pilpres, jokowi, sampang, jatim, portalkbr

KBR - Di 17 TPS di Sampang, Jokowi-JK tidak memperoleh suara satu pun, alias nol. Ujungnya, Bawaslu Jawa Timur memerintahkan pembukaan kotak suara. Ini dilakukan demi menghitung ulang perolehan suara kedua kubu capres di 8 TPS di dua kecamatan Sampang demi menyocokkan dokumen. Bagaimana prosesnya?  Bawaslu beralasan 8 TPS ini tidak memenuhi prosedur pemungutan suara.

#
Pembukaan kotak suara berlangsung lebih cepat ketimbang agenda semula. Yang mestinya digelar pukul 10 pagi, tiba-tiba menjadi jam 7 pagi. Alasannya, supaya bisa segera dibawa ke tingkat provinsi. Sesuai Berita Acara, yang hadir adalah KPU dan Bawaslu Jatim, juga Panwas dan KPUD Sampang, serta kedua saksi dari dua pasangan calon presiden. Pembukaan kotak suara dari 22 TPS di Sampang ini berlangsung di Gedung Logistik KPUD. Gudang terletak di tepi sawah, dikelilingi pagar tembaok setinggi semeter lebih. Ada beberapa rumah warga di sekitarnya. Sejumlah personil polisi bersenjata lengkap tampak siaga berjaga.

Setelah proses berjalan, Bawaslu Jatim tidak butuh waktu lama untuk keluar dengan keputusan mereka. Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto mengatakan lembaganya merekomendasikan penghitungan ulang di empat TPS di Ketapang Barat serta empat TPS di Banyuates. “Maka Bawaslu provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang di TPS 2, TPS 10 desa Kembang Jeruk, TPS 10 desa Lar-Lar, TPS 4 desa Tlageh, kecamatan Banyuates, kabupaten Sampang, dengan ketentuan sebagai berikut, a: KPU provinsi Jawa Timur agar memerintahkan kepada KPU kab Sampang untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” kata Sufyanto di kantor Bawaslu Jatim, Minggu (20/7).

Kubu Jokowi-JK protes. Alasannya, Banyuates tidak termasuk desa yang dilaporkan oleh kubu Jokowi, maupun kubu Prabowo saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten. Panwaslu Sampang pun tak pernah merekomendasikan penghitungan suara ulang di Banyuates. Ketua Tim Saksi Jokowi-JK di Sampang menolak hadir di penghitungan ulang TPS tiga desa di Kecamatan Banyuates tanpa dasar yang kuat untuk penghitungan ulang. “Ada apa? Kalau kami kan enggak hadir kalau enggak ada surat resmi yang jelas. Nah,dasar-dasar ini kami keberatan, sehingga kami tidak pernah menghadiri even-even yang dilakukan oleh panwas dan KPU, termasuk pembukaan kotak dan penghitungan ulang suara yang sekarang ini.”

Meski ada penolakan, penghitungan suara tetap dilakukan sesuai rekomendasi Bawaslu Jatim. Hari itu 16 kotak suara dari delapan TPS yang diambil dari gudang KPU dibawa menggunakan kendaraan bak terbuka dan diletakkan di ruang penghitungan suara. Penghitungan suara ulang dilakukan di 22 Juli – ini adalah batas tenggat waktu bagi KPU untuk mengumumkan hasil penghitungan suara manual.

Ruang penghitungan ulang dalam ruang rapat KPUD Sampang dijaga ketat. Setiap pintu dijaga empat hingga enam aparat kepolisian bersenjata lengkap. Namun, kubu Jokowi-JK tak menghadiri acara ini karena merasa Panwas tidak bersikap transparan. Tim pun tak pernah mendapatkan salinan dokumen resmi soal rekomendasi pembukaan suara maupun rekomendasi penghitungan ulang. Setelah penghitungan ulang, perolehan suara berubah. Jokowi yang semula dapat nol, kini dapat 8 suara di TPS 2 dan 14 di desa Ketapang Barat. Menurut Ketua Tim Saksi Jokowi-JK Sampang, Zubaidi, ini makin menguatkan dugaan adanya manipulasi suara. “jelas kan itu pelanggaran, kemarin data nol, ternyata ada muncul satu,dua atau delapan suara, kan itu sudah pelanggaran.”

Penghitungan ulang memunculkan hasil berbeda. Di TPS 10 Desa Lar Lar Banyuates misalnya, jumlah suara Prabowo yang sebelumnya 5, menjadi 1. Atau di TPS 4 Desa Tlagah, masih di Banyuates, suara Prabowo yang sebelumnya 0, melompat naik menjadi 195 suara sesudah penghitungan ulang. Sementara itu di TPS Desa Ketapang Barat, suara Jokowi yang semula nol, menjadi 8 suara. Sementara di TPS 13 dan 15, suara Jokowi tetap nol. Atmos suasana kantor Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-JK di Jalan Merak 86 Sampang. Ketua Tim Saksi Prabowo-Hatta Kabupaten Sampang Joni Purnomo bersikukuh menduga ada pelanggaran di sejumlah TPS. Setelah penghitungan ulang, kini ia menuntut pemungutan suara ulang di TPS yang dianggap bermasalah.

“Bisa saja itu permainan pada tingkat TPS, yaitu dengan perangkat penyelenggara di KPPS, menyoblos dengan paku sekaligus. Buktinya ada pada surat suara itu sendiri, pada titik yang sama itu. Kami sudah memfoto itu, itu ada buktinya dan saya foto. Kami menuntut adanya pemungutan suara ulang,” ujarnya usai penghitungan suara ulang di kantor KPUD Sampang, Selasa (22/7).

Sejauh ini, Panwaslu Sampang belum bisa menuding siapa yang memainkan suara di lapangan. Tudingan sementara, ada personil pengawas dan penyelenggara yang berbuat curang. Anggota Panwaslu Sampang Ahmad Rifto menegaskan kalau kelalaian atau kesengajaan bisa berujung pidana. “Sanksinya sangat berat, karena itu bisa masuk pidana dan administrasi, sama-sama masuk.Bisa diberhentikan bisa juga pidana,” ujarnya usai penghitungan ulang di KPUD Sampang, Selasa (22/7)

Di Jakarta, Mahkamah Konstitusi tengah menggelar sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu. Sidang ini digelar lantaran kubu Prabowo merasa KPU berlaku curang secara masif dan terstruktur sehingga ia kalah. MK lah yang berhak memutuskan siapa pemenang sebetul-betulnya, termasuk apakah perlu Pemilu ulang atau tidak. Pada 13-14 Agustus kemarin, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembukaan seluruh kotak suara dan data yang dibutuhkan dari 1883 TPS di Sampang.  Data itu akan dipindai lalu dikirim ke KPU Pusat. Ketua KPUD Sampang Samsul Muarif mengaku siap menggelar Pemilu ulang jika begitu yang diputuskan MK.

Kembali ke cerita sebelumnya: Ketika Suara Jokowi NOL di Sampang (1)

Editor: Irvan Imamsyah

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!