Merebut Posisi di Nemangkawi

“Yang terpenting bagi kami, yaitu kami membicarakan tentang harga diri kami. Kami setara jika pemerintah dan perusahaan duduk bersama kami pemilik hak ulayat untuk berunding."

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Kemandirian Rakyat (Serikat) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/3). Foto: ANTARA

Senin, 20 Maret 2017

- Audio SAGA - Merebut Posisi di Nemangkawi

KBR, Jakarta - “Saya keluar masuk tahanan, saya pikir 18 kali mengenai masalah Freeport. Masyarakat yang punya kebun, rumah. Suami saya diikat dan ditahan. Dibotaki, tangan dibungkus kain merah untuk mereka bunuh. Ditangkap dan dimasukkan ke tahanan,” begitu Yosepha Alomang memutar kembali ingatannya. 

Yosepha Alomang –atau sehari-hari dipanggil Mama Yosepha, sudah tak ingat lagi berapa kali masuk-keluar penjara saking seringnya. Penyebabnya karena hendak merebut hak-haknya yang dirampas PT Freeport Indonesia. 

Mama Yosepha, juga tak pernah tahu berapa usianya. Tapi orang di sekitarnya mengatakan, dia lahir sekitar tahun 1940-an. Kedua orangtuanya meninggal, kala ia masih bocah, dan kemudian dipelihara oleh sesama suku Amungme yang mendiami Gunung Nemangkawi. “Usia saya tidak pernah tahu.”

Di Gunung Nemangkawi tinggal dua suku besar. Di hulu –atau Amungme berkuasa, sementara hilir –atau sungai, suku Kamoro. Dan bagi mereka, gunung itu, suci. 

 

“Bagi masyarakat Amungme, dan pada umumnya orang-orang asli di Papua. Tanah itu mama. Tanah itu suci. Tanah itu magis. Tapi ada umumnya, pandangan hubungan manusia dengan tanah itu religo magis. Ada sesuatu yang sangat ritus di situ. Orang makan, lahir, dan meninggal di makamkan di atas tanahnya juga,”

- Tokoh Masyarakat Papua, Thaha Al Hamid.

Suku Amungme sendiri menggambarkan gunungnya bagaikan anak panah putih. Sebab persis di puncak Nemangkawi bertahta salju abadi.

Suku Amungme dan Kamoro yang hidup dari berburu dan berkebun, terisolir dari dunia luar. Kalaupun ada, itu adalah para misionaris dari Belanda dan Amerika Serikat. Kehadiran para misionaris kemudian membawa Kalmalanki –atau Moses Kilangin, mengenyam pendidikan formal hingga pada 1953, ia manyabet gelar diploma guru. Di saat itu, Moses menjadi anak suku pertama yang merasakan sekolah.

Tapi jauh sebelumnya, pada 1936 –saat berusia 11 tahun, Moses sudah berkenalan dengan orang luar; Tim Ekspedisi Colijn yang ingin mencapai puncak Cartensz. Ekspedisi itu rupanya membawa bencana, dengan kehadiran tim berikutnya yang dipimpin Forbes Wilson. Tim itu, tiba di Timika pada April 1960. 


Dalam bukunya yang berjudul “Moses Kilangin, Uru Me Ki”, Moses heran karena Forbes Wilson begitu memaksa untuk naik ke Nemangkawi. Perjalanan yang dimulai Juni 1960, selesai pada Juli 1960. Setelahnya, tim Forbes Wilson pulang ke negaranya Amerika Serikat. Dan, Moses kembali mengajar sebagai guru agama

Tanpa diketahui suku Amungme, April 1967, pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya eksplorasi konsentrat tembaga di Nemangkawi atau Grasberg, untuk 30 tahun. Forbes Wilson sendiri adalah manajer eksplorasi sulfur di Freeport. Kelak bertahun kemudian, Forbes jadi petinggi di Freeport.

