buruh, ump, jakarta, pemprov dki, upah


Ditolak Pengusaha


Ratusan buruh menutup sebagian ruas Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Selama 5 jam arus lalu lintas di depan kantor Gubernur DKI Jakarta itu lumpuh. Di atas mobil bak terbuka seorang buruh berorasi.  “Kami sudah melakukan survei baik secara ilmiah maupun secara cepat bawasannya upah real DKI Jakarta adalah Rp 3,7 juta. Kami menagih janji dari Ahok, bawasannya dia mengatakan tahun lalu upah layak DKI seharusnya Rp 4 juta,”tegasnya.

Puluhan buruh kemudian diundang menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama akrab disapa Ahok. Mereka bercerita alasan perlunya upah buruh di Ibu Kota dinaikan 1, 5 juta dari UMP Rp 2,2 juta. Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Muhammad Toha menuturkan,“Selama ini ada 3 item utama dalam KHL, yang angkanya sangat kecil dan sudah tidak sesuai dan sudah tidak relevan lagi dengan hidup di Jakarta. Pertama soal sewa kamar, sebelum BBM naik itu adalah Rp 500 ribuan. Faktanya adalah dalam permen yang baru, bawasannya sewa kamar itu bisa menampung kebutuhan KHL. Apa itu KHL? Ada kasur, kompor dan lain-lain. Tidak mungkin sewanya bisa satu kamar. Seharusnya sewa 3 petak. Kisarannya Rp 700 sampai Rp 900 ribu,” 

Toha memberi contoh lain soal ongkos transportasi Rp 7 ribu perhari  yang sudah tidak sesuai KHL atau  kebutuhan hidup layak buruh. Idealnya  buruh perlu ongkos transportasi Rp 20 ribu perhari.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyanto mengakui KHL buruh masih belum sesuai harapan. Disnaker bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta berjanji akan menaikan nilai sewa kamar dan transportasi  sebagai bagian dari komponen KHL. “Komponen KHL yang menyangkut transportasi, rumah, listrik, yaitu tentunya akan kita pertimbangan kembali dengan penaikan BBM ini. Sedangkan busway ini kan tidak dinaikkan oleh pemprov DKI. Nanti tentunya kan kita akan pertimbangkan kembali dengan realitas yang ada, “jelasnya.

Usai pertemuan dengan buruh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap permintaan buruh menaikan UMP hingga Rp 3,7 juta per bulan tidak masuk akal. Alasannya tidak akan ada perusahaan yang sanggup membayar. “Istri saya bilang sama saya. Kamu tahu nggak, pembantu kita bilang mau naik gaji. Saya bilang bagus. Kita naikan Rp 1,8 juta, saya bilang nggak bisa, naikan saja Rp 2 juta. Nggak salah, dia sudah bisa masak. Makan pagi siang malam saya sekakrang ini masakan pembantu saya. Sekarang saya tahu masak saja pintar, saya takut dia berhenti. Nah ini yang saya maksud, kita perlu memperhatikan produktivitas dan kemampuan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Jika buruh ingin naik upah, kata Ahok mereka harus meningkatkan kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan . Meski demikian Ahok mendukung revisi komponen KHL buruh tahun depan. Idealnya kata dia gaji buruh di Jakarta Rp 4 juta perbulan.

Pengusaha sudah tentu keberatan jika UMP buruh Jakarta tahun depan dinaikan. Perusahaan dikhawatirkan akan bangkrut. Saat UMP tahun ini naik Rp 2,2 juta  tercatat  4 perusahaan di KBN Cakung tutup. Mereka tak mampu bayar pekerjanya.

Oleh sebabnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden yang membatasi penaikan UMP tiap tahun. Lewat beleid itu upah buruh hanya bisa naik maksimal 10 persen ditambah inflasi daerah. Jika tidak, upah buruh tidak terkendali. “Ini kan yang perlu dilihat itu mekanismenya. Mekanismenya itu kan ada yang UMKM dan padat karya dengan 5 persen plus inflasi, kemudian ada padat modal yang disebut dengan 10 persen plus inlasi. Saya kira tentu ini jalan yang terbaik kalau dibandingkan dengan mekanisme yang lalu. Mekanisme yang lalu itu demo berkali-kali kemudian hasil surveinya seperti apa ditetapkan ternyata jauh dari apa yang sudah ditetapkan dewan pengupahan misalnya,” jelasnya.  

Tapi kekhawatiran pengusaha ditepis Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hadi Broto. Dia membantah jika banyak perusahaan di Jakarta yang tutup akibat penaikan UMP beberapa waktu lalu.

“Yang digembor-gemborkan 90 perusahaan akan hengkang dari lokasi. Sebenarnya bukan hengkang, dia tadinya mau mengembangkan di Jakarta, tapi karena upah minimum di Jakarta lebih tinggi, dia cari yang lebih rendah. (Perusahaan baru?) Iya. Jadi nggak lantas langsung tutup,” kata Hadi.

Terlepas tuntutan kenaikan UMP terealisasi atau tidak, buruh seperti  Siti Komariah mesti pandai mengatur gaji yang diterima.  “Nggak ada, cuma itu aja. Kalau UMP berapa, kita ikut berapa. Nggak ada apa dari perusahaan itu. Misalnya skill-nya begini terus ada. Nggak itu, rata aja gitu. Sama aja. Sekarang malah gaji naik Rp 2,3 juta, dihapus semua tunjangan transport dan makan,” katanya.

Agar bisa bertahan hidup di Ibu Kota berbagai cara ditempuh. Meminjam uang ke lintah darat pun biasa dilakoni buruh kata Harstuti.  “Untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Jadi upahnya kurang gitu lho. Untuk makan. Teman-teman itiu kebanyakan makan. Misal yah anak mereka butuh sekolah, terus mereka punya suami yang kerjanya cuma ngojek. Jadi untuk mencukupi satu bulan itiu mereka harus pinjam. Jadi di sini juga banyak. Hampir 90 persen ATM dipegang sama rentenir. Nanti rentenir langsung potong dan sisanya kasih kita. Tarik tunai sendiri. Sedih sebenarnya,” katanya lirih.

Editor: Taufik Wijaya

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!