Sucipto memegang foto ayahnya Fadillah yang menjadi korban pembantain dukun santet tahun 1998. (foto: hermawan)

Bagi keluarga korban yang dituding sebagai dukun santet, tak mudah menjalani hidup dengan stigma itu. Apalagi tak ada bukti yang membenarkan sangkaan tersebut. Selama belasan tahun, mereka harus menerima sebutan sebagai keluarga dukun santet. 

Sucipto, anak dari salah satu korban pembantaian dukun santet di Kelurahan Penataban, Banyuwangi, Fadillah. Meski sudah 17 tahun berlalu, trauma itu belum juga hilang. Apalagi stigma negatif sebagai keluarga dukun santet masih melekat di keluarganya hingga saat ini. 

“Berusaha mencari tahu apa motifnya, terus pelaku-pelakunya siapa saja yaitu sampai sekarang ini pelaku utamanya belum ketemu. Satu kalau dikatakan trauma ya trauma. Kedua, malu dikatakan sebagai dukun santet itu. Kalau tetangga sampai sekarang tidak ada yang mengata-ngatai seperti itu (dukun santet). Traumanya kok kejadian itu bisa terjadi dan menimpa keluarga saya,” kata Sucipto. 

Pria berusia 35 tahun ini mengaku sudah mengikhlaskan kepergian ayahnya. Tapi, ia masih menuntut kepolisian mengungkap kasus pembantaian itu hingga tuntas. Dengan begitu, masyarakat akan tahu tudingan dukun santet kepada keluarganya tidak benar. Sebab kata dia, ayahnya hanyalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Keluarga korban yang lain, Untung Abdul Hadi, warga Kelurahan Pondok Nongko, Banyuwangi juga mengalami hal serupa. Hingga saat ini, ia tidak terima dengan peristiwa yang menimpa keluarganya. Sebab, saat pembantaian itu terjadi, pemerintah terkesan diam dan tidak berindak apa pun. 

“Tidak ada sama sekali aparat desa tidak ada. Kalau orang perampokan biasanya aparat desa ada, itu masalah besar kok tidak ada. Entah siapa yang membunuh tidak tahu saya. Saya ini menerima tapi juga tidak menerima. Tdak terima saya kok ayah saya digitukan (dianiaya) tidak punya apa- apa. Saya nerimanya memang itu takdirnya begitu saja sudah,” ungkap Untung Abdul Hadi.

Untung bahkan pesimistis dengan langkah Komnas HAM yang kini membuka kembali kasus itu. Ini lantaran penyelidikan serupa pernah dilakukan, tapi toh tak ada hasilnya. 

Trauma mendalam bahkan dialami Abdullah, warga Desa Sukojati, Banyuwangi. Ia dan keluarga akhirnya memilih pergi dari kampung, tak kuat menghadapi tuduhan sebagai keluarga dukun santet. Insiden pembantaian itu membuatnya harus kehilangan tiga keluarganya sekaligus. 

“Anaknya pak Arifin tidak ada di sini sudah, anaknya cuma tiga Istari, Saun, Misdi. Anaknya misdi itu keluar dari desa sana kerja di Bali bertahun-tahun sudah.  Ibu kawin lagi sama orang Muncar, jadi tidak beta sudah di sini,” kata Abdullah.

Sampai sekarang, Abdullah tidak mengerti mengapa keluarganya dituduh dukun santet. Padahal aktivitas keluarganya hanya bertani. 

Kini, ia hanya bisa berharap Komnas HAM bisa menuntaskan kasus pembantaian ratusan orang tersebut dan menyeret pelakunya ke pengadilan. 

Harapan para keluarga korban dukun santet atas penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurut Peneliti dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Didik Suharianto, bisa menjadi pintu masuk untuk merehabilitasi nama naik para korban yang terlanjur dicap dukun santet. 

“Ini kalau tidak ada penyelesaian sehingga Banyuwangi akan dicap baik secara sosial maupun secara kultur budaya Banyuwangi ya benar bahwa Banyuwangi itu tempatnya santet. Ini kan sangat berbahaya kalau dukun santet menjadi budaya. Sehingga tragedi santet yang terjadi masa lalu tahun 1998 ini perlu diungkap kembali. Kalau perlu juga ada rehabilitasi terhadap yang diduga sebagai dukun sante.” 

Hanya saja, ia memberi catatan. Pemerintah maupun kepolisian harus berani menindaklanjuti temuan Komnas HAM. 

Sayang, pemerintah daerah justru menanggapi dingin. Bupati Banywuangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, penyelidikan ulang kasus dukun santet oleh Komnas HAM belum terlalu penting. Anas malah mengklaim, saat ini trauma korban pembantaian yang dituduh dukun santet pada tahun 1998 lalu sudah mulai pulih. 

“Masyarakat Banyuwangi sudah mulai sadar bagaimana masa lalu tentang santet itu menghantui bukan hanya orang per orang, tapi suasanaya. Dan momentumnya sekarang sudah baik untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi harapan saya Komnas HAM turun justru tidak membuat cuiaca yang bagus ini menjadi buruk. Saya kira sekarang belum terlalu urgen,” kata Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi.

Belakangan, ia menyatakan, peristiwa berdarah itu disebabkan kesenjangan ekonomi. Selain itu, Anas juga tengah memulai rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban. 

Editor: Antonius Eko  

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!