pertanian, organik, sertifikasi, agatho, portalkbr

KBR - Petani mitra Yayasan Bina Sarana Bakti di Cisarua, Bogor, Jawa Barat kesulitan mengurus sertifikat organik diwajibkan Kementerian Pertanian. Selain rumit, mahalnya biaya jadi kendala. Tapi Aliansi Organik Indonesia punya gagasan lain. Lembaga ini menyerukan para konsumen membeli pangan organik langsung dari petani. Komunikasi antara konsumen dengan petani diharapkan bisa mengatasi kendala pemasaran pangan sehat ini.

#
Tren konsumsi pangan organik terus meningkat di Indonesia. Ini diakui oleh Bibong konsumen pangan organik yang tergabung dalam Aliansi Organik Indonesia (AOI). “Jadi, sebenarnya kebutuhan konsumen dari survey 2012-2013 itu kita melihat konsumsi (pangan organik) paling besar adalah kebutuhan terhadap beras, sayur-sayuran, sesudah itu madu.”

Namun, seiring meningkatnya permintaan pasar, tak banyak petani yang berani memproduksi pangan organik. Alasannya, karena ongkos untuk mengurus sertifikat organik mahal. Itu sebab Bibong menilai sertifikasi menyulitkan petani untuk memasarkan produk pangan organik.

“Itu aja sudah menjadi kesulitan, udah itu masuk kearah biaya kemudian masuk lagi kearah akses pasar. Kalau ini tiga-tiganya sudah berjalan sebenarnya enak kan. Jadi, kalau petani harus dibebani mesti mikirin teknologi, mesti mikirin pasar, mesti mikirin musim, nanti hamanya apa, bayangin aja. Nah, saya melihat ada kesenjangan karena petani kita kan tidak biasa mencatat kan,” jelas Bibong.

Menurut Bibong yang sejak lama mengkonsumsi sayuran organik, sertifikasi tak menjamin pangan yang beredar di pasar benar-benar pangan aman dan organik. Itu sebab, dia menyarankan agar konsumen langsung membeli pangan dari Petani organik.

“Saya dari tahun 97 sampai sekarang kalau saya enggak kenal petaninya, saya enggak mau beli karena lebih adil begitu. Kenapa, karena yang diperoleh petani kita itu rill kok. Katakanlah wortel, saya tahu harga wortel segini dibanding kita beli di supermarket harganya bisa tiga-empat kali lipat. Sebenarnya margin itu bukan untuk petani tapi jaringan-jaringan itu. Di pertanian organik sih beberapa sudah ada yang bisa berdiskusi antara produsen dengan konsumen.”

Sementara dari kawasan Pasar Minggu Jakarta, pejabat Kementerian Pertanian mengatakan belum banyak petani yang memiliki sertifikat pangan organik. Data 2013 - 2014 Kementerian Pertanian mencatat, baru 99 petani yang sudah mengantongi sertifikat organik. Jumlah itu bagian dari 179 petani dibina pemerintah.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian Yusni Emilia mengakui ongkos untuk mendapatkan sertifikat organik mahal, bisa mencapai lebih dari Rp.15 juta. Namun dengan ongkos besar itu, petani bersertifikat berpeluang besar untuk mengekspor sayuran organiknya. Apalagi, peminat pangan organik seperti bayam, padi, dan kopi organik di luar negeri cukup menjanjikan.

“Di dunia pasar global, kenaikkan pasar produk organik itu pertumbuhannya sekitar 20 persen per tahun. Dan kita, salah satu pemainnya. Cukup menjanjikan, tetapi memang diperlukan suatu komitmen menjaga kualitas, karena tidak sembarang produk pangan ini bisa disertifikasi. Makanya, nama itu mahal jadi itu harus dipertahankan. Memang betul itu tidak murahan.”

Untuk mendorong program go organic pemerintah berjanji akan membantu petani mempermudah proses sertifikasi dan memberikan pembinaan organik. “Ini kita coba dan tentu kita harus bekerjasama dengan daerah mendata, kemudian kita lakukan pembinaan,  dan kita coba kombinasikan dengan APBN, termasuk dalam memfasilitasi pembuatan pupuk organik dengan teknis tadi, karena kita ingin petani lebih kepada kemandirian,”

Tapi apa yang sudah dan akan diupayakan pemerintah masih jauh dari harapan. Sampai situ, petani tetap enggan mengurus sertifikasi, dan konsumen sulit untuk mendapatkan pangan sehat.

Kembali ke lahan pertanian milik Yayasan Bina Sarana Bakti di Cisarua Bogor. Petrus dan Dodo berharap petani lain mau kembali bertani secara organik. Tak bergantung pada pupuk kimia demi pangan sehat untuk semua. 

“Pokoknya mudah-mudahan kita punya Indonesia itu membuka organik yang sebesar-besarnya, bisa membuka pasar ekspor seperti ke Singapura yang sebesar-besarnya, supaya pertanian kita maju,” pungkas Petrus menutup cerita.


Kembali ke cerita sebelumnya: Saat Pangan Sehat Terganjal Sertifikasi

Editor: Irvan Imamsyah



Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!