Warga Desa Roban tolak pembangunan PLTU Batang. Foto: Greenpeace

KBR, Jakarta - Abdul Hakim, warga Desa Roban, Batang, Jawa Tengah. Nelayan berusia 43 tahun itu tak rela sumber kehidupannya dirampas.

“Saya akan tetap ngotot kalau memang itu menjadi sudah takdir saya pun, harus nyawa sebagai taruhan, bagi saya tidak masalah. Asalkan anak cucu saya bahkan yang sekarang sudah ada ataupun yang belum ada sekalipun, ini membutuhkan perjuangan kami,” ungkap Abdul Hakim kepada KBR.

Ia bercerita, sejak menjadi nelayan diusia 12 tahun, hidupnya sejahtera dari hasil melaut.

“Penghasilan nelayan di Roban sangat bagus. Kadang 200 ribu, kadang sampai 800 ribu. Kalau musim udang, musim panen bagi nelayan ya, satu hari untuk mencari 1 juta, 2 juta itu mudah. Itu diprosentase jatuhnya 1 hari itu mendapatkan 400-500 ribu perhari, itu bersih,” sambungnya.

Tapi, kondisi itu akan lenyap. Ancaman datang ketika pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang didanai bank Jepang, Japan Bank for International Cooperaton (JBIC). Proyek raksasa itu menghabiskan dana 53 triliun rupiah.

Tak mau tinggal diam, Abdul dan dua warga Batang lain, Cayadi dan Karomat, terbang ke Jepang menemui anggota oposisi. Menyuarakan penderitaan mereka.

“Itu mereka sangat terkejut. Berbeda jauh, bahkan data yang dilaporkan oleh BPI (PT Bhimasena Power Indonesia- konsorsium pelaksana proyek, red) sendiri. Kepada JBIC atau pemerintah Jepang itu selama ini mereka anggap baik-baik saja tidak ada masalah. Semuanya masyarakat, warga Batang dan semuanya mendukung pembangunan PLTU. Padahal tidak begitu kenyataannya,” ucapnya.

Pasca pertemuan itu, Abdul mengklaim, parlemen Jepang mendukung perjuangan warga dan berjanji mendesak pemerintah Jepang menghentikan pendanaan.

“Parlemen yang kami kunjungi akan membantu warga dan mendukung perjuangan warga dan akan menekan pihak pemerintah untuk menghentikan rencana pembangunan PLTU. Terutama kepada JBIC untuk ditekan supaya tidak mencairkan dananya untuk rencana pembangunan PLTU. Karena tidak selayaknya dan tidak sepatutnya untuk dibangun,” sambung Abdul.

Selama empat tahun, Abdul dan ribuan warga Batang gigih bertahan menolak PLTU hadir di tengah-tengah mereka.

Abdul tak mau bernasib sama dengan nelayan di daerah lain yang dibangun PLTU.

“Kami tidak ingin mengalami nasib yang sama yang dialami warga lain seperti yang di Jepara, Pati, Rembang, atau yang dialami oleh teman kami yang di Cirebon. Yang dulunya kota udang, sekarang tinggal nama. Itu karena dampak dari PLTU," ujarnya

"Yang kami survei ke lokasi atau ke tempat-tempat yang ada PLTUnya, kebanyakan mereka menyatakan yang dulunya 100 persen sekarang 25 persen. Jadi turun drastis 75 persen dari penghasilan mereka hilang,” timpal Abdul.

Bertahan melawan selama empat tahun, tidak mudah. Sekitar 1500 nelayan di Desa Roban mulai terbelah karena bujuk rayu uang dan intimidasi. Ikatan sosial di antara warga pun tercerai berai.

LSM Lingkungan Walhi yang meneliti persoalan ini menyatakan, PLTU sebagai sumber energi paling kotor dipastikan berdampak. 

"Tidak bisa dipastikan apakah nanti limbah yang dibuang ke sungai dan akan bermuara ke laut akan berdampak pada kehidupan nelayan. Jelas tidak akan lagi kehidupan ikan yang ada di sekitar situ, kalau limbah yang dihasilkan PLTU itu akan dibuang. Itu akan berpengaruh pada kehidupan mereka nantinya. Batu bara ini salah satu energi terkotor, dua kali lipat dari gas," jelas Ode Rakhman.

PLTU Batang merupakan bagian dari rancangan pemerintah mewujudkan program pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Tak hanya uang yang ditebar korporasi, tapi intimidasi hingga kriminalisasi. Simak bagian kedua kisah tersebut.




Editor: Quinawaty Pasaribu 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!