pilpres, jokowi, sampang, jatim, portalkbr

KBR - Ketika sidang gugatan dugaan kecurangan Pemilu Presiden dibuka di Mahkamah Konstitusi, Prabowo berorasi. Katanya, suara Prabowo nol di ratusan saksi, dan itu mestinya tidak mungkin terjadi. Mungkin Prabowo lupa kalau di Sampang, suara Jokowi nol. Apa yang terjadi di sana? Jurnalis KBR Sindu Dharmawan datang ke sana untuk mencari tahu.

#
Sudah jam 10 malam, tapi kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur masih ramai saja. Malam itu di pertengahan Juli, mereka tengah menggelar rapat persiapan rekapitulasi suara tingkat provinsi. Ketua Tim Saksi Jokowi-JK di Jawa Timur, Didik Prasetiyono mengatakan salah satu topik hangat malam itu adalah suara capres Joko Widodo-Jusuf Kalla yang nol di 17 TPS di Sampang, Madura.

“Kalau kemudian yang Sampang itu begini-begini terus dan dibiarkan saja, walaupun kita menang di Jawa Timur, kita tetap akan mempermasalahkan. Tadi, tim rapat barusan merekomendasi untuk mempermasalahkan Sampang dan Bangkalan, semaksimal mungkin untuk diungkap bahwa something wrong happens di pemilu di Bangkalan, Sampang,” imbuhnya.

Total jendral, kubu Jokowi-JK di Kabupaten Sampang, Madura memperoleh 25% suara sementara kubu Prabowo-Joko meraih hampir 75%. Tapi di 17 TPS di Sampang, suara Jokowi-JK adalah nol.

Didik menduga ini terjadi lantaran ada rekayasa dan manipulasi suara atau pemilih pindah ke tempat lain. Dan yang jelas, tidak ada saksi Jokowi-JK di hari pertama Pemilu Presiden.  Mereka tak bisa dihubungi sama sekali.

Menurut Didik, dugaan kecurangan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Pemilu, berikut buktinya. “Kenapa itu terjadi, terus terjadi, terjadi, terjadi karena tidak pernah ada yang dihukum? Jadi, tidak ada kemudian pelajaran yang didapat bahwa kalau curang itu, kalau diputuskan pemilu ulang itu siapa sih yang salah gitu, kan. Jadi, yang terjadi tidak ada pendidikan yang kita berikan secara nasional bahwa, bilamana pemilu curang itu seseorang harus bertanggung jawab seperti yang sudah diatur dalam UU Pemilu maupun UU Pilpres,” terang bekas anggota KPU Jatim ini, Kamis (17/7) di kantor DPD PDI-P Jatim.

Ini memang bukan kali pertama ada keanehan saat Pemilu di Sampang. Pemilu Legislatif pada 9 April lalu misalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghitung ulang surat suara di 9 desa di Kecamatan Kedundung, Sampang. Saat itu yang menggugat adalah Partai Nasdem dengan alasan suara partai itu kosong di sejumlah desa.

Pasca hitung ulang, perolehan suara Nasdem bertambah dan akhirnya mendapat satu kursi di DPRD setempat. Ketua Tim Saksi di Jawa Timur, Basuki Babussalam mengatakan kubu Prabowo-Hatta kali ini menantang tim Jokowi-JK untuk membuktikan dugaan kecurangan. “Kalau kemudian hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang itu kemudian justru menggeser dari semangat niatan kita untuk menjalankan Undang-Undang yang baik, itu yang kemudian kita sama-sama sepakat itu kita hindari,” ujarnya di hotel Equator, Surabaya, Jum’at (18/7).

Sementara dugaan kecurangan, menurut tim Jokowi-JK, juga terjadi lantaran ada intimidasi dari kalangan birokrasi. Menurut informasi di tim ini, ada pertemuan antara Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf dengan sejumlah kades dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tambelangan, Sampang, pada dini hari menjelang pencobloan Pilpres.

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mengakui ada pertemuan ini. Namun dia datang, katanya, bukan soal Pilpres, tapi menjenguk satu habib yang sedang sakit.

Tudingan intimidasi ini pun dibantah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang, Rudy Setiadhy. “Enggak ada. Saya jamin enggak ada pegawai negeri, ya. Kalau kepala desa bukan ranah kita. Kita ini birokrasi, pegawai negeri. Kalau kepala desa, kan, barangkali agar lebih konkrit, ketika tim sukses pasangan calon itu mencantumkan sesuatu tanya saja sama dia, siapa, pastinya siapa. Kalau pegawai negeri, TNI/ Polri di sini netral semua,” ujarnya, Selasa (22/7).

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ketapang Ahmad Muqqodas mengatakan, di hari pencoblosan Pilpres 2014, ia mengaku tidak menerima laporan kecurangan apa pun dari kubu Jokowi-JK. “Repotnya ini loh, saksi di Ketapang Barat dari dua kubu calon ini tidak ada, gitu. Bagaimana mereka mendapatkan kecurigaan. Kita bisa terima seandainya dari salah satu mereka ini ada yang hadir. Mereka tidak ada yang hadir.”

Bawaslu Jatim mengaku tidak bisa memutuskan soal dugaan kecurangan seperti dilaporkan kubu Jokowi-JK. Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto beralasan masih menunggu data KPU. “Ya, Sampang tidak mengandai-andai, menunggu data yang kami butuhkan. Super penting yang datang dari KPU. Kami tidak mengandai-andai, nunggu data itu. Bisa disimpulkan, bisa diputuskan.”

Data yang dibutuhkan saat itu adalah data C1, C6 dan C7. Data di C1 akan dicocokkan dengan data C6 dan C7 yang ada di tangan Bawaslu. Demi memenuhi data yang dibutuhkan Bawaslu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito sepakat untuk membuka kotak suara di sejumlah TPS yang dikeluhkan. “Ya, pengan ngecek saja itu kebenarannya. Ya, kebenarannya itu yang jadi masalah kemarin. Kan ada indikasi kecurigaan, ya kecurigaan itu yang dibuktikan. Oh, ndak. Kita tidak menduga-duga.

Kotak suara yang dibuka tidak hanya yang berasal dari 17 TPS di mana suara Jokowi nol. Tapi juga kotak suara dari 5 TPS lainnya yang dipermasalahkan kubu Prabowo-Hatta -- suara mereka nol di sana. Ketika kotak suara dibuka pada 19 Juli lalu di kantor KPUD Sampang, kubu Prabowo-Hatta juga turut menyaksikan. Namun, mereka menolak menandatangani rekap berita acara pembukaan kotak suara dan hasil verifikasi kehadiran pemilih Kabupaten Sampang.

Ketua Saksi Tim Jokowi-JK Kabupaten Sampang Zubaidi mengatakan ada juga keberatan dari pihak Jokowi-JK – sebab ada tambahan TPS yang diminta oleh kubu Prabowo-Hatta. “Kami dari tim Jokowi-JK tidak ada keberatan dengan TPS ini, desa ini, kenapa kok tiba-tiba muncul? Nah, si panwas bilang, biar ada unsur keadilan, katanya. Lucu, kan. Sehingga pada tanggal 19, itu dibuka kotak 8 TPS. Empat adalah TPS yang ada di Ketapang Barat, empatnya lagi adalah temuan baru, menurut mereka,” terang Zubaidi.

Lantas apa hasil dari buka kotak suara? Simak lanjutan ceritanya.

Baca juga: Ketika Suara Jokowi NOL di Sampang (2)

Editor: Irvan Imamsyah


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!