pegadaian, jasa gadai, utang, keuangan, illegal

Terkendala Regulasi


Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden  Nomor 5 Tahun 2008 tentang pengembangan usaha jasa gadai. Dalam Inpres itu dinyatakan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan RUU  jasa gadai. Pemerintah sempat menargetkan 2010, RUU itu sudah dibahas DPR.  Tapi hingga kini, beleid itu terkatung-katung nasibnya.

Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Jaelani membantah pemerintah tak serius membahas RUU. Dia beralasan, perubahan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menjadi OJK jadi penyebabnya. “Jasa gadai kita lagi proses terus. Kita bahas kembali. Bersama Kementerian Keungan? Iya nanti kan harus pemerintah, dari Kementerian Keuangan yang mengatur. Tidak ada kesulitan dalam pembahasan. Saya baru pegang lagi, ya sudah kita ajukan lagi, kita persiapkan lagi.”

Kolega Firdaus di Kementerian Keuangan mengaku tak tahu banyak perkembangan RUU itu. Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menuturkan, “Saya gak ikut. Siapa itu yang nangani? Bukan kami. OJK itu. KBR68H: Kementerian Keuangan kan juga ikut bahas bersama OJK?“Ya tapi saya tak tahu siapa ya,” akunya.

Dari Senayan pemimpin Komisi Keuangan DPR mengingatkan potensi bahaya yang bisa dialami konsumen jika regulasi tak segera dibuat pemerintah. Wakil Ketua Komisi Keuangan Hary Azhar Azis mengatakan jaminan atas barang yang digadaikan konsumen, bisa saja hilang atau dibawa kabur pengelola jasa gadai.  “Ya itu resikonya, seperti investasi bodong itu. Artinya konsumen harus siap menghadapi situasi itu. Pada suatu saat, perusahaan itu bisa saja kabur ketika mereka mengambil atau menyimpan aset nasabah. Potensi itu tetap ada. Karena suatu perusahaan itu, direksi atau komisarisnya itu harus melalui uji kelayakan di BI maupun Bapepam LK yang sekarang jadi OJK. Dengan demikian, OJK itu harus yakin betul bahwa ini perusahaan benar, dan dilakukan oleh orang yang benar,” tegas Hary. 

Hary mengusulkan untuk mengatasi persoalan ini, OJK sebaiknya segera membuat aturan. “Saya cenderung diatur OJK. Karena OJK mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Ada istilahnya termasuk jasa keuangan lainnya. Nah yang lainnya ini saya kira termasuk pengaturan soal gadai. Dalam waktu dekat,OJK saya dorong untuk memperhatikan aturan main di soal gadai ini. Termasuk juga perizinan, kalau ga ada ya ilegal. Sama kaya investasi bodong,” katanya.

Tulus Abadi dari YLKI ikut menimpali selagi RUU  Jasa Gadai belum ada, OJK bersama kepolisian  harus tegas  menindak jasa gadai nakal.  “Ya harus ditertibkan. Harus! Kalau belum ada regulasi, dibuat. Karena trendnya sangat besar. Bisa jadi PT Pegadaian, tak bisa diakses oleh banyak orang karena masih terbatas tempatnya. Dan mungkin orang malu ke pegadaian. Nah jasa gadai ini memfasilitasinya. Karena itu harus ada aturan yang jelas baik di level UU Pegadaian maupun OJK. Saya tegaskan OJK karena saat ini OJK merupakan lembaga yang melindungi konsumen dari jasa mikro keuangan,” terang Tulus.

Tulus mengakui YLKI selama ini merasa kesulitan jika harus menelusuri aduan masyarakat soal jasa gadai illegal. Pasalnya tak ada payung hukum untuk menjeratnya. Kata dia, selain tingginya bunga, masyarakat  mengeluhkan soal barang yang digadaikan rusak atau hilang.

Agar konsumen tak dirugikan, Tulus mendesak  agar RUU Jasa Gadai memuat aturan soal jaminan keamanan barang yang digadaikan masyarakat.  “Soal asuransi kalau barang itu terbakar. Kan banyak kasus itu pegadaian terbakar atau dicuri. Saya tidak yakin kalau yang dikelola swasta itu tidak kredible, kalau barang-barang itu terbakar, hilang atau dicuri, ada asuransinya. Kalau pegadaian kan BUMN dia sudah ada jaminan kalau barang itu hilang atau rusak karena akan diberikan ganti rugi. Nah ini pihak swasta juga harus melakukan  itu,” pungkasnya.

Editor: Taufik Wijaya

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!