Satpol PP memindahkan anak-anak dari lokasi penggusuran di Bukit Duri. Foto: Gilang Ramadhan/KBR



KBR, Jakarta - Sere Situmeang masih terisak saat saya menemuinya di rumah semi permanen berukuran 3x5 meter. Perempuan berusia 74 tahun ini, masih teringat akan rumahnya yang diluluhlantakkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), akhir September lalu.

Sambil menahan tangis, Sere mengatakan, rumah sekaligus warung yang berada di RT 6/RW 12, Bukit Duri, Jakarta, itu adalah satu-satunya peninggalan dari mendiang suaminya.

Dari warung kelontong itu pula, Sere, anak, dan cucunya, bertahan hidup selama puluhan tahun. Tapi, itu semua, kini tak tersisa.

"Jadi harus kemanalah saya sekarang? Saya sudah berumur 74 tahun. Cuma yang saya pikir, kita bukan melarang dibongkar, cuma saya minta sedikit penghargaan. Kita kan manusia bukan binatang. Kalau kita binatang usir saja langsung, nggak apa-apa. Kita manusia, sudah tua lagi, kecuali kita masih muda masih kuat, ini jadi kemanalah kita sekarang?" kata Sere terisak.

Apa yang terjadi pada Sere dan 150 keluarga lainnya merupakan imbas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berniat menormalisasi Sungai Ciliwung.

Dan awal mula proyek itu sudah dimulai dengan menggusur 500-an rumah di Kampung Pulo, pada Agustus tahun lalu. Kemudian berlanjut kemarin. Dimana sekitar 600 Satpol PP dan dua backhoe dikerahkan ke Bukit Duri untuk menggusur seratusan rumah di dua RT.

Tak ada yang bisa dilakukan warga Bukit Duri untuk menghalau, selain melakukan orasi penolakan, menyanyikan lagu perjuangan, dan memberikan setangkai bunga pada polisi dan Satpol PP.

Hanya, saat backhoe mengobrak-abrik kampung itu, warga akhirnya menangis. Dan dalam lima jam saja, kehidupan di Bukit Duri hancur lebur.

Bagi Sere, menghancurkan warung kelontongnya sama dengan merampas hidupnya. Sebab dari situ, meski tak seberapa, ia masih bisa membiayai tiga cucunya yang masih sekolah.

Kini, Sere tak tahu harus berjualan dimana.

"Rumah saya harus dirongsok, beginilah. (Rencana setelah penggusuran kemana?) Ya kalau nggak dibongkar di sini terus saya. Sekarang lihat saja lah ada gubuk derita begini. Entah ke kolong jembatan pun saya ngga tahu. Padahal selama ini ada kabar digusur, tapi saya tidak begitu pusing, sebab dalam pikiran saya ini nggak jadi, masa begitu sama manusia?"

Sementara, kalau dipindah ke Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur, terang-terangan ia menolak.

Selain karena jauh dari lokasi kerja anaknya dan sekolah cucunya, Rusun Rawa Bebek, jauh dari keramaian –yang mana kalau begitu, warung kelontongnya sudah pasti mustahil laku.

"Memang dikasih kita rumah susun, tapi bagaimana kita ke rumah susun kalau punya anak dua dan cucu ada tiga, tapi cuma dikasih enam meter? Mana cukup. Jadi kita nggak mau ke rumah susun, terus harus bayar sekian-sekian, jadi kita ngga mau lah ke rumah susun."

Persoalan lain, Sere yang tak memiliki penghasilan tetap, tak sanggup pindah ke Rusun Rawa Bebek –yang harus membayar Rp300 ribu perbulan. Belum lagi, listrik, air, dan biaya lainnya.

"Begitulah saya berjuang di rumah ini, dalam sekejap nggak sampai setengah jam, hancur begitu saja. Padahal kita ngurusin dan bangun rumah bulanan sampai tahunan."

Isnu Handoyo, pendamping warga Bukit Duri dari Sanggar Ciliwung Merdeka mengatakan, pasca penggusuran warga harus memulai dari nol untuk bertahan hidup. Dan itu, baginya, tak dipikirkan Pemprov DKI Jakarta.

"Keseharian warga yang menghidupi keluarganya dan hidup bersama masyarakat itu semua hancur. Perekonomian masyarakat yang selama ini jauh dari akses-akses subsidi oleh negara, tentang pinjaman dan modal usaha sepanjang hidup mereka sampai hari ini tidak pernah mendapat akses itu tiba dihancurkan. Kemampuan berdikari dan kemampuan untuk mandiri, ini bukan hanya sekedar potensi, ini sudah nyata di kami dihancurkan begini," tegas Isnu.

Kata Isnu, Sanggar Ciliwung Merdeka telah lama memberdayakan warga Bukit Duri. Semisal dengan membentuk koperasi secara swadaya dan membuat pelatihan usaha.

Tapi pasca digusur, pihaknya tengah merencanakan sesuatu agar sumber ekonomi warga kembali bergulir.

"Melanjutkan hidup ya bagaimana merangkak kembali, merakit kembali kekuatan ekonomi masing-masing. Seperti pedagang, yang berjualan bakso, yang home industri, sablon, konveksi. Hari-hari darurat ini dijadikan momen untuk merajut kembali memulihkan sumber ekonomi masing-masing."

Warga Bukit Duri, belum menyerah. Mereka masih berharap pada gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan penggusuran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sembari menunggu, mereka akan tetap bertahan di sana.

"Rencananya kita akan tetap mengamankan lokasi sebagai dasar kekuatan untuk melanjutkan dan mengawal gugatan hukum yang berlangsung."





Editor: Quinawaty

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!