sepeda, saga, pedesterian, bintaro

KBR - Menghadirkan jalur sepeda dan pedestrian yang nyaman di tengah kemacetan lalu lintas tentunya bukan perkara mudah. Apalagi untuk kota besar semacam Jakarta. Pedestrian dan trotoar yang ada tak lagi ramah untuk pejalan kaki dan juga pesepeda.

Di kawasan permukiman elit macam di Bintaro, Kota Tangerang Selatan membangun jalur sepeda dan pedestrian yang terintegrasi dengan sarana publik lain tentunya tak akan menghadapi kendala yang berarti. Setumpuk uang milik perusahaan pengembang perumahan, luas lahan yang tak seberapa luas Jakarta, ditambah kemudahan izin dari pemerintah Kota Tangsel, bisa memuluskan proyek ini untuk diwujudkan. Itu pula jadi sebab, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hanya berharap konsep serupa bisa diterapkan di daerah lain di Tangsel. “Ya wilayah kota yang sudah baik, mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kita.”

Sementara, Pengamat tata kota, Nirwono Yoga mengatakan, anggaran 1 7 miliar rupiah untuk membangun jalur ini relatif kecil jika dibandingkan dengan pembangunan jalan layang. Meski memiliki tujuan yang sama, yakni menghindari kemacetan ibu kota, jalur sepeda terintegrasi menyimpan manfaat yang tak pernah dihitung oleh negara. Misalnya menekan penggunaan bahan bakar minyak (bbm).

Kementerian Energi melansir 55% persen konsumsi bahan bakar minyak berasal dari bidang transportasi. Sebanyak 34 persen berasal dari mobil pribadi dan 13 persen sepeda motor. “Tiga keuntungan. Pertama, bicara soal kemacetan. Yang kedua, tingkat pencemaran udara juga jauh akan jauh berkurang secara signifikan. Itu juga sumbangan yang luar biasa dari lingkungan.Tiga, tingkat kesehatan dan kebugaran warga meningkat. Kualitas hidup naik, produktivitas meningkat.” Jelas Nirwono.

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta mencatat lebih dari 45 persen penyakit di Ibu Kota disebabkan  pencemaran udara. Penyakitnya berupa infeksi saluran pernapasan, asma, serta kanker paru-paru. Meski demikian Nirwono yakin, kemacetan bukan hanya persoalan fisik kendaraan. Tapi juga minimnya fasilitas pedestrian dan jalur untuk sepeda dari pemerintah yang menyebabkan warga malas berjalan kaki. Belum lagi bandelnya para pedagang kaki lima dan pengendara motor yang kerap mengambil lahan trotoar.

Menurut Nirwono, kebijakan Pemerintah Jakarta hanya berfokus pada penyediaan transportasi besar. Seperti bus Transjakarta, monorail, ataupun Mass Rapid Transit (MRT). ”Jangan sampai dibalik dengan segala tantangan dan kendala tadi justru  kita tidak mau membuat jalur sepeda dan trotoar yang aman dan nyaman. Ini kan masalah keberpihakan. Sementara pembangunan transportasi kita selalu fokusnya pada monorail, MRT, Transjakarta sukanya yang besar-besar.  Sementara yang paling hakiki yang kita butuhkan sehari-hari di depan mata, jalan kaki kan tiap hari. Tapi untuk mewujudkan pedestrian yang aman dan nyaman sampai dengan jalur sepeda malah tidak terpikirkan. Ini seharusnya yang harusnya jadi komitmen Pemerintah DKI sekarang.”

Nirwono mengklaim, pihaknya bersama komunitas sepeda “bike to work” sudah mengusulkan rencana induk jalur sepeda ke Dinas Perhubungan Jakarta. Sayangnya rancangan itu tak pernah dilirik sejak tahun 2009. Nirwono yakin pembangunan jalur sepeda bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu sampai dua tahun. Sementara, kendala keterbatasan jalan yang sempit bisa diakali dengan mengubah format lalu lintas menjadi hanya satu arah. “Sistem transportasi kita bisa dibalik arusnya. Jadi dibikin satu jalur, khan masih ada sisa ruang. Itulah yang disediakan untuk pejalan kaki dan sepeda. Jadi satu jalur aja buat kendaraan. Satu jalurnya didedikasikan untuk sepeda.”

Kata Nirwono, konsep tersebut tak bertujuan untuk mengubah kota menjadi bebas kendaraan bermotor sama sekali. Namun langkah ini penting mencegah penyakit kemacetan yang mungkin akan diderita kota kecil di masa depan. “Justru tantangannya membangun jalur sepeda pejalan kaki yang aman nyaman itu wajib dilakukan di kota kecil, sedang, sampai menengah. Kenapa? Karena tingkat kemacetannya masih sedikit, jumlah kendaraan masih sedikit. Ruang jalan masih lebar. Jadi kalau pemerintah intervensi atau mewajibkan bagi kota kecil menyediakan jalur pejalan kaki dan sepeda dari sekarang itu lebih mudah dibandingkan langsung ke kota besar apalagi kota metropolitan,” tukas Nirwono.

Menanggapi keterbatasan jalur pedestrian dan sepeda di Indonesia, Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum, Joko Mursito menyalahkan pemerintah daerah yang belum menyediakan fasilitas tersebut.  “Kalau trotoar kita melihat space untuk para pejalan kaki dan pesepeda sebagian memang kurang. Jadi memang harus perlu peningkatan di daerah. Dan penertiban itu kan juga ada di kabupaten/kota masing-masing. Yang di Bintaroya kita dorong untuk lebih meningkatkan aksesibilitas ke masyarakat untuk bisa bergerak untuk semua moda transportasi yang ada.”

Lagi, pemerintah pusat dan daerah terus saja saling lempar untuk urusan penyediaan sarana publik yang layak. Jalur sepeda dan pedestrian yang ramah untuk warga. (Selesai)


Kembali ke bagian pertama


Editor: Irvan Imamsyah


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!