Penentang Tambang Emas Tumpang Pitu Dibelenggu Pasal Komunisme

“Pembuatan spanduk itu dikawal Polsek Pesanggaran. Tulisan di spanduk kami tujukan ke PT. Damai Suksesindo.”

Aksi demonstrasi mahasiswa di Banyuwangi tolak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Foto: Hermawan/KBR.

Selasa, 19 September 2017

- [SAGA KBR] Penentang Tambang Emas Tumpang Pitu Dibelenggu Pasal Komunisme

- Ledakan Saban Hari

KBR, Banyuwangi - Pagi di akhir Juli, pintu ke Polres Banyuwangi ditutup dan dijaga puluhan personel. Sementara di luar, puluhan orang memaksa masuk. Setelah bernegosiasi, polisi hanya membolehkan lima orang ke dalam. Sedang selebihnya, membubarkan diri dan ada pula yang menunggu di emperan toko –letaknya berada persis di depan kantor Polres. 

Puluhan orang itu adalah warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Kehadiran mereka hendak mengantar teman, yang hari itu akan diperiksa polisi atas kasus dugaan penyebaran komunisme. Dimana logo palu-arit terpampang di spanduk milik mereka kala menggelar aksi demonstrasi menolak tambang emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu.

Dalam kasus penyebaran komunisme ini, polisi telah menetapkan empat warga Desa Sumberagung sebagai tersangka. Mereka; Budiawan, Trimanto, Andreas, dan Ratna. Polisi pun mengklaim mengantongi bukti kuat.

Juru bicara Polres Banyuwangi, Bakin, menyebut kini berkas ke-empat tersangka sudah hampir rampung. Hanya perlu keterangan tambahan. “Penyidik punya penafsiran tersendiri pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Tentunya sudah ada bukti,” ujar Bakin.

Musibah yang menimpa warga Desa Sumberagung, bermula dari gencarnya penolakan mereka atas tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Berbagai aksi sudah dilakoni sejak 2008 silam. Sial, tak pernah ditanggapi pemda. Terakhir, aksi demo dilakukan 4 April lalu. 

Rencananya, mereka akan berkumpul terlebih dahulu di rumah Budiawan –seorang warga setempat, sebelum menuju lokasi demo. Tapi, hingga batas waktu yang ditentukan, massa tak kunjung datang lantaran hujan deras.

Budiawan lantas bercerita, rencana diubah menjadi aksi pemasangan spanduk penolakan di sepanjang pantai Pulau Merah hingga ke kantor kecamatan Pesanggaran. Tujuannya, agar masyarakat Banyuwangi tahu perjuangan mereka. 

Total ada 11 spanduk yang dipasang di sepanjang jalan itu. Isinya, penolakan terhadap perusahaan tambang PT Damai Suksesindo –mitra PT Bumi Suksesindo. Kedua perusahaan itu adalah penambang. 

“Pembuatan spanduk itu dikawal Polsek Pesanggaran. Tulisan di spanduk kami tujukan ke PT. Damai Suksesindo,”

- kata Budiawan.


Pemasangan spanduk dimulai sekira pukul 12.30 siang dan selesai pukul 16.00 sore. Setelahnya, warga kembali ke rumah masing-masing. Malamnya, Budiawan didatangi dua pria yang mengaku intel Kodim dan Koramil setempat.

Di situlah dikatakan bahwa dua spanduk warga terpampang logo mirip palu-arit atau simbol komunis. Kedua intel itu juga menunjukkan foto spanduk yang dimaksud. Mengetahui hal itu, Budiawan kaget bukan main. Pasalnya dia tak tahu menahu keberadaan logo palu-arit itu. 

“Itu malam kami didatangi intel Kodim katanya mencari spanduk yang ada logo palu-arit. Tapi asalnya dari mana, terus kemana itu spanduk kan kami tidak tahu,” sambungnya.

Budiawan juga meyakini spanduk-spanduk itu bersih dari logo palu-arit. Sebab ketika spanduk itu dipasang dikawal Polsek Pesanggaran. 

Warga lain, Suraji, juga menjamin tak ada logo palu-arit di 11 spanduk mereka. Sebab dia sendiri ikut ketika memasang. “Saya kan  ikut juga, sempat jadi saksi tapi ya tidak mengerti sama sekali. Saya ya akhirnya menyesal kenapa malah menjadi kasus. Padahal kami ini niatnya kan bagus, demi semuanya,” tutur Suraji.

Suraji, begitu kecewa dengan tuduhan polisi. Pasalnya, perjuangan mereka menolak tambang emas harus dicemari dengan sangkaan menyebarkan komunisme. Padahal, sedari awal aksi warga murni demi menjaga lingkungan dari kerusakan akibat tambang. 

Tapi pernyataan warga, tak dipedulikan polisi. Sejak 11 April, polisi mulai menyelidiki dan mendatangi sejumlah rumah warga yang ikut memasang spanduk. Tujuannya mencari bukti. Total sudah 22 orang yang diperiksa.

Selang tiga hari, Kepolisian Banyuwangi menetapkan empat warga Desa Sumberagung sebagai tersangka. Mereka dikenakan pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara dengan menyebarkan komunisme. Ancaman penjara 12 tahun. 

Hanya saja, penetapan tersangka ini, dihujani kritik aktivis lingkungan. Koordinator LBH Surabaya bidang Advokasi, Ahmad Wahid, mengatakan penetapan tersangka adalah bentuk kriminalisasi. Pasalnya, kasus ini muncul bersamaan dengan kencangnya perjuangan warga menolak tambang.

