pileg, jombang, pns, mobilisasi, portalkbr

KBR - Pemilu tahun ini adalah Pemilu ketiga di era Reformasi. Tapi rupanya masa kebebasan belum dirasa betul oleh para Pegawai Negeri Sipil. Di Jombang, Jawa Timur, para PNS dikerahkan, diduga untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar di Pemilu Legislatif April lalu. Bagaimana mobilisasi itu dilakukan?

#
Dalam video berdurasi 20 menit itu, terlihat Camat Kabuh Bashori Kholiq berbicara di hadapan belasan Kepala Desa. Lokasinya di Balai Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Jombang. Pertemuan ini berlangsung pada 18 Maret, sekitar 2 pekan sebelum hari pencoblosan Pemilu Legislatif. Para kepala desa diundang untuk sosialisasi Alokasi Dana Desa, tapi ternyata ada titipan pesan lain dari Pak Camat.

Calon legislatif yang ‘dititipkan’ Camat Kabuh ini adalah Sri Rahayu, dari Partai Golkar. Video itu akhirnya sampai ke tangan Ketua DPC PKB Jombang, M. Zubaidi Muchtar. Ia tak bersedia siapa yang memberikan video itu dengan alasan keamanan. “Waktu itu saya mendapat laporan, tapi saya tidak menyimpanlah-lah yang begitu. Suara pertemuan. Baru saya punya keyakinan kuat mempersoalkan ketika saya punya hasil shooting video oleh Camat Kabuh dalam sosialisasi dana ADD di Balai Desa Genengan Jasem.”

Ini bukan kali pertama bagi Zubaidi untuk tahu soal mobilisasi PNS di Pemilu tahun ini. “Pertama saya sejak bulan Januari 2014, saya sudah sering mendapatkan sms dari banyak teman yang di birokrasi pemkab yang menggunakan PNS di lingkungan Pemkab Jombang untuk mensukseskan Golkar.”

Zubaidi bersama tiga partai lainnya lantas melaporkan temuan video ini ke Panwaslu Jombang, akhir Maret lalu. “Saya bersama dengan teman-teman saat itu. PKB,Ketua PDIP,Demokrat dan Hanura yang melapor ke Panwaslu. Tentang pelanggaran karena hal ini sudah nyata. Pelakunya PNS. Atas instruksi Bupati di Balai Desa,” tandasnya.

Dalam video tersebut, Camat Kabuh mengatakan kalau ia melakuan ini semua karena mendapat perintah dari Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Mobilisasi macam begini juga terjadi di Kecamatan Peterongan. Kepala Dusun Pagotan, Desa Keplak Sari Akhmad Tandim bercerita, upaya mobilisasi dimasukkan dalam sebuah pertemuan resmi. Ia hadir juga di sana. "Itu undangannya sosialisasi pajak. Memang diawali itu, belakangnya ada arahan agar ikut mendukung Caleg Golkar di Dapil 1 yaitu Peterongan dan Jombang.”

Di pertemuan itu, Camat Peterongan, Samsun, mengundang ratusan Kepala Dusun dan Kepala Desa, serta perangkat desa lainnya, untuk hadir di acara sosialisasi pajak. Ujung-ujungnya, sang camat memperkenalkan caleg Golkar untuk dicoblos pada 9 April lalu. Setiap Kadus bahkan mendapatkan target untuk memenangkan sang caleg Golkar, Surahmad.

Sebagai imbalannya, para kadus diiming-imingi kemudahan izin atau kucuran dana pembangunan. “Kalau targetnya diharapkan per RT 20 orang paling tidak. Jadi kalau di desa Keplaksari paling tidak 600 suara. Akhirnya dari kepala desa mengharapkan Kepala Dusun agar mencarikan suara, dengan harapan kalau ada Jasmas agar bisa mengarahkan ke desa setempat."

Jasmas atau Dana Jaringan Aspirasi Masyarakat biasanya disalurkan lewat anggota DPRD. Di Jombang yang dimobilisasi tak hanya para PNS, tapi juga para tembok. Lihat saja tembok sekolah, pohon di sepanjang jalan dan kantor pemerintahan di kota Jombang ini: semuanya berwarna hijau dan kuning. Aksi ini disebut “juning” – warna hijau untuk PPP partainya Wakil Bupati Jombang Mundjidah Wahab. Dan kuning untuk Golkar partainya Bupati Jombang, Nyono Suharli.

Ketua LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMB), Joko Fattah Rohim mengatakan pewarnaan tembok menyalahi aturan. “Kalau menurut PU, itu ada SOP di situ pohon harus warna putih, kemudian kantor BKKBN itu warnanya biru menjadi kuning hijau, terus PDAM itu kan lambangnya biru. Itu lambangnya juga seperti itu, begitu juga sekolah-sekolah. Itu anggarannya dari mana?”

Sementara pihak PU mengaku tidak ada instruksi apa pun untuk mengecat kantor pemerintahan dan sekolah, kata Kepala Bidang Pertamanan, Mistakhul Ulung. “Itu di luar kewenangan kami, itu sudah menjadi ranah masing-masih. Jadi kantor PAM tidak harus hijau BKKBN warnanya harus biru ? Tidak ada, kami tidak ada aturan seperti itu.”

Kata Fatah, banyak bangunan yang catnya masih bagus, toh tetap dipaksakan berbaju kuning dan hijau yang baru. “Ini tetap instruksi, tidak mungkin kalau SKPD berani kalau tidak ada instruksi. Nah nanti imbasnya kalau ada audit BPK, SKPD yang dikorbankan.”

Fatah menduga, karena tidak ada instruksi tertulis untuk aksi juning ini, maka jika ada audit anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau perangkat pemerintah daerahlah yang bakal disalahkan. 

Sementara soal pohon yang kini berwarna kuning, kata Mistakhul dari Dinas PU setempat, itu demi keselamatan pengguna jalan. “Jadi masalah pengecatan pohon di tepi jalan itu hanya kita lakukan di tepi jalan saja. Tujuannya supaya kalau malam itu pengguna jalan itu kelihatan kalau ada pohon. Jadi yang jelas tujuan utamanya itu, kita pilih warna-warna yang terang dan cerah.”

Mistakhul menegaskan, warna kuning tidak berarti dukungannya kepada partai sang Bupati.

Setelah PNS dikumpulkan dan gedung-gedung berganti warna, apa hasilnya? Simak video mobilisasi PNS Jombang Jawa Timur: 




Baca lanjutan kisahnya: Ketika PNS Jombang Digerakkan untuk Pemilu (2)



Editor: Irvan Imamsyah

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!