Masih di buku itu, usai tandatangan kontrak, Freeport mulai menyiapkan pembukaan lokasi dengan membangun perkemahan untuk pengeboran. Namun kala Freeport hendak mengirim peralatan, suku Amungme marah. Sebab gunung mereka, akan dikeruk. Malamnya, suku Amungme memalang tempat-tempat yang diyakini suci. 

 

“Mereka pergi dan buat palang untuk halangi Freeport. Kemudian dalam cerita ayah saya Moses Kilangin, setelah itu Freeport cari ayah saya. Karena cuma ayah saya yang mengerti. Ayah lalu dijemput Freeport. Begitu sampai dan lihat masyarakat membuat panah, tanam patok di sekeliling gunung. Ayah datang kemudian semua orang lihat, tanya “bagaimana kamu buat itu? Kan ini tempat sakral? Kenapa masuk?” Ayah jelaskan, “Orang-orang ini lihat batu-batu menyala. Mereka mau tahu batu ini ada isi atau tidak. Mereka hanya lihat sedikit. Kalau ada isi, kita duduk bicara.” Masyarakat tunggu kapan mereka datang dan kasih tahu itu batu, sampai hari ini tidak terlaksana. Sampai hari ini!”

- kenang anak Moses Kilangin, Yopi Kilangin.

Tokoh Masyarakat Papua, Thaha Al Hamid, mengatakan masuknya Freeport membuat suku Amungme tersingkir perlahan dari tanahnya. Mereka, bahkan, diperlakukan buruk. “Kisah awalnya Freeport masuk, orang asli berada di luar pagar dan karyawan perusahaan makan ayam, nanti sisa dibuang keluar dan orang asli pungut. Orang yang punya tanah hidup seperti kaum dhuafa. Sayur tak baik, buah busuk, dibuang. Pola hubungan itu tak manusiawi. Orang asli di bawah tekanan secara kultural dan fisik," jelasnya. 

Itu mengapa suara-suara protes, aksi-aksi demonstrasi, tak putus dilakukan suku Amungme. Salah satunya dipimpin Yosepha Alomang atau Mama Yosepha.

“Saya dari tahun 1976 itu demo Freeport bersama mama-mama dari kelompok Nemangkawi. Kedua, sampai 1980an 1990-2000 saya juga demo. Karena mereka perlakukan kami seperti sampah. Karena Freeport tidak lihat yang punya negeri (Papua-red) ini. Freeport tidak kasih orang pribumi untuk kerja,” pungkas Yosepha Alomang.  


(Yosepha Alomang saat menerima penghargaan Goldman Enviromental Prize Ceremony di AS pada 2001. Foto: Youtube)

Yopi Kilangin, juga mengatakan protes itu sampai merebut nyawa orang-orang suku Amungme. “Kadang-kadang mereka direndam, dipukul masukkan ke tahanan. Kadang ada beberapa sampai meninggal. Ya begitulah.”

Kemarahan suku Amungme itu kemudian dibelokkan menjadi gerakan separatis lantaran munculnya Organisasi Papua Merdeka pimpinan Kelly Kwalik. “Yang nyata-nyata melawan ya otomatis akan berhadapan dengan kekuatan negara. Kemudian muncul gerakan Kelly Kwalik. Itu sudah terjadi lama, itu respon mereka kampung mereka berubah tanpa membicarakan itu dengan mereka,” tegas Thaha Al Hamid. 

“Tahun 1977 ada muncul protes. Gabung dengan isu politik. Masuk lagi. Baru kemudian, protes masyarakat dipandang sebagai gerakan politik Papua merdeka. Jadi seluruh protes dicap sebagai gerakan politik,”

- Yopi Kilangin.

Entah sudah berapa yang meregang nyawa akibat konflik ini. Dan, bagi suku Amungme dan Kamoro, keberadaan Freeport di tanah mereka, illegal. Pertama karena Kontrak Karya dilakukan justru sebelum Papua dinyatakan bergabung dengan Indonesia. Kedua, tak ada bukti persetujuan pemilik tanah ulayat kepada Freeport maupun pemerintah Indonesia kala itu. 

