korupsi, dana bansos, PKB, Muhaimin Iskandar, icw

KBR68H - Indonesian Corruption Watch melansir, anggaran negara bakal rawan diselewengkan demi modal Pemilu April mendatang. Misalnya, lewat penggunaan dana bantuan sosial, bansos. Sejumlah kementerian mencatat kenaikan dana bansos, dan sungguh kebetulan, para menterinya maju jadi caleg. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja dengan lonjakan dana bansos sampai 700 persen dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp 70 miliar lebih. Menaker Muhaimin Iskandar tahun ini kembali maju jadi caleg untuk daerah pemilihan Jatim 8. Reporter Sindu Dharmawan menelusuri jejak bansos Kemenakertrans sampai ke Gresik, salah satu lumbung suara PKB. 


Sudah tiga hari ini, Ketua LSM Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan, PUDAK, Farid Abdillah  ditelepon orang-orang  tak dikenal. Semua menanyakan hal yang sama: soal pemotongan dana bantuan sosial alias bansos yang diterimanya dari Kementerian Tenaga Kerja pada 2010 silam. 


Suatu hari empat tahun lalu, seorang kawan lama bernama Naeni Amanulloh memberitahu Farid tentang program milik Kementerian Tenaga Kerja.  Namanya Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna untuk penguatan lembaga.


Naeni menawarkan Farid untuk mengajukan LSM-nya sebagai pelaksana program.  “Yang dibutuhkan sebenarnya 70 lembaga, tetapi yang datang tidak sampai 40 lembaga. Tetapi, secara draft penerima tidak sampai 40 lembaga yang ikut bimbingan teknis, tidak sampai 40 lembaga. Tetapi, secara draft penerima itu sudah ada lembaga ini. Kita belum teken kontrak itu lembaga-lembaganya sudah ada. Kita belum ngajukan proposal itu list nama lembaganya sudah ada. Artinya apa, memang jalannya sangat mudah sekali. Tidak ada kompetisi sama sekali untuk pengajuan konsep proposal, dan seleksi proposal yang baik itu bagaimana, di Kementerian itu tidak ada,” beber Farid.


PUDAK menerima dana bansos sebesar Rp 100 juta. Asalnya dari APBN Perubahan 2010. Di Gresik, kata Farid, hanya PUDAK yang mendapatkan dana itu. Kontrak ditandatangani di sebuah balai milik Kemenakertrans di Lembang, Jawa Barat.  “Satu bulan. Desember tanggal 14 itu sudah cair. Karena kalau melewati tanggal 15 itu kan sudah tidak bisa keluar uang APBNP itu. Harus kembali lagi ke kas Negara. Makanya, dikeluarkan sebisa-bisanya itu, dengan segala upaya,” katanya. 


Sehari setelah dana ditranfer, Naeni menelfon Farid. Kala itu Naeni masih menjadi staf ahli anggota DPR dari Fraksi PKB, Lily Chodijah Wahid. Kata Farid, Naeni minta jatah. “Ujug-ujug (tiba-tiba dalam bahasa Jawa, red) ketika saya sudah ditransfer, saya dimintai sama Naeni untuk dana politik? (Dana politik PKB?) Tapi, tidak menyebut PKB, hanya dana politik gitu aja. Anggaran itu, Rp 100 juta itu dipotong 50 persen. (Minta secara langsung?) Minta secara langsung 50 persen, dan menyetorkan nomor rekening itu ke saya,” jelas Farid, di Gresik, Jatim, Kamis (12/12).


Dua nomor rekening BRI cabang Semarang disetor ke Farid. Ia mengaku tak kenal dengan pemilik rekening tersebut. Tapi menurut kawannya yang juga menerima dana bansos, rekening itu punya Arif Rubai dari Jangkar Muda Nusantara – sebuah lembaga di Semarang yang salah satunya bergerak di bidang pertanian. 


“(Mas Naeni waktu itu yang nyuruh siapa?) Ngakunya Mas Naeni bahwa ini yang ngoordinir adalah Mas Arif Rubai. Nah, Mas Arif Rubai, saya enggak anu, ya. Dia ngomong ke teman saya Surabaya itu, bahwa ini adalah program bawaannya Nunik. Saya tanya?,’Nunik itu siapa?’. ‘Nunik itu adalah anggota DPR RI dari Fraksi PKB dari Dapil Lampung’,” jelas Farid menirukan temannya waktu itu.


Sumber KBR68H mengaitkan Chusnunia Chalim alias Nunik dengan Muhaimin Iskandar Menteri Tenaga Kerja. Konon Nunik lah yang dipercaya Muhaimin untuk mengatur siapa saja lembaga yang menerima bansos. Kebetulan, Chusnunia, Arif Rubai dan Naeni Amanulloh dulu sama-sama aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


Farid menolak, Naeni pun mengancam. “Sempat emosi! Marah, marah! (Apa ancamannya waktu itu?) Iya, kamu tidak ngikuti aturan main. Kamu tidak ikut aturan main, ya. Untuk tahun-tahun berikutnya, kamu tidak akan mendapatkan program dari Kementerian lagi, kalau tidak menyetorkan 50 persen potongan itu.”


Lily Wahid mengakui kalau Naeni sempat jadi stafnya pada 2010 lalu, ketika ia masih bergabung bersama PKB. Dia pun membenarkan kalau bekas Ketua I Pengurus Besar PMII itu pernah minta potongan dana bansos kepada LSM PUDAK. Tapi menurut Lily, yang kini merapat ke Partai Hanura, itu bukan perintahnya. “Saya itu sampai me-resign tenaga ahliku karena dia ikut ini memotong 50 persen itu dia. Jadi anak saya itu telfon saya,’Bu,Naeni itu bukan tenaga ahli Ibu?’  Kenapa?Ya udah, terus tak panggil, sekarang kamu pilih resign apa kamu,” ungkapnya.


Naeni memilih mundur begitu diminta klarifikasi. Lewat telfon, Naeni membantah tudingan Farid, meski mengaku kenal dengan Chusnunia Chalim.  “Saya enggak tahu, saya enggak ngerti, saya enggak ngerti, enggak ngeh situasi, atau aliran dana itu ke siapa, ke mana, enggak ngerti. (Lantas, yang disampaikan oleh Mas Farid ini bohong, atau fitnah?) Saya enggak tahu! Saya mungkin harus kroscek lagi, atau nyari nomornya ke, tanya ke beliaunya.”


Siapa itu Chusnunia Chalim? Apa betul dana bansos mengalir ke kantong PKB?

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!