Aksi Sweeping Atribut Natal, Wiranto: Bubarkan dan Tangkap Pelakunya

Fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dampak kepada elemen masyarakat lain di luar Islam. Ditambah lagi, fatwa tersebut telah memicu aksi sweeping di beberapa daerah.

Selasa, 20 Des 2016 19:00 WIB

Menkopolhukam Wiranto. (KBR/Aisyah)

Menkopolhukam Wiranto. (KBR/Aisyah)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta ormas tidak melakukan aksi sweeping atribut natal di mall atau di tempat-tempat tertentu, dengan dalih mengikuti fatwa MUI. Upaya paksa yang dilakukan ormas, kata Wiranto adalah tindakan melanggar hukum.

Untuk itu, Ia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama dan Kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa, agar fatwa yang dikeluarkan menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan keresahan dan masalah. Pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa, menurut Wiranto, jangan hanya berasal dari satu persepsi tapi harus dari berbagai perspektif.

Fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dampak kepada elemen masyarakat lain di luar Islam. Ditambah lagi, fatwa tersebut telah memicu aksi sweeping di beberapa daerah.

“Pada prinsipnya Aski sweeping atau upaya paksa dari ormas kepada masyarakat itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum, karena upaya hukum hanya bisa dilakukan oleh aparat keamanan yang sah yang secara hukum diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Oleh karena itu mulai saat ini kita minta supaya hal-hal semacam itu, adanya ormas yang melakukan sweeping atau upaya paksa kepada masyarakat dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan kita perintahkan untuk dibubarkan, ditangkap agar tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat,” ujar Wiranto. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Cuaca Buruk, BMKG Kirim Peringatan ke Bandara dan Pelabuhan

  • Pengamat Curiga Polisi Sengaja Tutupi Penyebab Kematian MJ
  • Antisipasi Politik Uang lewat Penyaluran Zakat, Bawaslu Gandeng Baznas
  • BKSDA Aceh Evakuasi Stres, Bayi Orang Utan Aceh Dievakuasi

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.