hutan, adat, aman, peta, portalkbr

KBR - Setahun telah lewat sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Tapi, masyarakat adat belum merasakan tanda-tanda manfaat dari putusan tersebut. Padahal, pengukuhan hutan adat penting bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya.

Rundingan di Jakarta
Suatu siang di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, Staf Khusus Kementerian Kehutanan Bidang Perundang-undangan I Made Subadia Gelgel ngoceh soal upaya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 16 Mei tahun lalu. Menurutnya, keputusan MK mengenai pemisahan hutan adat dari hutan negara tak tak bisa serta merta dapat diterapkan di lapangan. Sebabnya tak lain karena

“Putusan MK nomor 35 itu hutan adat dipisahkan dari hutan negara. Tapi ketentuan masyarakat adatnya masih berlaku dari pasal 67. Jadi secara legal mereka belum bisa mengakui hutan adatnya. Kami sudah mengimbau kepada seluruh Pemda agar segera menerbitkan Perda. Kita paparkan kriterianya ada pada pasal 67. Tapi tidak ada yang berani. Kan menurut UU harus pakai Perda. Masa kita yang  buat?” jelas I Made Subadia Gelgel.

Saat itu, dia tengah berbicara mengenai syarat masyarakat adat untuk bisa memiliki kembali hutannya. Lawan bicaranya adalah Paguyuban Masyarakat Adat Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau di sebuah ruang pertemuan.

“Tidak harus Perda. Kalau saya melihatnya harus dari pemerintah dulu. Kan di putusan MK juga tidak disebutkan harus lewat Perda. Kalau di amanat MK mengharuskan pakai Perda, saya kira banyak yang sudah buat. Yang terjadi kan mandeg di putusan MK saja. Harus ada inisiator yang buat peraturan. Saya kira ini tugas pokok Kementerian Kehutanan. Nanti dia bikin Permen sehingga Perda akan menyusul,” jelas Darmae Nasir dari paguyuban itu menimpali.

Puluhan masyarakat adat yang hadir, sebagian mengenakan tutup kepala yang terbuat dari rajutan rotan. Sebagian lainnya mengenakan kemeja batik. Mereka ikut pertemuan yang digelar pemerintah dengan harapan bisa mendapatkan hutan adat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Pertemuan baru terselenggara setahun lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan masyarakat adat berhak atas hutannya.

Di ruang itu, ada juga pegiat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN dan pemerhati masyarakat adat dari kampus Brawijaya Malang. Dalam perundingan, pemerintah  usul kriteria masyarakat adat dirancang  sebelum masyarakat bisa mengklaim hutan adatnya. Satu kriteria yang sempat muncul dari Pemerintah dan DPR yakni keharusan masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia.

Tapi Mualimin Pardi dari AMAN keberatan dengan kriteria itu.  Alasannya karena tak semua masyarakat adat memiliki KTP, satu dokumen resmi yang menandakan kewarganegaraan. “Kriteria itu soal kaitan dengan masyarakat adat. Kalau AMAN minta standarnya minimal dua, yaitu identitas budaya dan wilayah adat. Memang pertimbangan di AMAN itu kita khawatir dengan kriteria yang begitu luas. Kemudian ada kemungkinan menghilangkan hak masyarakat adat. Kan pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sudah lama,” tegas Mualimin.

Mualimin Pardi menjanjikan organisasinya mendesak DPR dan Pemerintah mengubah kriteria itu. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, I Nyoman Nurjaya berpendapat pemerintah mesti menyesuaikan diri dengan masyarakat adat. Bukan sebaliknya. Sebab hukum adat telah ada lebih dulu sebelum negara Indonesia berdiri. “Kalau ingin buat kriteria maka harus dengan cara pandang empati terhadap mereka. Yaitu sekelompok orang yang telah hidup bertahun-tahun dan bergenerasi dan hidup dalam suatu wilayah tertentu dalam batas yang jelas menurut mereka. Bukan batas menurut BPN,” terangnya. 

Selain kriteria masyarakat adat, satu hal yang diabaikan Mahkamah Konstitusi adalah menghapus pasal dalam UU Kehutanan yang mengharuskan adanya peraturan daerah untuk pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Sementara banyak pemerintah daerah yang tak berniat menerbitkan perda untuk masyarakat adat.

Ini pula yang jadi sebab Kepala Suku Dayak Wehea Kalimantan Timur Lidjie Taq  minta pemerintah segera menyelesaikan masalah pengakuan hutan adat ini. Termasuk menggantungkan harapan pada anggota parlemen baru untuk membuatkan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat adat.

“Jadi di kami itu punya masalah di pedalaman. Kami kan pertama kali mendiami wilayah kami lalu datang suku-suku lain, namun akhirnya mereka ingin mengusai tempat ini. Lalu ada lagi yang lain ingin menguasai. Sepanjang masih hidup mereka akan terus mengklaim sebagai hak mereka. Maka dari itu saya minta supaya ini cepat dapat diselesaikan,” pinta Lidjie Taq dihadapan pejabat Kementerian Kehutanan. 

Putusan MK 35 nyatanya tak sepenuhnya memuluskan keinginan masyarakat adat untuk untuk mendapatkan hutannya. Tapi beberapa dari mereka kini justru mulai menginisiasi pemetaan hutan adat untuk diakui pemerintah pusat dan daerah.


(Bersambung ke bagian 2)

Editor: Irvan Imamsyah

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!