pertanian, organik, sertifikasi, agatho, portalkbr

KBR - Keamanan pangan mulai jadi sorotan konsumen di Indonesia. Sebagian dari mereka cermat memilah produk pangan yang aman bagi kesehatannya. Terkait keamanan pangan segar, pemerintah sudah mengeluarkan aturan sertifikasi pangan organik. Tapi ironi, upaya mengurus sertifikasi penuh liku dan berbiaya mahal. Sebuah syarat yang sulit dipenuhi para petani, termasuk para petani penggarap di Agatho Farm Cisarua. Simak laporannya. 

#
Pagi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, udara terasa sejuk. Pada sebuah lahan pertanian di sana, sejumlah petani sibuk memanen sayur. Satu diantara petani yang sibuk adalah Dodo. Saat itu dia memanen sawi putih. Dengan wadah yang dibawanya, Dodo bisa memanen lebih dari 10 kilogram. Setelah memanen, dia memindahkan sawi putih ke ruang pengepakan.

Dodo merupakan satu dari berjuta petani buruh di Indonesia. Semula dia bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi sampai suatu ketika dia bekerja dan bergabung menjadi petani binaan Yayasan Bina Sarana Bakti. Yayasan ini sekaligus pengelola Agatho Farm Cisarua, sebuah lahan pertanian organik di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 

Dodo menjadi petani penggarap karena tak punya cukup uang untuk memiliki lahan sendiri. “Ya, saya sih pengennya punya lahan sendiri tapi kan enggak ada modal, jadi ya mungkin belajar dulu aja. Siapa tahu kalau saya punya modal tempat bisa bikin pertanian organik sendiri seperti disini,” jelas Dodo sambil memanen sawi putih.

Dodo bergabung dengan yayasan yang didirikan Romo Pater Agatho Elsener ini sejak tiga tahun lalu. Di lahan yayasan ini Dodo belajar dan diajarkan cara bertani organik, memproduksi pangan sehat tanpa pestisida, urea dan pupuk kimia lainnya. Upah Dodo, hanya Rp.30 ribu per hari, plus pengetahuan mengelola dan mengembangkan pertanian organik.

Petani lain yang juga diajarkan untuk tidak menggunakan pupuk kimia adalah Petrus. Petani berusia 50 tahun ini belajar membuat pupuk kompos. “Kita kan latihan, kita jug abaca buku,terus bikin pertama kali itu ya dikasih rumput. Rumput itu untuk mencegah longsor, kuat langsun dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang itu campur dengan tai ayam dan tai kambing baru dikasih tai gergaji, doramit, kapur putih itu loh langsung ditutup nanti naik itu uap baunya langsung disiram.”

Di lahan garapannya, Petrus menanam tomat, sawi, cabai, dan juga singkong dengan pupuk alami. Sebelumnya, petani asal Flores Nusa Tenggara Timur itu selalu menggunakan pestisida kimia untuk mengusir hama. Tapi setelah bergabung dengan Yayasan Bina Sarana Bakti dia kini mahir bertani organik.

“Kalau dari alamiah nanti pas kita makan misalnya singkong, itu terasa enak sekali dan empuk sekali. Rasanya beda, manisnya beda. Tapi kalau yang pakai pupuk kimia lama-lama kaku. Kalau singkong yang alamiah walaupun daunnya sudah kita petik begini tetap aja enak.”

Selain tak punya lahan, Dodo dan Petrus tak punya cukup modal untuk bertani organik. Karena meski mereka punya lahan pun, Dodo dan Petrus tetap membutuhkan modal Rp.20 juta untuk bertani organik. Ongkos tani sebesar itu, salah satunya untuk memulihkan tanah yang semula terpapar pupuk kimia dan pestisida. Satu hal lagi yang belum bisa mereka sanggupi yakni mengurus sertifikasi pangan organik.

Kesulitan mengurus sertifikat ini juga dirasakan Ujang, petani organik yang telah bermitra selama kurun 4 tahun dengan Yayasan Bina Sarana Bakti (BSB). Dia bermitra dengan yayasan agar mudah memasarkan hasil panennya karena belum punya sertifikat pangan organik sendiri.

“Awalnya gini bapak dulu bekerja di perkebunan teh gunung mas terus pensiun, terus saya cari kerjaan ya dapet disini kerjaan di organik ini, bapak lanjutin sambil belajar sekarang ya sampai bisa panen begini.”

Menurut Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Pasar Yayasan BSB, Andreas Agung Nugroho, ongkos mengurus sertifikat organik bisa mencapai puluhan juta rupiah. Itu sebab, yayasan BSB bersedia menampung hasil panen petani yang belum punya sertifikat, lewat sebuah program kemitraan.

“Kita membina petani mitra, sekarang jumlahnya ada sekitar enam mitra. Jadi, mitra itu ada dua yaitu petani mitra mandiri yang mempunyai lahan sendiri atau mitra plasma yang tidak punya lahan sendiri, jadi mereka mengusahakan lahan kita.Jadi, katakan  ini yang belum tersertifikat. Jadi, ini hanya masalah administrasi saja. Ketika kami bekerjasama dengan mereka, maka kami siap menampung mereka tapi dengan catatan mereka mengikuti program tanam kami.”

Semua mitra mendapatkan pendampingan serius dari pengurus yayasan. Yayasan juga menunjuk seorang petugas untuk memeriksa cara bertani para mitra setiap pekan. “Jadi, sumber airnya dicek, komposnya kita cek, pola tanamnya kita cek, terus hamanya kita cek, semua kita cek. Kalau ada persoalan itu minimal kita akan memutakhirkan setahun sekali,” jelas Andreas Agung Nugroho.

Pater Agatho Elsener merintis Yayasan Bina Sarana Bakti sejak 07 Mei 1984. Yayasan ini berkiprah  menyebarluaskan pengetahuan bertani organik saat Kementerian Pertanian sibuk mengurus penyerapan anggaran belanja modal tahunan. Lantas apa usaha pemerintah untuk membantu petani organik mengurus sertifikasi pangan sehat? Simak laporannya esok.


Baca lanjutannya: Saat Pangan Sehat Terganjal Sertifikasi (bagian 2)

Editor: Irvan Imamsyah

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!