Selamatkan JKN dan Kelompok Miskin, Rokok Harus Mahal

Rabu, 20 Jun 2018 08:02 WIB

Konsumsi rokok yang tinggi  mengancam keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, merokok memicu beragam penyakit katastropik (berbiaya tinggi) dan membuat keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan defisit. Pada 2016, BPJS Kesehatan defisit Rp9 triliun dan pada 2017 diperkirakan rugi Rp12 triliun. Ironisnya, pemerintah seolah masih galau untuk menaikkan cukai rokok. Terbukti kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen. ASEAN Tobacco Atlas 2016 menunjukkan konsumsi rokok per kapita Indonesia naik dari 725 batang/tahun (2000) menjadi 1.098 batang/tahun (2015). Ini terjadi antara lain karena harga rokok terlalu murah sehingga terjangkau kelompok miskin dan anak-anak. Akan dibahas dalam Ruang Publik bersama Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Prof Dr Hasbullah Thabrany, MPH  dan Planing and Policy Specialist Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Yurdhina Meilissa, pada Rabu, 20 Juni 2018 Pukul 09.00 WIB.

 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".