relawan, hitung, cepat, rri, portalkbr

KBR -  Publikasi hasil hitung cepat RRI berbuntut panjang. Komisi Komunikasi DPR menuding lembaga penyiaran publik ini tidak netral. Sejumlah wakil rakyat bahkan sesumbar ingin memanggil petinggi RRI lantaran capres nomor dua Joko Widodo unggul pada hasil hitung cepat RRI. Tak cukup sampai disitu, DPR juga mengancam bakal memecat direksi RRI. Simak laporan yang disusun Jurnalis KBR Aisyah Khairunnisa berikut ini.
 
#
“Ada kabar Bu Niken juga sempat diancam pihak tertentu?”
“Tidak usah dibahas ya. Saya no comment. Tidak ada, saya bilang tidak ada.”
“Ancaman ke RRI ada? Katanya akan dibubarkan?”
“Itu seperti yang Anda tahulah. Itu kan beredar di media ya. Tapi yang secara langsung melalui surat atau datang kesini itu tidak ada. Tapi kalau yang beredar di media online atau media sosial bukan kewenangan saya untuk menjawab.”

Rosarita Niken Widiastuti menyeleksi betul kata-katanya saat menjawab wawancara jurnalis KBR mengenai polemik hitung cepat lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia 9 Juli lalu. Sesekali Direktur Utama RRI ini meremas-remas tisu digenggamannya seraya menjawab pertanyaan jurnalis KBR dengan bibir bergetar.

“Selain DPR, adalagi pihak luar yang menegur anda?”
“Saya pokoknya tidak mau bicara tegur-menegur. Tidak mau bicara ancam mengancam,” pungkasnya.

Sejak hasil hitung cepat lembaganya dipersoalkan kalangan DPR, Niken berkali-kali menjelaskan kalau proses hitung cepat pada Pilpres kemarin dilakukan secara benar, akurat, taat metodologi dan tidak berpihak. Itu sebab, perempuan yang sudah berkarir selama 30 tahun ini berani menyatakan lembaganya siap di audit Komisi Pemilihan Umum maupun Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi). “Kami sangat siap ya. Karena kami sangat detil. Kita menerbitkan tiga pedoman Quick Count. Semuanya juga transparan kok,” tegasnya.

Rabu, 9 Juli lalu, hasil hitung cepat yang dihimpun RRI dari dua ribu TPS di seluruh Indonesia memenangkan calon presiden Joko Widodo dengan prosentase raihan suara 52,71 persen. Sementara capres Prabowo Subianto dan pasangannya Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen suara. Selain di situs RRI, hasil hitung cepat lembaga itu juga disiarkan langsung di sejumlah media online dan stasiun televisi swasta.

Tapi lepas penanyangan hasil hitung cepat, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuding RRI menyalahi tugas pokoknya. Sementara politisi pendukung kubu presiden nomor satu lainnya Max Sopacua mensinyalir RRI mendapatkan dana dari pihak luar untuk menggelar program hitung cepat itu. Argumen Max Sopacua, RRI tak pernah mencantumkan program hitung cepat dalam program kerjanya yang disampaikan ke DPR.

"Saya kira itu mengeluarkan banyak biaya, selama ini anggarannya dari APBN, anggaran dari mana? Karena dalam APBN tidak anggaran yang dikhususkan untuk survey. Saya kira ada sanksi nantinya, nanti bisa jadi kita periksa anggarannya, apakah dipergunakan juga untuk lembagai survei, atau dia dapat anggaran baru dari luar atau dibiayai dan itu tidak boleh, karena dia lembaga penyiaran publik, saya kira harus ada sanksi paling tidak direkturnya dipecat," ujarnya. 

Tudingan jelas ditepis Rosarita Niken Widiastuti. Menurutnya hitung cepat yang dikerjakan Pusdiklat RRI menghabiskan ongkos Rp 1,2 miliar. Itu pun sesuai dengan anggaran yang telah disetujui DPR pada rapat anggaran tahun lalu.

“Sebenarnya Komisi 1 tahu gak RRI punya anggaran itu?”
“Ya tahu dong. Kan anggaran awal, anggaran siaran pemilu kan kami presentasikan di depan Komisi 1 DPR. Kemudian saat pileg Quick Count RRI kan hampir sama dengan hasil real count KPU.  Komisi I memberi apresiasi RRI sebagai radio pemilu.”
“Tapi kenapa sekarang dipersoalkan?”
“Jangan tanya saya,” jawab Rosarita sambil tertawa.

Bagi RRI sendiri, dana sebesar itu sebenarnya terlalu cekak untuk membiayai program hitung cepat. Menurutnya program hitung cepat bisa lancar terlaksana tak lain karena urunan dana RRI di sejumlah daerah. “Misalnya dana untuk membiayai relawan di daerah yang harus pergi naik pesawat atau kapal motor cepat,” jelas Ketua Pelaksana Quick Count RRI, Agus Sukoyo. 

Menurut Agus, selain taat pada metodologi dan akurasi, RRI juga menyiapkan aturan main untuk menjaga independensi relawannya. Beragam syarat juga disiapkan untuk merekrut para relawan. Seperti tidak partisan, bukan anggota lembaga riset lain dan tidak menjadi anggota parpol. “Harus benar-benar netral dan sebelum rekrut syaratnya harus mengisi pakta integritas,” jelas Agus menegaskan.

Di Jakarta, tudingan politisi DPR yang segerbong dengan Prabowo Hatta, ternyata juga bikin risih para politisi pengusung pasangan Jokowi-JK. Anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Budiman Sudjatmiko menegaskan kalau kubunya tidak mencampuri hasil hitung cepat yang dilakukan RRI. “Tidak ada pemihakan. Seandainya suaranya Prabowo yang unggul ya sudah tayangkan saja. Loh memangnya APBN itu dipakai untuk kemenangan Jokowi? Apa dalam QC yang bisa diasumsikan kalau dia memenangkan Jokowi? Wong pemilunya sudah terjadi. Loh kenapa harus terpengaruh KPU sudah punya cara kerja sendiri. Jadi saya pikir toh itu juga tidak mempengaruhi preferensi politik seseorang. Itu adalah hasil yang sudah terjadi. Rakyat sudah menjatuhkan pilihan.”

Akibat polemik ini, Niken terpaksa memerintahkan jajarannya untuk tiarap dengan menghapus siaran hasil hitung cepat yang sebelumnya terpampang di situs RRI. Tak hanya itu RRI juga menonaktifkan akun twitter @qcrri yang mencuitkan informasi seputar pelaksanaan hitung cepat di sejumlah daerah. Lepas itu, Niken menyatakan siap untuk menerangkan hasil hitung cepat RRI kepada Komisi I DPR.

Sementara pada 22 Juli malam, KPU mengumumkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres 2014. Jokowi – JK mendapatkan 53,15 persen suara, sedang Prabowo Hatta memperoleh 46,85 persen suara. Hasil yang beda tipis dengan hitung cepat yang digelar RRI pada 9 Juli lalu, selisih hanya 0,44 persen suara.

Kembali ke cerita sebelumnya: Di Balik Polemik Hitung Cepat RRI (1)

Editor: Irvan Imamsyah



Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!