Sarmadji, eksil yang sudah 40 tahun tinggal di Belanda. Pasportnya dicabut pemerintah Indonesia kala G30S. Foto: Ninik Yuniati.

KBR, Jakarta - Pria asal Solo, Jawa Tengah itu, mengenakan baju hangat ketika menyambut saya di rumahnya. Kami lalu duduk di ruang tengah di antara tumpukan rak dan buku-buku. Ia terlihat renta; itu tampak dari langkahnya yang tertatih. Tapi kalau bicara, suaranya lantang dan tegas.

Sarmadji, namanya. Usianya sudah 85 tahun. Di Amsterdam, Belanda, ia sebatang kara. Pun ia, tak bisa menghabiskan sisa hidupnya di tanah kelahirannya pasca kewarganegaraannya dicabut. Pernah, ia pulang ke kampung halamannya, Solo. Tapi itu pun, setelah Soeharto lengser.

“Empat kali (pulang-red), sesudah Gus Dur jadi presiden. (Sebelumnya?) Tidak berani. Ketemu keluarga dan makan bersama. Semua panggil pakde, saya belum kenal jadi kenalan di situ. Tahun 2001 saya datang lagi, saya senang ketemu teman-teman lama,” kata Sarmadji ketika ditemui KBR di rumahnya Naaldwijkstraat, Amsterdam.

Tahun ini, genap 40 tahun ia berdiam di Negeri Kincir Angin. Malam di mana kami bertemu, ia menceritakan pada saya awal mula “dibuang” oleh pemerintah Soeharto.

Sarmadji muda bekerja sebagai PNS di Biro Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Tak hanya itu, ia juga membina anak-anak di organisasi kepanduan. Karena aktif menggeluti dunia pendidikan, pada 1965 ia mendapat beasiswa ke Tiongkok.

“Saya dimasukkan di universitas pendidikan guru. Sesudah melampaui sekolah bahasa. Kemudian saya minta dimasukkan di fakultas ilmu pendidikan dengan jurusan pendidikan anak-anak di luar bangku sekolah.”

Tapi, belum juga setahun mengenyam pendidikan, di dalam negeri peristiwa G30S pecah. Gemanya, sampai ke Nigeri Tirai Bambu. Kata dia, teman-teman pelajar Indonesia dikabari adanya pergantian kekuasaan. Namun mereka tak mengetahui dengan jelas seperti apa. Lewat surat kabar asing, barulah ia tahu bahwa Soeharto telah mengkudeta Sukarno.

Oleh Kedutaan Besar yang kala itu dipegang tentara, Sarmadji dan WNI lainnya lantas dipanggil. Mereka diberi pilihan; ikut Soeharto atau Sukarno. “Sudah tinggal ditanya, kamu ikut Soeharto apa Sukarno? Gitu aja lah, gampangnya. Saya nggak mau, saya berangkat dari Sukarno, ya pulang saya mau Sukarno. Saya tidak setengah-setengah.”

Sarmadji memilih setia pada Sukarno. Tapi konsekuensinya ia dibuang.

“Sedih sekali. Saya kan bukan yuyu kangkang, kalau yuyu kangkang bisa nyebrang. Ya sudah, saya lapor kepada pemerintah Tiongkok, saya dicabut paspornya. Saya bilang, boleh saya sekolah dulu sampai habis? Boleh.”

Februari 1976, ia menamatkan studinya. Tak ada alasan baginya bertahan di Tiongkok. Dan atas saran seorang kawan, Sarmadji bertolak ke Belanda –berharap bisa memulai hidup baru.

Di sana –negeri asing itu, Sarmadji ditolong seorang pengacara. Si pengacara, mengajari alasan apa yang harus diutarakan agar diterima pemerintah setempat.

“Dia bertanya, apa tuan Sarmadji kenal dengan yang namanya Sukarno? Kenal. Apa tuan bisa menerangkan tentang Sukarno? Iya. Apa tuan bisa menerangkan ajaran-ajaran Sukarno? Bisa. Nah kalau begitu, tuan harus selalu mengatakan pengikut Sukarno, jangan bilang cari pekerjaan. Kalau cari pekerjaan tuan tidak bisa.”

