Mendorong Perempuan Merebut Kembali Sumber Kehidupan

Alam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tercantum bahwa kedaulatan pangan sebagai asas, arah dan capaian yang ingin diwujudkan. Tetapi, fakta yang terjadi justru memperlihatkan situasi memprihatikan.

Jumat, 02 Mar 2018 16:32 WIB

Alam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tercantum bahwa kedaulatan pangan sebagai asas, arah dan capaian yang ingin diwujudkan. Presiden Joko Widodo juga secara tegas menyatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas dari Nawacita.

Akan tetapi, fakta yang terjadi justru memperlihatkan situasi yang sangat memprihatinkan. Petani kehilangan tanahnya akibat alih fungsi maupun dirampas, di pesisir, nelayan terancam proyek reklamasi dan penambangan pasir. Di satu sisi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk berupaya melindungi, namun di sisi yang lain Pemerintah juga semakin agresif mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang menghilangkan kedaulatan Pemerintah untuk melindungi produsen pangannya. Kedaulatan rakyat Indonesia atas pangannya semakin menghilang. Perempuan pun terpinggirkan dari kontestasi perebutan sumber-sumber kehidupan.Untuk menyambut Hari Perempuan Internasional, Solidaritas Perempuan akan mengadakanTemu Perempuan untuk Kedaulatan Pangan Mendorong Agenda Politik Perempuan untuk Kedaulatan Pangan tanggal 6-8 Maret 2018. Semuanya akan dibahas dalam Ruang Publik KBR bersama Ibu Betsiane atau biasa dipanggil mama A’an, salah satu Perempuan Pejuang Kedaulatan Pangan Dari Poso, dan Nisaa Yura yang merupakan Koordinator Program Solidaritas Perempuan  pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09.00 WIB.

Simak di 100 radio jaringan KBR, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di  Power Radio 89,2 FM,  via Fan page Facebook  Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR RUANG PUBLIK 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.