Waspada Terbelit Jasa Gadai Ilegal (2)

Banyak cara yang dilakukan jasa gadai ilegal menarik konsumen. Mulai dari menyebarkan informasi dalam bentuk brosur, pamflet,pesan pendek atau SMS ke telepon selular sampai memasang iklan di koran.

Senin, 07 Okt 2013 13:50 WIB

pegadaian, jasa gadai, utang, keuangan, illegal

Tawaran Jasa Gadai


Hingga kini belum ada regulasi pemerintah yang mengatur keberadaan jasa gadai abal-abal itu.

Karenanya tak aneh jika pengelola seenaknya  mengenakan bunga tinggi kepada konsumen. Belum lagi tak ada jaminan keamanan yang jelas atas barang yang digadaikan, seperti yang dialami Rachman. Karena tak ada aturan itulah,  jasa gadai tumbuh subur di tengah masyarakat yang konsumtif.

Banyak cara yang dilakukan jasa gadai ilegal menarik konsumen. Mulai dari menyebarkan informasi dalam bentuk brosur, pamflet,pesan pendek atau SMS ke telepon selular sampai  memasang iklan di koran. Iming-imingnya biasanya menawarkan dana segar dengan syarat mudah.

KBR68H kebetulan mendapatkan brosur dari jasa gadai tak resmi  yang dibagikan di Kramat Jati Jakarta Timur. Brosur itu lantas di bawa  ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI untuk meminta tanggapan  Pengurus Harian lembaga itu, Tulus Abadi.  “Ya ini butuh dana yang tanpa jaminan. Ini rawan. Seolah-olah itu sangat menguntungkan. Tapi konsumen akan terjebak dengan bunga yang sangat tinggi. Terutama BPKB dan segala macam. Ini belum ada aturan, belum diatur ini. Adanya simpan pinjam yang tidak ada jaminan. Seolah-olah menguntungkan konsumen atau nasabah tapi di satu saat konsumen akan terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Saya kira konsumen harus waspada. Ini OJK dan pemerintah harus mengatur hal ini. Ini kan ada karena maraknya sepeda motor. Kemudian BPKB motor atau mobil sebagai jaminan. Ini, dana cepat untuk renovasi rumah, biaya kesehatan dan seterusnya. Ini kan potensinya snagat besar; potensi timbulnya masalah,” kata Tulus menerangkan

OJK yang dimaksud Tulus  adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatur, memeriksa, dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Melalui OJK ini, Tulus mendesak agar segera dibuatkan aturan usaha jasa gadai swasta. “Ini menjadi PR pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih komprehensif dan lebih keberadaan pegadaian swasta itu bisa lebih detail dan aman sehingga tak merugikan masyarakat. Saya kira OJK itu juga harus lebih cermat melakukan pengawasan di lapangan supaya tidak ada pihak-pihak yang mengkolek dana masyarakat tanpa ada pengawasan OJK, termasuk jasa gadai,” tambahnya.

Pemerintah  sebenarnya tidak tinggal diam. Sejak enam tahun silam sudah digagas regulasi soal ini lewat  Rancangan Undang-Undang Jasa Gadai.

Tapi mengapa beleid itu tak juga tuntas?


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR