Program Kerjasama Pengembangan Kapasitas bagi PNS

Rata-rata PNS Indonesia lulusan S1 dan sedikit sekali yang bergelar master atau doktor. Ini membuat kualitas PNS Indonesia menjadi tidak kompetitif.

Kamis, 30 Nov 2017 17:15 WIB

Desentralisasi membawa sejumlah konsekuensi bagi pemerintah daerah (Pemda) di tingkat kabupaten/kota. Mereka menjadi lebih bebas mengurus rumah tangga sendiri, dari  merencanakan, penganggaran, pelaksanaan, dan seterusnya. Namun begitu, proses ini juga menghadirkan pertanyaan bagaimana kesiapan aparatur sipilnya (PNS)? Bukan rahasia lagi, kerja birokrasi selama ini identik dengan pelayanan masyarakat yang lamban, bertete-tele, menyusahkan. Data Bank Dunia 2010 menyebutkan,  kualitas pelayanan umum di Indonesia paling payah (rangking 47), dibanding Malaysia (rangking 87) dan Singapura (99). Menurut data Badan Kepegawaian Nasional 2009, rata-rata PNS Indonesia lulusan S1 dan sedikit sekali yang bergelar master atau doktor.  Ini membuat  kualitas PNS Indonesia menjadi tidak kompetitif.  Mengingat kondisi ini, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA mengadakan program kerjasama pengembangan kapasitas bagi PNS atau Professional Human Resources Development IV. Apa dan bagaimana program ini? Dengarkan Ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) bersama narasumber Dr. Nur Hygiawati Rahayu, M.T., M.Sc. selaku Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan dan Romi Djamaris, Program Officer JICA Indonesia Office Perencana Bappenas (Pusbindiklatren), BAPPENAS pada hari Senin, 4 Desember 2017 pukul 09.00 WIB di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, bagi yang berada di Jakarta anda bisa mendengarkan melalui Power Radio 89,2 FM Jakarta atau via Live Fanpage Facebook : Kantor Berita Radio-KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar, ditunggu melalui telp bebas pulsa 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di nomor 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.