Apalagi sangkaan menyebarkan komunisme, adalah tuduhan yang kerap ditodongkan kepada mereka yang melawan kekuasaan pemerintah.  

“Pasal ini memang kalau segi Hak Asasi Manusia memang bermasalah dari sejak awalnya. Kadang kala pasal ini digunakan sebagai alat kriminalisasi. Misalnya dalam warga Tumpang Pitu ini hanya menggunakan spanduk, apakah itu disebut mengajarkan dan menyebarluaskan? Padahal mereka saja tidak tahu apa lambang itu,”

- sergah Ahmad Wahid.

Dia juga mengatakan, hingga kini pihaknya belum pernah melihat bukti yang dipakai untuk menjerat warga Desa Sumberagung. Maka timbul kesan, kasus ini dipaksakan. 

Ledakan Saban Hari


Warga Desa Sumberagung membentangkan spanduk menolak tambang emas. Foto: Hermawan/KBR.

KBR, Banyuwangi - Warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, sudah sembilan tahun gencar menyuarakan penolakan atas tambang emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu. Sebab bagi mereka, tambang hanya mendatangkan bencana. 

Ratna –warga setempat, bercerita sejak tambang beroperasi pada awal 2016 lalu suara ledakan dari aktivitas eksplorasi sangat menganggu. Dan, itu saban hari terdengar. Selain ledakan, warga juga mengeluhkan debit air di sumur yang kian menyusut. Kalau dulu, sumur sedalam enam meter sudah bisa mengeluarkan air, sekarang tidak. 

Tak hanya persoalan air yang mendera, debu dari aktivitas tambang mengepung desa. Dampaknya, mereka terkena sesak napas dan ISPA. 

“Masyarakat Desa Sumberagung sudah terlalu banyak kena dampak kayak polusi udara. Harapanya tambang itu harus tutup,” kata Ratna.

Gunung Tumpang Pitu sesungguhnya masuk dalam kawasan resapan air. Itu dipertegas dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Di situ disebut, Tumpang Pitu merupakan daerah kawasan potensi air bawah tanah tingkat tinggi dengan kapasitas debit di atas 30 liter per detik. Dan jika fungsi itu terganggu, maka vegetasi tanaman pertanian terancam mati. 

Tak hanya sebagai resapan air. Gunung Tumpang Pitu juga termasuk kawasan hutan lindung. Sialnya, pada 19 November 2013, Menteri Kehutanan yang kala itu dijabat Zulkifli Hasan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 826/2013 yang menyetujui penurunan status hutan lindung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi.

Kira-kira setahun setelahnya, pada September 2014, Kementerian Kehutanan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) lewat Surat Keputusan Nomor 812/Menhut-II/2014 seluas 1.942 hektar. Di lahan itulah, pertambangan terbuka dilakukan –dimana PT Bumi Suksesindo menjadi pengelolanya. 


Sejak 2012, eksploitasi tambang emas dimulai oleh PT Bumi Suksesindo dengan target dua juta ton per tahun selama delapan hingga sembilan tahun mendatang.

Permunian emas itu sendiri, memerlukan 2,038 juta liter air setiap harinya. Itu jelas bakal menganggu kebutuhan air sehari-hari warga juga pertanian di lima desa –yang berada di ring 1 dan 2 lokasi tambang; Sarongan, Kandangan, Sumberagung, Pesanggaran, dan Sumbermulyo. 

Warga Desa Sumbermulyo, Abdurrahman Tufik, bercerita air sumur warga berubah keruh. “Ada beberapa sumur warga yang sudah mulai perubahan. Saya belum bisa ngomong ini tercemar akibat tambang atau bukan. Kondisi airnya sudah mengalami perubahan. Soal polusi, soal kenyamanan juga terganggu,” ungkapnyak.

Tak hanya air, lahan pertanian juga rusak. Padahal sebelum ada tambang, jarang sekali terjadi. “Ada perubahan, ya kondisi tanamannya. Saya juga belum bisa mengatakan bahwa ini dampak dari tambang atau tidak, tapi setidaknya pasca ada tambang itu ada beberapa perubahan terhadap air, kondisi tanah itu ada perubahan,” sambungnya.

Sementara itu, LSM Walhi Jawa Timur, menyebut kehadiran perusahaan tambang emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu, hanya memicu konflik dengan warga.

Itu terlihat dengan kencangnya penolakan warga beberapa tahun terakhir. Meski, akhirnya perjuangan mereka dicemari sangkaan kasus penyebaran komunisme. Dimana logo palu-arit terpampang di spanduk milik mereka kala menggelar aksi demonstrasi menolak tambang April lalu.

Koordinator Walhi Jawa Timur bidang Advokasi, Ahmad Afandi, menduga tuduhan itu sengaja dilempar demi melemahkan semangat warga.  

“Sebenarnya bagi kami ini sudah jelas untuk melumpuhkan gerakan-gerakan rakyat yang sedang tumbuh. Sedang berjuang mempertahankan lingkunganya dan keselamatan ruang hidupnya,”

- terang Ahmad Afandi.

Dia juga mencium indikasi, bahwa penjeratan pasal penyebaran komunisme ini untuk mengalihkan perhatian publik atas persoalan utama yang tengah dihadapi warga Desa Sumberagung dan sekitarnya. 

Kembali ke warga. Mereka takkan tinggal diam melihat tanah kelahirannya porak-poranda karena tambang emas. Sebab manusia bisa hidup tanpa emas, tapi tidak tanpa air. 

“Warga tetap berkomitmen sampai saat ini menolak tambang. Kalau ngomong soal perlawanan sampai saat ini tetap melawan,” tegas Abdurrahman Taufik.