difabel, pemilu, disabilitas, KPU

KBR68H - Bulan depan  tepatnya 9 April dan 9 Juli, negeri ini siap menggelar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Tapi selalu muncul  masalah di hajat politik lima tahunan tersebut. Semisal masih diabaikannya hak kelompok difabel. Reporter Sindu Dharmawan melihat kesiapan KPU mengatasi masalah ini. Berikut laporan pertamanya.  

Ruangan salah satu hotel di Jakarta sore itu tampak ramai. Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan jurnalis berkumpul dalam diskusi investigasi media soal pemilu.  Fadly Ramadani, salah satu aktivis turut hadir. Pegiat dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bidang Penegakkan Hukum Pemilu ini gundah dengan masih rendahnya pemahaman  petugas dan pengawas pemilu terhadap hak  kelompok disabilitas.

“Tapi kan masih ada beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan misalnya, PPS, KPPS yang ada di daerah, kita ambil contoh ketika saya memantau pemilukada di Jawa Timur, ketika Perludem memantau proses pemilukada di sana  itu pengetahuan dari panitia pemungutan suara dan KPPS terhadap disabilitas itu masih  banyak yangg belum paham, “ kata  Fadly.

Fadly  menilai  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipimpin Husni Kamil Manik telah  memberi  perhatian pada masalah ini.  “Kalau KPU secara prinsip mereka sangat berkomitmen untuk itu, sejauh ini yang kita tahu. Tapi, kita tetap akan kawal terus bagaimana KPU untuk melaksanakan komitmen itu. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah jantungnya adalah di KPPS, PPS dan PPK-nya. Karena, nanti kan  mereka yang akan mengelola basis itu di bawah,” ujarnya.

KPPS  yang disebut Fadly tadi singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Sedang PPS dan PPK  adalah   Panitia Pemungutan Suara dan  Panitia Pemilihan Kecamatan.

Di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.  Seorang pekerja bernama Febriyan  dengan kursi rodanya tengah menyeberang jalan bersama rekannya. Penyandang disabilitas yang kakinya lumpuh ini mengaku Pemilu tahun ini adalah kali kedua ia akan gunakan hak politiknya.  “Tahun ini, Anda merasa  tidak  pemilu itu sudah ramah terhadap disabilitas?) Mungkin kalau di beberapa tempat kurang tahu, ya. Tapi, kebanyakan ya namanya akses buat disabilitas di Indonesia terutama, ya, masih belum lah ya belum memadai, bukan tidak bisa memadai. Menurut saya sih adalah kayak gitu (diskriminasi terhadap disabilitas, red), permasalahan kayak gitu,” katanya.

Lelaki berkacamata yang bekerja sebagai pegawai administrasi di DPRD DKI Jakarta ini  mengaku belum mengetahui hak-haknya saat pemilu nanti. Sebut saja seperti hak memilih saksi bagi tuna netra. “Ya, lebih diperhatikan saja kaum (difabel) seperti saya, terutama yang lansia juga. Karena bagaimanapun juga mereka juga punya hak pilih yang wajib dipergunakan. Jadi, kalau ibaratnya dari fasilitas memang masih belum memadai, ya bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan di TPS-TPS terkait,” harapnya.

Harapan yang disampaikan penyandang disabilitas seperti Febriyan tidak terlalu muluk. Tapi faktanya hal itu sulit dipenuhi panitia pemilu. Ketua Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Ariani Soekanwo menegaskan butuh waktu panjang untuk memperjuangkan terwujudnya pemilu yang tidak diskriminatif .  “Gagasan awal, ya karena penyandang disabilitas itu tidak bisa menjadi apa ya, tidak ada hak memilih dan dipilih, dipilih lah, dulu-dulunya di pilih. Terus kemudian, kita kok enggak bisa jadi anggota DPR sih? Terus sekarang kita advokasilah itu. Kebetulan waktu itu saya tahun 2001 menjadi Ketua Umum Himpenca, Hari Internasional Penyandang Cacat, waktu itu,” ungkap Ariani.

Agara pemilu ramah difabel terwujud, organisasi yang dikomandani Ariani menjalin kerja sama  dengan KPU.  Nota kesepahaman tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu sudah diteken. Selain itu lembaga penyelenggara pemilu juga membuat aturan khusus tentang logistik pemilu. Tapi Ariani tak menepis jika masih ada petugas pemilu yang belum mengerti hak kelompok difabel. 

“Mungkin sosialisasinya kurang, mereka juga belum paham template itu apa. Jadi, mungkin KPPS-nya kan direkrut dalam waktu 2-3 bulan, jadi mungkin tidak  sempat baca. (Tapi  persiapan pemilu itu kan waktunya cukup panjang?  Panjang itu kan KPU Pusat! Yang daerah, yang KPPS kan sedikit,” tegasnya.

Lantas bagaimana  kesiapan KPU memenuhi hak politik penyandang disabilitas?

Editor:Taufik Wijaya

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!