Mimi Institute. (Ais/KBR)

Mimi Institute. (Ais/KBR)

KBR - Menjadi anak difabel jelas bukan sebuah harapan. Apalagi dihujani cibir dan belas kasihan saban hari. Situasi yang dihadapi para difabel pun makin pelik akibat negara masih menganaktirikan mereka. Akses pendidikan serba terbatas, juga persaingan untuk mendapatkan perkerjaan yang layak. Di tengah kondisi ini, penggerak lembaga Mimi Institute berjuang untuk memasyarakatkan siswa difabel. Jurnalis KBR Aisyah Khairunnisa menyambangi kelas di Mimi Institute tempat para difabel belajar dan melatih kemampuan mereka.

“Teman-teman disini baik-baik. Cuma ada yang sifatnya suka satu suka jilat-jilat. Ada yang suaranya ngek-ngok. Ada yang baby talk. Tapi rata-rata baik-baik sih enak diajak ngobrol,” jelas Michael, bukan nama sebenarnya. 

Ia salah seorang siswa yang belajar di Mimi Institute. Lembaga edukasi untuk remaja berkebutuhan khusus ini memiliki sekitar 30-an siswa difabel (different ability person ). Misalnya remaja tuna netra, hiperaktif, dan autis. Pusat kegiatan Mimi Institute ada di sebuah rumah di bilangan Jakarta Barat. Di rumah berlantai dua ini pula para siswa mengatur kebutuhan diri sendiri, sekaligus melatih kemampuan diri untuk bekerja.

Michael, siswa berumur 20 tahun mengaku didaftarkan orang tuanya ke Mimi Institute. Ia memilih tak belajar di sekolah umum karena tidak punya kemampuan setara remaja seusianya. “Kalau aku sih sebenarnya hampir tidak ada kekurangan. Cuma aku biasanya sering lupa. Kalau masuk ke universitas itu rada berat ya buat aku. Belum tentu aku bisa ngikutin pelajarannya.”

Seminggu tiga kali ia rutin datang ke Mimi Institute. Tujuannya, mencari dan mengasah kemampuan yang sekiranya bisa menjadi modalnya untuk bekerja. Misalnya kemampuan motorik, memasukkan data-data administrasi, serta komunikasi sosial. Seperti yang dilakukan Michael pada bulan Juli lalu. Dalam kelas berdurasi sekitar satu jam, ia dan teman-temannya hanya belajar memperkenalkan diri.

Seorang wanita tuna netra, Mimi Mariani Lusli adalah figur di balik lembaga ini. Ia punya misi untuk mendekatkan kehidupan orang-orang difabel di keseharian masyarakat. “Sekian puluh tahun orang melihat special need dalam ranah terpisah. Kalau lihat orang cacat langsung SLB, atau panti sosial, asrama, atau hanya kasihan atau salut luar biasa. Jadi tidak masuk di tengah-tengah sebagai manusia biasa,” jelas Mimi kepada jurnalis KBR.

Mimi yang kesehatan matanya sirna saat berusia 17 tahun ini memang paham betul, pemerintah masih memperlakukan warga difabel jauh dari kepantasan. Tentunya bukan perkara perlakuan atau stigma dari masyarakat, tapi juga dari aparatur yang bekerja lembaga pelayanan publik. Semacam di kantor kelurahan.

“Karena cukup banyak teman-teman kami yang tidak bisa punya KTP. Karena hanya alasan kalau mau bikin KTP harus ke lantai atas. Sementara teman-teman yang pakai kursi roda gimana dia ke atas. Sementara pihak kelurahan hanya tau bahwa pelayanan KTP di lantai dua misalnya. Harusnya kan mereka melihat warganya yang datang beda, dia harus turun dong layanannya. Tapi masih sulit kan saat itu.”

Itu pula yang jadi sebab Mimi gencar menyadarkan aparat lembaga pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan para difabel yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. “Saya yakin mereka tidak memilih tamunya. Dan tidak menduga hari ini akan ada tamu berkebutuhan khusus. Masuk ke training development, mengikutsertakan modul disability di tengah2 mereka.

Apa upaya Mimi langsung menuai sukses? Jelasnya tidak. Niat dan upaya baik Mimi menghadapi banyak rintangan. Aparat yang bertugas di lembaga pelayanan publik kerap mengabaikan usul dan permintaannya. Padahal pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang  Disabilitas sejak tiga tahun silam. Hasilnya jelas, sejumlah hak dan kebutuhan mendasar para difabel tak pernah terpenuhi. Seperti minimnya akses untuk mendapatkan pendidikan.

“Jadi ketika kami mengajukan proposal kita sudah dihadapkan oleh mindset mereka. Sampai saat ini masih dekat “cacat” sama dengan sedekah, donasi. Jadi seringkali kita ajukan dengan niat proposal training, pengembangan staf mereka, mereka tidak melihat itu penting, tidak ada yang cacat di sini. Atau oh mungkin mau minta donasi.”

Mimi, perempuan yang tengah melanjutkan kuliah kedoktorannya di University of Amsterdam, Belanda ini tak jera, juga tak gentar. Upaya untuk menyadarkan pengelola pusat pelayan publik masih terus dilakukan. Sementara sambil menunggu pemerintah sadar, Mimi terus mendidik para siswa untuk bisa bekerja selayaknya orang normal pada sektor usaha formal. Mungkinkah?

Baca lanjutan ceritanya: Mimi Institute, Juang Memasyarakatkan Para Difabel (2)

Editor: Irvan Imamsyah

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!