Komnas HAM bahkan menyebut ada dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan ini. 

 

Indonesia dan Freeport Merampas


Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai (tengah) bersama Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Agus Suntoro dan Andre Wahyudi memberi keterangan pers. Foto: ANTARA

"Kami menyimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan, pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia telah melakukan penguasaan, perampasan, dan pengambilalihan lahan milik masyarakat adat suku Amungme di wilayah hukum adat Amungsa. Karena mereka tidak mampu membuktikan, di mana, kapan, kamu beli berapa? Ini kan bukan tanah tidak bertuan, tanah milik masyarakat," papar Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai. 

Jumat, 24 Februari 2017, Anggota Komnas HAM Natalius Pigai terang menyebut pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia merampas lahan milik suku Amungme. Pasalnya, sejak penandatangan Kontrak Karya eksplorasi konsentrat tembaga di Nemangkawi atau Grasberg tahun 1967, baik pemerintah maupun Freeport belum pernah melibatkan sang pemilik tanah ulayat. Ini terlihat dari tidak adanya satu bukti yang dikantongi pemerintah juga Freeport tentang adanya transaksi dengan suku Amungme sebagai pemilik sah. 

Simpulan ini, kata Natalius Pigai, merupakan hasil investigasi yang dilakukan lembaganya selama hampir dua tahun. 

Pasca Kontrak Karya itu pula, suku Amungme, dalam penyelidikan Komnas HAM, tak bisa leluasa menginjakkan kaki di tanah lahirnya. “Misalnya masyarakat pemilik hak ulayat tak boleh melintas di wilayah konsesi secara sembarang. Jadi itu bagian intimdiasi. Dia tak bebas melakukan aktivitas di aera perusahaan. Tak bisa mengukur batas wilayah. Jadi kekerasan langsung dan tak langsung,” jelas Kepala perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey. 

Yopi Kilangin –anak Moses Kilangin salah satu tokoh suku Amungme, mengatakan banyak dari suku Amungme yang kemudian menyingkir. Memulai hidup baru –meski tak mudah, di Kota Timika. “Banyak semua langsung turun ke Timika. Ada yang tinggal hidup di situ sampai sekarang yang tua-tua. Yang muda ke kota.”

Tokoh Masyarakat Papua, Thaha Al Hamid, juga bercerita pilihan untuk menyingkir dilakukan karena melawan pun, sudah pasti kalah. 

“Kira-kira kekerasan pertama itu ketika mereka dipaksa meninggalkan kampung leluhurnya. Dan mereka harus pergi jauh dan membangun hidup yang baru. Ada perlawanan? Ada tapi, mereka punya kekuatan apa?”

- Tokoh Masyarakat Papua, Thaha Al Hamid.


(Aksi solidaritas mahasiswa menolak keberadaan Freeport di Papua. Foto: ANTARA)

Meski begitu, ada satu perempuan suku Amungme yang pantang menyerah; Yosepha Alomang. Dia, berkali-kali berdemo. Dan, yang paling membekas adalah aksi pada 1991. Saat itu, di Bandara Timika, Mama Yosepha membuat api unggun di landasan –sebagai tanda protes dan menolak PT Freeport Indonesia.  

Kemudian pada 1994, Mama Yosepha ditangkap karena dicurigai menolong tokoh Organisasi Papua Merdeka, Kelly Kwalik. Ia bersama seorang perempuan Papua lainnya, Mama Yuliana, dimasukkan ke sebuah tempat penampungan kotoran manusia. Dia dikeram di tempat itu, selama seminggu.  

“Orang pribumi sedikit bicara kasih lumpuh, pasti dipotong leher. Dibunuh. Sampai sekarang habis berapa ribu jiwa yang habis,”

- pungkas Yosepha Alomang.

