pengamen, hukum, korban salah tangkap, LBH Jakarta, Polisi

Langkah Hukum


Pasca vonis  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap empat pengamen anak-anak yang didakwa membunuh Dicky Maulana, pihak keluarga mengajukan langkah banding. Langkah ini misalnya ditempuh keluarga pengamen berinisial BF. “Kita mengadakan banding karena tidak puas keputusan di pengadilan kemarin. Saya kata keputusan di pengadilan tidak adil. Saya kata begini, ini percuma kami makai saksi banyak, mengutarakan yang dia lihat dengan sejujur-jujurnya. Ngapain diadakan persidangan kalau dari pertama sudah ada catatan dikenakan sekian-sekian. Mendingan dari pertama saja divonis, “kata kakak BF, Haryanto.

Haryanto yakin adiknya tak terlibat kasus ini. Alasannya pelaku pembunuhan sesungguhnya berinisial IP mengakui perbuatannya kepada pengamen lain melalui komunikasi media sosial  Facebook. “Bukannya mau membelain anak-anak yang sudah kena, saya juga berbicara apa adanya. itu kemarin temannya pelaku pernah kirim pesan ke inbox Facebook , dengan sendirinya dia mengaku bahwa dia melakukan. Ada buktinya semuanya masih saya simpan semuanya,” jelasnya.

Singkat cerita pengakuan IP dilaporkan ke polisi. Ia kemudian ditangkap  di kawasan  Tebet, Jakarta Selatan. Tapi polisi belum menahannya  dengan alasan ia tidak terlibat  langsung. IP memang  tidak sendirian. Dua rekannya yang masih buron diduga ikut membunuh dan merampas sepeda motor Dicky. Motif pembunuhan  kata IP karena  sakit hati.

“Dia sombong katanya, baru juga main di situ. Akhirnya kita jalan berempat dengan 2 motor. Sampai Cipulir, korban suruh turun duluan akhirnya tidak berani. Akhirnya Cubay (salah satu pelaku yang masih buron-red)  turun duluan baru korban, yang ketiga Brengos (pelaku lain yang masih buron-red). Saya jagain motor di atas. Saya hanya mendengar jeritan korban saja dari atas,”ungkapnya. 

Untuk alasan keamanan dan pendampingan hukum, IP dibawa ke kantor Lembaga Bantuan Hukum, LBH Jakarta  untuk sementara waktu.  Pengacara Publik LBH Jakarta Nelson N Simamora.“Kita mikir nanti kalau ditaruh di sini, nanti ada kemungkinan polisi mempengaruhi dia. Karena dalam kasus sebelumnya waktu dimintai keterangan saat BAP disetrum dan sebagainya. Baru buat BAP. Jadi takutnya dia tidak usah ngaku atau diapa-apain kan. Jadi Sementara waktu kita bawa ke LBH,” jelasnya.

LBH Jakarta juga ikut memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada keluarga korban pengamen salah tangkap. Penelitian LBH Jakarta  sejak 2008 sampai 2010  lebih dari  83 persen korban salah tangkap aparat mengaku mengalami kekerasan saat diperiksa polisi. Mereka disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Menanggapi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap enam pengamen korban salah tangkap selama di tahanan, bagaimana tanggapan Polda Metro Jaya? “Jadi begini saja kalau ada pihak yang dirugikan melaporkan saja. Namun di persidangan seharusnya dibuktikan semuanya. Nanti hakim yang memutuskan ya kita hormati keputusan hakim. Sekarang sedang banding ? Nah banding silahkan, dimasukkan lagi yang dianggap hal-hal yang mengganjal, sekarang kita hormati saja institusi persidangan itu dan itu diuji semuanya,” jelas Juru Bicara Kepolisian Jakarta Rikwanto

Penjelasan polisi sudah barang tentu tak memuaskan keluarga korban salah tangkap. Bersama LBH Jakarta mereka masih berjuang mencari keadilan. “Nanti kita akan membuat memori banding, memori banding itu bukanwajib tapi penting untuk dilakukan. Karena itu menjadi ajang kita menyampaikan dimana letak kesalahan dari pertimbangan hakim. Kalau dilihat dari sisi teori, kalau hakim paham dan ngerti mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, mereka seharusnya mengerti mereka itu pelaku atau bukan,” ungkap Pengacara Publik LBH Jakarta, Johannes Gea.

LBH Jakarta telah mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus bersalah empat terdakwa ke Komisi Yudisial (KY). Mereka juga berencana melapor ke Mahkamah Agung, Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional.

Di tengah ketidakpastian hukum, Marni berharap ada secercah keadilan bagi dua buah hatinya bersama 4 rekannya: korban salah tangkap . “Permintaan dari seluruh orang tua terdakwa yang diwakili ibu, minta tolong sampai ke Presiden SBY, Ketua DPR dan MPR bahwa anak ini salah tangkap tolong dibebaskan. Dan kepada Pengadilan Jakarta Selatan tolong disampaikan,” harapnya.

Editor: Taufik Wijaya

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!