Di usia yang tidak muda lagi; 45 tahun, Sarmadji mencari pekerjaan dan diterima sebagai buruh pemotong kaca di sebuah perusahaan.



Pemerintah Harus Nyatakan Permintaan Maaf




Di rumahnya yang sederhana di Naaldwijkstraat, Amsterdam, Belanda, Sarmadji sendiri –tak menikah. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah itu adalah satu dari seratusan eksil yang terdampar di Negeri Kincir Angin pasca tragedy 1965 meletus.
 
Di sini, ia kadang membantu mengurus cucu dari keluarga temannya sesama eksil yang sudah dianggap seperti darah dagingnya –mengajari mereka bahasa Indonesia atau Jawa.
 
Mula-mula menginjakkan kaki di Belanda, ia bekerja sebagai buruh pemotong kaca. Dan dari tempat itulah, Sarmadji belajar berbahasa setempat dari para pekerja lain. “Tolong saya dibantu menulis. Sehingga saya belajar bahasa Belanda di tempat kerja dengan mereka yang tidak ada sekolahan."
 
Ia masih ingat betul, tak pernah sekalipun bolos kerja. Itu mengapa, dia menjadi langganan penerima hadiah 100 gulden atau setara dengan 50 ribu rupiah –angka yang sangat besar di zamannya.
 
“Direkturnya mengumumkan barang siapa dalam satu tahun tidak pernah pamit, kerja terus dapat hadiah 100 gulden. Ternyata saya, karena saya nggak bolos,” katanya sambil tertawa.
 
Sarmadji, tak mau serampangan menghabiskan uangnya. Pecinta buku ini lantas memilih membeli beragam bacaan yang terkait dengan peristiwa 1965 dan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Saya kan nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada apa-apa. Lalu saya ke toko antiquariat, toko buku kuno. Terus tiap Sabtu libur, saya ke situ beli buku. Akhirnya buku-buku tentang bintang merah PKI, buku-buku PKI, saya ambili.”
 
Buku demi buku, ia kumpulkan. Ada yang dibeli, ada juga yang dihibahkan dari teman. Sekitar 3000 koleksi buku, ia punya dan kini mendiami perpustakaan kecil di rumahnya. Taman pustaka itu bahkan telah mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda. “Tapi yang resmi itu ada di hati saya. Karena saya pendirinya, monumen peringatan bagi mereka yang dicabut paspornya secara paksa oleh rezim Soeharto.”
 
Baginya, perpustakaan ini adalah bentuk penghormatan bagi para eksil 1965 yang tak pernah bisa menapakkan kaki ke kampung halamannya; Indonesia. Bahkan sampai akhir hayatnya.
 
“Aku menghormati teman-temanku yang mati, mestinya mereka pulang ketemu keluarganya, istrinya, anaknya yang dicintai, menantunya. Tapi tidak bisa ketemu karena mati di luar negeri, bagaimana? Namun saya harus menghormati mereka. Sudah saya hitung lebih dari 140 orang yang meninggal di luar negeri.”
 
Sungguhpun telah hidup layak dengan status warga negara Belanda sejak tahun 2000, Sarmadji tetap ingin berguna untuk Indonesia.
 
Empat puluh tahun hidup di negeri yang dulu asing baginya, kini tak ada lagi hasrat untuk kembali ke tanah lahirnya. Baginya yang penting sekarang, membesarkan perpusatakaannya. “Saya tidak ada keinginan pulang. Sebab umur saya sudah 85 tahun. Lebih baik saya ngurus perpustakaan.”
 
Meski begitu, pria sepuh ini menyimpan asa pada Presiden Joko Widodo. Setidaknya berani mengungkap kebenaran atas tragedi berdarah setengah abad silam itu. Dan menyatakan permintaan maaf.
 
“Sederhana aja, pembuktian kebenarannya dulu benar atau nggak peristiwa itu? Siapa yang melakukan, nah baru kemudian rekonsiliasi. Keduabelah pihak harus berjanji, bersahabat, tidak boleh melakukan seperti itu lagi. (Negara harus minta maaf?) Iya dong. Nyatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.” (qui)
  

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!