Seorang Pekerja Seks Komersil (PSK) mengenakan ikat kepala bertuliskan Tolak Penutupan Lokalisasi saat mengikuti upacara bendera di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/6). (Foto: Antara)

KBR - Upaya Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi Dolly dan Jarak tak melulu dapat pujian, tapi juga pro dan kontra oleh banyak pihak. Salah satunya Ketua komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Dia memperkirakan rumah prostitusi terselubung bakal muncul setelah lokalisasi Dolly ditutup. “Pemikiran dewan sama dengan warga, sebelum penutupan pemkot harus mewujudkan dulu rencana yang sudah disampaikan, masalah memindah sangat gampang karena 80 persen PSK bukan warga asli Surabaya.”

Sementara sikap berbeda digagas Ketua DPRD M Mahmud. Dia menegaskan, bagaimanapun Dolly harus ditutup seperti yang diprogramkan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu pula, pemerintah pusat menanggung biaya pemulangan dan pemerintah kota memberikan pelatihan keterampilan untuk berwirausaha. Menurutnya, semua hal terkait dampak penutupan lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara ini bisa dibicarakan dengan warga setempat. “Kalau tidak ketemu titiknya diajak ketemu dimana, tapi intinya harus ditutup. Kalau masalah penghasilan kurang , masalah PSK seperti apa? Menurut saya PSK sudah lebih baik jika dibandingkan dengan warga Surabaya. Mereka dididik, dilatih dan diberi pesangon,” ujarnya. 

Mahmud pun mempertegas dukungannya terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dia membela pemerintah kota karena sudah menyiapkan segala hal termasuk antisipasinya, seperti alternatif usaha untuk warga yang menggantungkan hidup dari imbas turunan usaha remang-remang di Dolly dan Jarak. Namun, lagi-lagi klaim tersebut dimentahkan oleh salah seorang mucikari di Dolly, Sriyani. Dia menolak angkat kaki dari lokalisasi dengan dalih belum pernah diajak Pemkot merembukkan nasib usaha mereka pasca-penutupan. “Untuk perjuangan tetap akan saya lakukan, kami tetap melakukan aksi penolakan, saat ini tidak beroperasi sampai hak - hak kami terpenuhi dan memperoleh kejelasan,” jelas Sriyani.

Bagi Anggota Komnas HAM Nurkholis, permintaan Sriyani masuk akal. Maksudnya pelanggaran HAM bisa saja terjadi jika pemerintah menutup Dolly tanpa solusi nyata dari pemerintah kota. Itu sebab, Nurkholis menyebut kalau solusi atas dampak penutupan lokalisasi Dolly – Jarak akan dibicarakan kembali dengan pemerintah Kota Surabaya. “Sebab kalau hanya ditutup begitu saja tidak menhyelesaikan masalah. Yang penting itu karena apa yang terjadi setelah penutupan. Sekali lagi saya katakana kami setuju dengan penutupan dolly, namun hak-hak para PSK dan mucikari juga harus dipenuhi.”

Menanggapi rekomendasi Komnas HAM itu, Pemkot Surabaya mengaku telah menjalankan pelatihan bagi para PSK. Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo. “Saya pikir tidak ada yang istimewa dalam penutupan ini. Sama seperti penutupan di daerah lain. Kita sudah lakukan pendataan, sosialisasi, dan juga pelatihan kepada teman-teman kita yang wanita malam itu. Pelatihan juga bekerjasama dengan Ciputra,” jelas Supomo.

Sementara sang Walikota Tri Rismaharini mengaku siap menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk warga Dolly. Misalnya program rehabilitasi yang tengah dijalankan untuk 375 pekerja seks. Mereka dilatih keterampilan menjahit dan lainnya agar bisa mandiri saat pulang ke kampung halaman. “Saya kan tidak sekedar menutup. Kenapa kami butuh waktu? Kalau sekedar menutup, sekarang bisa, besok bisa, upacara saja seremonial. Masalahnya kan memang kita harus menyiapkan pengkondisian itu, makanya kita kondisikan supaya mereka siap dulu.”

Tapi lagi, ganjalan untuk menghalau upaya pemerintah kota disiapkan sekelompok anggota DPRD Surabaya. Ketua fraksi gabungan Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (Apindo) DPRD Surabaya Edi Rusianto mengancam tidak akan menyetujui pengalokasian anggaran program pascapenutupan Dolly. “Sekarang mereka mengatakan bahwa ini akan dibicarakan masalah anggarannya, adalah justru kejadian ini sudah terjadi baru akan membahas anggaran. Ini kan berarti dewan dipepetdan dalam suatu kondisi mau tidak mau harus membahas anggarannya,” jelasnya. 
 
Kini memasuki Ramadhan, kegiatan prostitusi di Dolly rehat hingga lepas Idhul Fitri. Namun, para pekerja di sana mengaku tidak akan lupa menagih janji Tri Rismaharini usai lebaran. Saputra mengklaim para pekerja seks mengancam akan kembali menjajakan diri jika pemerintah kota mangkir atas janjinya. “Kita akan tetap buka seperti biasa. Kita tidak peduli apakah aparat berjaga-jaga. Kita ladeni mereka. Kita siapkan tim hukum kami,” ujarnya.

Tapi di Surabaya, tak hanya Front Pekerja Lokalisasi (FPL) saja yang berani mengancam pemerintah kota. Ormas Front Pembela Islam juga mengancam akan bertindak sendiri bila pemerintah gagal menutup usaha prostitusi di Dolly. Ketua DPW FPI Surabaya,Muhammad Mahdi Al-Habsyi. “Penutupan sudah harga mati, jika tidak jadi kita sendiri yang akan membubarkan,” tegas Muhammad Mahdi Al- Habsyi. Kalau sudah begini, Pemkot Surabaya mestinya segera menyelesaikan persoalan ini. Beragam janji penyejahteraan para pekerja seks harus segera diwujudkan untuk mengantisipasi bentrok kedua ormas di gang Dolly dan Jarak.
 
(Kembali ke bagian 1)

Editor: Irvan Imamsyah

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!