hutan, adat, aman, peta, portalkbr

KBR - Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan hutan adat bukan bagian dari hutan negara, LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) aktif membantu masyarakat adat membuat peta wilayahnya di beberapa daerah. Peta ini akan menjadi bahan pembuatan peraturan daerah tentang hutan adat.


Seorang warga adat dari Kalimantan Tengah Darmae Nasir mengatakan tindakan AMAN sudah tepat. “Saya tidak ikut intens,tetapi saya rasa sudah benar karena dilakukan partisipatif. Tapi ke depan harus ada yang melegalisir peta buatan AMAN itu. Persoalan ruang begitu kan menyangkut tata ruang. Harus ada legalitas sehingga ada kekuatan hukumnya,” jelas

Setelah peta hutan adat itu ada, menurut Staf Ahli dari Kementerian Kehutanan, I Made Subadia Gelgel, masyarakat hanya tinggal melegalkan. “Silahkan masyarakat adat membuat  peta sendiri. Itu penting menurut saya supaya nanti bila ada Peraturan Pemerintah atau Perda nya, masyarakat adat sudah punya batas wilayahnya. Silahkan buat sendiri nanti dilegalisasi. Tidak perlu oleh Kemenhut, tapi nanti kan akan dibentuk panitianya.”

Untuk melegalisasi peta hutan adat buatan AMAN, pemerintah berencana membentuk sebuah lembaga baru. Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai salah satu anggota tim perumus dari pemerintah menyarankan lembaga baru itu tidak permanen. Kepala Bidang Kearifan Lingkungan Kemen Lingkungan Hidup, Jonny Purba menjelaskan ada kemungkinan lembaga yang dibentuk hanya bersifat adhoc atau bersifat sementara.

“Tidak mungkin dibentuk lembaga yang permanen dan bisa mengurusi masalah di berbagai daerah. Misalkan ada masalah di Kalimantan yang butuh verifikasi, maka harus dibentuk komisi baru yang isinya mewakili berbagai pihak berkepentingan di sana. Tidak mungkin bentuk lembaga permanen,” tegasnya.

Tapi, Pegiat AMAN, Mualimin Pardi berbeda pendapat. Menurutnya lembaga bentukan pemerintah nantinya harus dibentuk secara permanen supaya dapat bekerja secara berkesinambungan.“Sikap AMAN soal komite ini mutlak. Kita ingin bentuknya komite tetap. Dalam diskusi kita nantinya komisi itu harus ada yang di pusat dan perwakilan di daerah.”

Hingga 2020, AMAN menargetkan dapat memetakan 33 juta hektar hutan adat. Pemetaan tersebut mendesak untuk segera dilegalkan mengingat saat ini cukup banyak status lahan yang tumpang tindih dengan peruntukan lain. Itu sebab, karut marut perundang-undangan saat ini lebih sering merugikan petani dan masyarakat adat. Seperti Undang-Undang Pemberantasan dan Perusakan Hutan (P2H) yang disahkan Juli tahun lalu.

Sementara Direktur Walhi, Abetnego Tarigan mengatakan beberapa pasal membahayakan masa depan sekitar 33 ribu desa yang berlokasi di sekitar hutan. "Kalau tidak ada penyelesaian yang lebih struktural oleh pemerintah artinya bagaimana status masyarakat yang ada di sekitar dan dalam kawasan hutan serta kawasan hutan itu tidak jelas karena saat ini saja hanya 12 persen yang ditetapkan. Pasti itu kriminalisasi akan banyak. Soal UU ini masalah strukturalnya dulu yang harus diselesaikan.”

Kementerian Kehutanan mengklaim satu juta hektar lahan telah dikelola oleh masyarakat adat. Jauh dari target AMAN, yaitu 33 juta hektar. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan dari pemerintah lewat Perda. Juru Bicara Kementerian Kehutanan Sumarto Suharno minta masyarakat adat segera mengurus keperluan untuk memperoleh Perda pengakuan dari bupati setempat. "Nah sekarang kita tanya kembali, sekarang masyarakat itu sudah bentuk Perda belum? Perda kan gampang, yang menetapkan daerah. Itu saja tidak perlu sampai ke pusat. Kalau itu belum, maka ya belum bisa dikatakan itu masyarakat adat.”


Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang mengklaim sudah memahami apa yang menjadi kewajibannya. Tapi masih belum tahu pasti cara menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi agar masyarakat adat bisa segera mendapatkan hutan adatnya. Jadi sejauh ini upaya untuk memuluskan pengakuan terhadap hutan adat, baru sampai pendataan dan identifikasi luas kawasan. “Kita membantu untuk sosialisasi dan kita juga menerbitkan untuk Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Dalam kaitan hutan adat ini sesuatu yang positif. Belum ada aturan pelaksanaannya dari Menteri Kehutanan. Jadi keputusan MK itu belum ada Juklak dan Juknisnya,” terang Teras Narang di kantornya.

Sambil menanti pengakuan tegas pemerintah akan pemisahan hutan adat dan negara,  seorang warga adat dari Kalimantan Utara, Khairudin datang ke Jakarta untuk sebuah diskusi di radio KBR. Kepada pendengar diutarakan isi hatinya, tentang apa yang masyarakat adat alami selama ini.

“Batas hutan adat sudah jelas seperti mengikuti alur sungai, nama gunung, dan nama pohon, itu patoknya. Selama ini pemerintah selalu menyulitkan kami. Di daerah kami ada katanya hutan konsesi sehingga kami dilarang berburu dan berkebun. Perusahaan juga membatasi ruang gerak kami.”

Pemerintahan segera berganti. Sementara pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Khairudin nanti, tampaknya masih jauh dari ketok palu DPR.


(Bersambung ke bagian 1)

Editor: Irvan Imamsyah





Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!