Komnas HAM juga mencatat peristiwa di tahun 1990-an –ketika protes tak didengar, suku Amungme nekat merusak pipa-pipa milik Freeport. “Sejak operasi sampai 1990-an, intimidasi terjadi saat masyarakat tak diberi ruang untuk terlibat memberi asprasi. Begitu bicara langsung direpresi. Karena itu tak heran masyarakat marah dan melakukan percobaan merusak pipa-pipa konsentrat yang hendak diekspor. Itu bagian dari protes. Tapi mereka ditangkap, dianiaya, dihukum,” jelas Fritz Ramandey. 

Kekerasan lain, kata Fritz, juga dilakukan sekuriti Freeport. “Masyarakat melakukan pendulangan tapi dianggap pelintasan operasi perusahaan, lalu sekuriti Freeport memukul dan merusak alat dulang mereka.”

Dan, karena sekuriti perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tak bisa lagi membendung protes. Sementara aktivitas eksplorasi Freeport dianggap pemerintah sebagai objek vital, maka tentara dan polisi dikerahkan. Di sinilah, suku Amungme berhadap-hadapan dengan negara. “Sudah pasti mengarah kepada mereka; negara. Tentara dan polisi melakukan upaya pengamanan setelah ada mekanisme legal dari nasional,” sambung Fritz, 

Bagi suku Amungme yang telah dirampas tanahnya, lantas ditodong senjata oleh tentara Indonesia, semakin putus asa. Itu mengapa, kata Yopi Kilangin, kepercayaan suku Amungme dan rakyat Papua pada pemerintah Indonesia, kian memudar.   

“Protes-protes masyarakat yang muncul ini ditanggapi dengan tindakan militer. Ini muncul pelanggaran HAM. Tindakan apapun, ketidakpuasan, ataupun perkelahian sekuriti, itu dihadapi dengan alat negara. Kadang-kadang masyarakat pikir, kita protes untuk hidup kita, apakah kita musuh negara?”

- ucap Yopi Kilangin.

Akan tetapi, upaya melawan Freeport lewat mekanisme hukum internasional, pernah dilakukan Mama Yosepha dan Tom Beanal. Juga, sekarang oleh generasi muda Amungme. 

 

Bersafari Mencari Dukungan


Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA) menemui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, di kantornya. Foto: Odizeus Beanal.

“Pertambangan ini kita ketahui bahwa, jika hari ini tidak terjadi, tujuh turunan akan terkena dampak. Kita tidak kena, tapi anak kita yang kena. Karena tambang ini berdampak ke udara, sungai, tanah, flora dan fauna, banyak hal. Ini harus dibicarakan. Karena ini persoalan yang serius. Jangan sibuk dengan saham-saham. Karena anak cucu kami akan menuntut kami nantinya,” ujar Odizeus Beanal. 

Odizeus Beanal –adalah anak dari Tom Beanal, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Amungme pertama yang mendiami Gunung Nemangkawi di Timika, Papua. Kini, Odizeus dan orang-orang muda di organisasi Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA), berupaya mendapatkan posisi dalam negosiasi baru antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. 

“Di sini kami berpikir bahwa kemarin setelah pemerintah keluarkan PP 1/2017 jadi momentum untuk mempertanyakan bahwa pemerintah dan perusahaan menyadari kehadiran kami atau tidak? Soalnya dulu kami ada tanpa pemerintah dan perusahaan. Kami hidup di sana, berkebun, berburu, tiba-tiba mereka datang dan kuasai. Tanpa minta izin dan menanyakan apa mau kami,” sambung Odizues. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang usaha Minerba, disebutkan pemegang Kontrak Karya (KK) seperti Freeport harus mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Freeport juga diwajibkan membangun smelter, ada pula ketentuan divestasi saham hingga 51 persen. 

