Banyak Berita Bohong, Jokowi: Penegak Hukum Harus Tegas

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi media online yang menyebarkan kebencian serta berita-berita bohong tanpa berlandaskan sumber yang jelas.

Kamis, 29 Des 2016 18:00 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (Setkab.go.id)

Presiden RI Joko Widodo. (Setkab.go.id)

Jutaan pengguna internet Indonesia yang aktif, tak semuanya menggunakan bahasa yang santun dan positif demi kemajuan bangsa. Banyak tulisan di media online dan media sosial yang menyebar kebencian, kebohongan dan fitnah.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi media online yang menyebarkan kebencian serta berita-berita bohong tanpa berlandaskan sumber yang jelas. Kata dia, seharusnya media online dijadikan sarana untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi demi menunjang kesejahteraan masyarakat serta menjalin persatuan bangsa.

Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang masyarakatnya aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan data, sekitar 132 jutaan penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif.

“Kalau kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung, sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini dan saya minta penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah," kata Jokowi. Simak quote selengkapnya di audio yang kami sajikan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR