Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS). ANTARA FOTO

KBR, Jakarta - Maggie Dwilistiani bercerita tentang penolakan RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur ketika menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat melahirkan. Pihak rumah sakit beralasan, kartu  yang dimilikinya tak terdata dalam sistem online BPJS.

“Saya urus akhirnya ke humas rumah sakit, bagaimana ya bu karena ibu sudah pasien umum mau tidak mau ibu harus lunasi itu semua. Saya bilang saya duit dari mana pak mengurus BPJS saja kemarin melalui dinas sosial juga. Saya daftarkan ke Dinas Sosial juga karena kondisinya kita orang tidak mampu. Akhirnya orang rumah sakit bilang karena BPJS tidak bisa diklaim ibu sudah pasien umum rumah sakit sudah tidak peduli begitu,” ungkapnya.
 
Maggie pun harus membayar biaya persalinan dan perawatan bayinya yang baru lahir sekitar 64 juta rupiah. Ia kebingungan, lantaran tak ada uang untuk membayar itu semua.

“Alasan pihak BPJS palsu ini kartunya padahal itu benar, itu kartu benar asli. Alasan pihak BPJS yang di rumah sakit bilang datanya dicoret-coret banyak yang diubah datanya, alasannya begitu,” jelasnya.

Tak ada solusi dari pihak rumah sakit dan dinas sosial setempat, Maggie dan suaminya sepakat untuk mencicil biaya persalinan dan perawatan bayinya.
 
Nasib sial juga menimpa Ida Asih, buruh pabrik di Bogor, Jawa Barat. Ia dan puluhan temannya malah sulit mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kejadiannya bermula ketika proses pendaftaran. Padahal, ia sudah mencoba mendaftar lewat sistem online dan manual, tapi tetap saja gagal.
 
Dari 40an orang yang mendaftar, hanya 15 saja yang lolos. Kata dia, pendaftaran selalu ditolak dengan alasan datanya tidak bisa dimasukkan atau ditolak sistem.

“Nah itu selalu ada masalah dalam pendaftaran, kita pertama daftar 40 orang, 15 karyawan beserta keluarganya. Tetapi ternyata yang masuk hanya 15 saja, itu selalu ada masalah dalam pendaftarannya.Padahal data yang saya serahkan itu sudah lengkap, tetapi begitu masuk tidak bisa semuanya masuk,” ucap Ida Asih.


Hentikan Pembagian KIS

KIS adalah bentuk layanan pemerintah di era Jokowi yang ditujukan kepada kalangan buruh dan masyarakat tak mampu. Sebelumnya, masyarakat biasa menggunakan Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 
KIS yang diberikan kepada masyarakat pembiayaannya dibebankan ke APBN. Namun kenyataannya banyak penerima kartu KIS yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Padahal, kartu KIS semestinya diberikan kepada golongan masyarakat tidak mampu seperti buruh tidak tetap, pekerja tidak tetap dan miskin.
 
Jokowi pun berencana membagikan 88,2 juta kartu KIS. Sebelumnya, KIS telah diberikan kepada 82 juta masyarakat penerima bantuan iuran.

Tapi sial, Kartu Indonesia Sehat tak berlaku di rumah sakit. Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar mengatakan, tiap tahun, lembaganya menerima puluhan pengaduan sejak kartu itu dikeluarkan pada akhir tahun 2014.

Indra menduga, penyebab persoalan KIS dikarenakan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) kartu tersebut tidak valid dan tidak masuk dalam hitungan BPJS Kesehatan. Alhasil, tak ada lembaga yang bertanggungjawab atas KIS, termasuk anggarannya.
 
"Itu artinya ada dualisme dalam pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu itu tidak diatur dalam Undang-Undang. Itu yang menyebabkan Kartu KIS ditolak rumah sakit karena ada dulisme pengelolaan? Iya karena dia masuk ke rumah sakit saat daftar bawa kartu KIS yang dikeluarkan oleh Presiden ke rumah sakit, kartu itu tidak dikenal, tidak ada data basenya dari BPJS Kesehatan. Itu yang harus diperbaiki oleh Presiden Jokowi," ujar Indra.
 
Indra pun meminta pemerintah menghentikan dulu pembagian KIS karena tidak ada kejelasan lembaga dan kementerian mana yang bertanggungjawab dan membayar kompensasi perawatan pasien.
 
Tahu masih banyak persoalan di lapangan, Presiden Jokowi mengancam tidak akan memperpanjang izin rumah sakit yang menolak pasien dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kata dia, ada sekitar 600 rumah sakit dari 1700 di seluruh Indonesia yang belum mau bekerjasama menggunakan KIS.
 
"Pemegang kartu tidak boleh ditolak, baik di puskesmas maupun rumah sakit, karena kesehatan itu hak rakyat. Apalagi sudah pegang kartu, ada Undang-Undang Kesehatan, jadi hati-hati," kata Jokowi.

Menjawab persoalan itu, juru bicara BPJS Kesehatan yang merupakan induk pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional membantah jika KIS tidak bisa digunakan. Persoalnnya kata dia, banyak rumah sakit yang masih menolak KIS karena belum adanya kesepakatan bagi hasil antara BPJS dan rumah sakit tersebut.
 
“Saya jamin tidak ada, artinya kita menerbitkan kartu kalau ke badan usaha yang ada pekerja kita pastikan badan usaha tersebut sudah bayar iuran. Karena menerbitkan kartu tadi mendaftar dan membayar iuran, kartu berlaku langsung bisa dipakai. Kalau tidak ada yang bisa dipakai sampaikan saja, kalau perlu kita tuntut itu,” tambahnya.

BPJS sebagai badan pengelola Jaminan Kesehatan Nasional pun berjanji akan meningkatkan jumlah rumah sakit yang melakukan kerjasama.



Editor: Quinawaty Pasaribu 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!