Suap Rabu Malam di Widya Chandra (2)

Selain terkait suap sengketa pemilu kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas , Ketua MK Akil Mochtar juga diduga terlibat suap sengketa pilkada di Lebak, Banten.

Jumat, 04 Okt 2013 13:41 WIB

suap, kpk, akil mochtar, mahkamah konstitusi, korupsi

Bantahan Partai Golkar


Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.  KPK mengawasi politisi Partai Golkar ini sejak beberapa hari lalu. Kabar penyuapan kepada Akil diterima KPK  dari informasi  masyarakat yang menyebutkan bahwa transaksi berlangsung Senin lalu. Namun rupanya, waktu pemberian uang itu bergeser menjadi Rabu malam.

Selain terkait suap sengketa pemilu kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas , Ketua MK Akil Mochtar juga diduga terlibat suap sengketa pilkada di Lebak, Banten. KPK telah menangkap  pengusaha Tubagus Chaery Wardana dan pihak swasta Susi. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tubagus adalah adik dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan,"Ada penangkapan lagi, yang juga berkaitan dengan AM, yang diamankan oleh KPK semalam dah pagi tadi, atas nama TCW, satu lagi atas nama S ini diduga berkaitan dengan pilkada juga di Lebak.”

Dari Senayan  Fraksi Golkar buru-buru membantah penangkapan anggotanya Chairun Nisa oleh KPK tidak terkait dengan partai yang dipimpin Aburizal Bakrie .Partai Beringin belum  memberikan sanksi kepada kadernya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Sekjen Fraksi Golkar Tantowi Yahya menuturkan, "Sekarang ini, ya, kita hormat dulu pada azas praduga tak bersalah. Kemudian proses hukumnya itu sampai dimana. Namun seperti yang terjadi di kader kader kita sebelumnya kita komit terhadap penegakan hukumkalau kita tidak akan lari. (Kalau benar?) Kalau itu benar, ya, Golkar tidak pernah lemah dalam penegakan hukum. Tapi ini, kan prosesnya masih jauh sekali. Jadi ini yang harus kita tunggu. Jadi ini yang harus kita tunggu, terlalu pagi lah bagi kita untuk memberikan kesimpulan siapa yang bersalah."

Kabar dugaan suap yang menerpa Ketua MK Akil Mochtar sebenarnya sudah menyeruak sejak tiga tahun silam.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.