obat, rumah sakit, dokter, perusahaan farmasi

Upaya Pembenahan


Kongkalikong antara industri farmasi dengan oknum rumah sakit sudah terjadi bertahun-tahun, namun hal itu masih sulit dibuktikan. Ketua Yayasan Pemberdaya Kesehatan Konsumen Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta mengatakan secara kasat mata pasien awam tidak dapat melihat praktik kotor tersebut. Sebab, selama ini pasien percaya terhadap obat yang diresepkan dokter.“Saya bisa jamin semua rumah sakit ada permainan ini. (KBR68H: Gimana kita bisa tahu kalau itu ada permainan?) Ya, mesti orang medis soalnya susah kalau orang awam,”  tegasnnya.

Menjamurnya industri farmasi di Indonesia, membuat persaingan ketat antar produsen obat dalam mempromosikan produknya. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan ada 210 industri farmasi di Indonesia yang terdiri atas industri farmasi BUMN dan swasta.


Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza BPOM, Retno Tyas Utami mengatakan, Badan POM turut mengawasi pelaksanaan promosi obat sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor 36  Tahun 2009. “Jadi, promosi obat itu kepada dokter itu sebetulnya tidak boleh promosi one to one, artinya mengiklankan door to door. Jadi, kalau pabrik obat mau memberikan informasi kepada dokter itu misalnya lewat seminar. Semua informasi obat itu harus objektif, lengkap dan tidak menyesatkan sesuai yang telah disetujui Badan POM,”” paparnya.

Ia menambahkan pada 2002 BPOM telah membuat regulasi tentang promosi obat. Dalam kebijakan tersebut melarang kerjasama produsen obat dengan apotek maupun penulis resep, serta memberikan hadiah kepada dokter yang meresepkan obat produksinya.“Bagi Badan POM kalau obat itu diiklankan, tidak sesuai dengan apa yang disetujui maka izin edar obat dari perusahaan itu yang kita cabut ya, “ bebernya.

Sementara itu,  pada Juni 2007 Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia juga telah membuat kesepatan kode etik promosi obat dengan Ikatan Dokter Indonesia. Menurut Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Ali Bazaid, dokter yang melanggar kesepakatan itu dinilai melanggar disiplin dokter.

“Ada 28 pelanggaran disiplin yang oleh dokter tidak boleh dilanggar. Salah satunya itu meresepkan obat kerjasama dengan industri obat. Boleh saja dia meresepkan obat lebih dari satu, mungkin itu kepercayaan dia bahwa selama ini obat itu pengalamannya bagus ya itu enggak apa-apa. Tapi, kalau diiming-imingin dengan macam cara itu jelas-jelas melanggar etika dan juga melanggar disiplin. Kalau di kami lihat, loh dok kok ada dua macam obat dikasih sama isinya? Oh, ternyata satu perusahaan A dan satu lagi perusahaan B, nah bisa kena dia,”” tegasnya.

Selama ini MKDKI terbuka menerima laporan dari pasien yang merasa dirugikan oleh dokter.  Tahun lalu MKDKI menerima 68 pengaduan pasien. Sedangkan selama Januari-Februari kemarin MKDKI telah menerima 8 pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran dokter.

Sementara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin  menyarankan agar pasien langsung melaporkan ke IDI bila menjadi korban permainan resep dokter. IDI mengklaim bakal segera menindak oknum dokter yang melakukan praktik curang tersebut. Dokter yang dilaporkan oleh pasien akan langsung disidangkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia.

“Tetap kalau ada laporan kita akan periksa dan panggil dokternya. Tapi kan harus ada laporan dulu. Dan yang paling penting adalah fungsi dari komite medik dan komite pengendalian obat di rumah sakit untuk melihat itu. Nanti disampaikan ke Majelis Etik untuk memeriksa dokternya. Tapi, yang jelas kalau ada laporan ke IDI, kita langsung panggil dokternya,” tegas Zaenal.

Ironisnya, dari catatan pengaduan di MKDKI, belum pernah ada pasien yang mengadu atas oknum dokter memainkan resep obat.  Kata Ali, hingga kini MKDKI belum pernah menyidangkan dokter dengan kasus tersebut. “Itu enggak ada yang pernah masuk ke ranah sana, dan enggak ada yang mengadu sama sekali. Gimana ya, pertama mungkin karena pasien enggak ngerti. Kedua, yak arena pasien juga memang enggak ngerti ya,”” tambahnya.

YPKKI menyarankan agar pasien menggunakan haknya sebagai konsumen. Menurut Ketua YPKKI, Marius Widjajarta, pasien dapat menggunakan hak bertanya kepada dokter saat diresepkan obat. “Kalau kita mengacu ke undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999, itu bisa dipidana. Di undang-undang itu ada beberapa hak konsumen. Disitu salah satunya hak konsumen mendapatkan informasi yang benar dan jelas, terus hak untuk didengar, hak untuk memilih, jaminan keamanan dan keselamatan. Tapi jangan lupa juga konsumen meminta hak tuntutan ganti rugi, denda maksimal dua milar dan pidana kurungan lima tahun. Jadi, kalau konsumen sudah mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban, setelah diputus MKDKI ya silakan saja,”” katanya.

