Pendanaan Terorisme Dengan Bitcoin, BNPT: Sistemnya Sulit Dideteksi

BNPT bakal menjajaki kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kamis, 22 Des 2016 17:15 WIB

Densus 88 membawa barang bukti teroris Surabaya.  (Antara)

Densus 88 membawa barang bukti penggerebekan teroris di Surabaya. (Antara)

Pembiayaan aksi terorisme di Indonesia, diduga dilakukan secara virtual dengan bitcoin. Untuk itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menelusuri transaksi tersebut. Penelusuran itu dilakukan atas permintaan kepolisian. Pemilik uang virtual tersebut bakal menukarkannya di pihak ketiga yang juga tengah dicari polisi. Proses transaksi Bitcoin ini juga tidak sederhana, karena harus dikonversikan ke mata uang rupiah.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjajaki kerjasama untuk mengawasi peredaran uang virtual Bitcoin untuk pendanaan terorisme. BNPT bakal menjajaki kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Pencegahan BNPT, Hamidin menyatakan saat ini Bitcoin belum diregulasi di Indonesia. Bitcoin, kata dia, digunakan teroris karena di-enkripsi atau diamankan dengan sangat baik, sehingga data pemiliknya akan terlindungi dan sulit dilacak.

“BNPT bukan dalam kapasitas melawan regulasi tapi (bitcoin) belum diatur memang. Menurut saya harus ada sistem yang mengatur agar bisa dikontrol, sistemnya itu yang belum ketemu. Ada banyak pemasalahan ke depan kalau banyak kasus menggunakan bitcoin.” ujarnya. Simak quote selengkapnya di audio yang kami sajikan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.