Semua syarat-syarat itu sebetulnya sudah tercantum sejak lama di UU Minerba tahun 2009, tapi Freeport mampu berkelit berkat sokongan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan di bawah Presiden Joko Widodo, Freeport, kian terjepit. Proses negosiasi pun masih berlangsung antara kedua belah pihak. 

Di sinilah, Odizeus bersafari ke sejumlah pihak; mulai dari Bupati Mimika, DPRD Kabupaten Mimika, DPR RI, hingga ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan –mendesak agar dilibatkan dalam perundingan.  

“Yang terpenting bagi kami, yaitu kami membicarakan tentang harga diri kami. Kami setara jika pemerintah dan perusahaan duduk bersama kami pemilik hak ulayat, untuk berunding. Itu harapan kami. Dan berundingnya di Timika,”

- tegas Odizeus Beanal.

Berunding di Timika, menurut Odizeus, penting demi mengakui keberadaan suku Amungme. Toh, mereka jugalah sang empunya lahan.  


(Pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Amungme di Timika, Papua. Foto: Odizeus Beanal)

Perjuangan generasi muda Amungme memperoleh haknya, sesungguhnya sudah dimulai dari Tom Beanal dan Yosepha Alomang. Keduanya menggugat PT Freeport Indonesia ke New Orleans, Amerika Serikat, pada 1996. Dasar Tom menggugat, atas sangkaan Freeport melakukan pencemaran lingkungan akibat pembuangan tailing ke Sungai Aijkwa dan memusnahkan vegetasi hutan tropis seluas 3.300 hektar.

Di tahun yang sama, Yosepha Alomang kembali menggugat Freeport dengan tudingan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sial, dua gugatan itu kalah! Penyebabnya karena Tom dan Yosepha, tak bisa mengikuti persidangan –dicegah pihak imigrasi keluar negeri. 

“Waktu itu kan Tom Beanal dicekal. Jadi waktu itu gagal karena pada saat gugatan, dia mikir dia itu bangsa Indonesia, dipikir akan diback-up. Tapi ternyata pemerintah melawan dia,” lanjut Tom. 

Perjuangan Odizeus dan orang-orang muda di LEMASA, didukung Tokoh Masyarakat Papua, Thaha Al Hamid. “Jikalau tahun 2019 ada pembicaraan negosiasi mengenai Kontrak Karya, hal ini juga harus dibicarakan. Harus melibatkan wakil masyarakat dari Timika. Di sana ada Yopi Kilangin, dll. Dan itu harus resmi, tidak bisa gaya preman sebagaimana yang selama ini terjadi,” pinta Thaha Al Hamid. 

Begitu pula dengan Yosepha Alomang. Baginya, penyelesaian seteru dengan Freeport tak bisa lagi pakai cara-cara lama: mengguyur lewat uang.  

“Saya berapa kali ketemu James Moffett, saya bilang Moffett dengan cara apapun tidak bisa mengamankan saya. Kalau dia mau menyelesaikan ini, harga diri saya diselesaikan. Saya tidak izinkan dia membunuh dengan cara begini, dengan uang. Kalau tanpa itu saya tidak akan selesai,”

- tegas Yosepha Alomang.

Sementara itu, Yopi Kilangin –anak Moses Kilangin, salah satu tokoh suku Amungme, bercerita generasi tua yang masih hidup, kerap menangis jika mengingat tanah leluhurnya; Gunung Nemangkawi. Sebab gunung itu adalah ibu yang disucikan.

“Kalau ayah saya pas akhir-akhir hidupnya, itu memang menyaksikan. Ada rasa cukup terpukul. Sampai sekarang anak-anak yang lahir pada saat gunungnya masih ada sampai sekarang kalau ditanya menangis. Apalagi yang tahu dulu diantar ayahnya ke gunung. Jadi, kalau ditanya anak generasi sekarang, saat gunung masih ada, pasti nangis,” kenang Yopi Kilangin.