Terlepas dari persoalan hak konsumen, selama ini masih banyak pasien yang lebih percaya terhadap obat generik bermerek yang dikira obat paten ketimbang generik biasa. Padahal menurut Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza BPOM, Retno Tyas Utami, obat generik bermerek dengan generik memiliki khasiat yang sama. “Tidak ada bedanya toh yang membuat mereka sendiri juga. Jadi, bedanya gini yang satu dibungkusnya pakai baju pesta yang satu pakai baju dinas biasa. (Tapi, dari komposisinya sama?) sama, karena dalam aturan kita tidak boleh membedakan formula untuk obat generik dan obat generik bermerek,”” jelasnya.

Menurut daftar Kementerian Kesehatan ada lebih dari 500 jenis obat. Namun, 70 persen peredaran obat lebih banyak jenis generik bermerk dengan nama dagang ketimbang obat generik biasa. Hal itulah yang membuat pasien tak mempunyai pilihan untuk memakai obat generik bermerek.

Padahal harga obat generik merek dagang bisa 200 kali lipat lebih tinggi dari generik biasa. Marius Ketua YPKKI menyarankan agar pemerintah mengatur harga obat generik bermerk maksimal tiga kali lipat saja dari harga obat generik. “Saya sudah teriak-teriak sama Kemenkes dari dulu zamannya Siti Fadhilah tapi tetap aja enggak tembus. Saya bilang ada keanehan kalau misalnya ada program pemerintah kalau enggak ada obat generik bermerek dia (pasien) kan akan beli obat generik bermerek itu. Itu dikunci kan harganya maksimal tiga kali. Dia bisa menjual tiga kali kalau rakyat dibeli bebas, itu diskriminatif namanya. Kalau saya rapat di tim generik tuh, dibilang oh enggak bisa Marius, kita kalau menentukan begini enggak bisa. Makanya, itu harganya diatur,” paparnya. 

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengklaim tak memiliki wewenang untuk mengatur peredaran harga obat generik beremerk. Dirjen Bina Pelayanan farmasi, Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang mengatakan aturan itu sudah tertuang dalam undang-undang kesehatan. “Untuk harga obat generik bermerek itu memang tidak ditentukan oleh pemerintah karena memang menurut undang-undang itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Jadi, itu betul-betul sebenarnya harganya berdasarkan pasar. (Tapi, memang benar harga itu bisa 200 kali lipat lebih mahal ya?) enggak ah, itu sih jarang. Kebangetan itu kalau segitu. Ya, boleh-boleh aja harga ada segitu tapi siapa yang suruh beli, apalagi secara hukum diundang-undang kesehatan ada yang boleh disubstitusi asal pasiennya setuju,”” katanya.

Meski begitu, Menurut Linda, melalui program BPJS Kesehatan maka pihak rumah sakit tak dapat lagi mempermainkan pasien dalam pemberian obat. Pemerintah mengklaim dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional pemberian obat kepada pasien wajib menggunakan obat generik. Nantinya, hal ini akan mendorong produsen obat untuk memproduksi obat generik lebih banyak lagi.“Kalau pasiennya itu harus membayar dari kantongnya sendiri tanpa setahu apa-apa, diresepkan yang mahal, branded dan segala macam maka dia seperti tidak berdaya, iya kan. Tetapi, kalau itu pembayaran dalam sistem asuransi maka pasien tak usah pusing-pusing lagi karena kendali mutu dan kendali biaya akan terjadi. dengan sistem asuransi ada formula Rim Nasional, terus dengan sistem biaya INACBGs, kalau mereka membeli obat yang mahal walaupun sama saja, itu rumah sakit sendiri yang tekor. Jadi, dibikin sistem yang efektif sehingga itu enggak bisa berjalan, karena sistem pembiayaannya satu paket,”” ungkapnya.

Ketua IDI, Zaenal Abidin sependapat dengan Kementerian Kesehatan.“Saya yakin nanti kalau ada peresepan obat seperti itu dan merugikan pasien, maka beban untuk membayarkan obat ada pada dokter yang meresepkan. Misal, saya dokter dan mestinya pasien itu cuma dapat tiga macam obat tapi saya resepkan sepuluh maka itu tanggungjawab saya untuk membayar obat itu dengan uang saya sendiri.”

Sayangnya, tak semua peserta BPJS Kesehatan merasakan manfaat tersebut. Seperti Yati yang justru merasa semakin sulit mendapatkan obat dari pihak rumah sakit. Penderita kanker payudara stadium akhir itu berharap pemerintah memperhatikan hak-hak pasien agar tak lagi dipermainkan oleh oknum rumah sakit.

“Dokter meresepin kalau saya tebus di apotik kan selalu kosong dan tidak tercover. BPJS ini malah menyulitkan dan menyusahkan rakyat Indonesia. Itulah yang saya rasakan diambil alihnya ke BPJS. Kalau bisa sih kembali  semula saja seperti KJS,”” kata Yati.

Membuktikan permainan oknum dokter maupun rumah sakit dengan produsen obat sangat sulit. Namun, jika pasien merasa dipermainkan dokter maka ia dapat melaporkannya ke Ikatan Dokter Indonesia maupun Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. ***


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!