Aksi Sweeping Atribut Natal, Wiranto: Bubarkan dan Tangkap Pelakunya

Fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dampak kepada elemen masyarakat lain di luar Islam. Ditambah lagi, fatwa tersebut telah memicu aksi sweeping di beberapa daerah.

Selasa, 20 Des 2016 19:00 WIB

Menkopolhukam Wiranto. (KBR/Aisyah)

Menkopolhukam Wiranto. (KBR/Aisyah)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta ormas tidak melakukan aksi sweeping atribut natal di mall atau di tempat-tempat tertentu, dengan dalih mengikuti fatwa MUI. Upaya paksa yang dilakukan ormas, kata Wiranto adalah tindakan melanggar hukum.

Untuk itu, Ia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama dan Kepolisian sebelum mengeluarkan fatwa, agar fatwa yang dikeluarkan menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan keresahan dan masalah. Pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa, menurut Wiranto, jangan hanya berasal dari satu persepsi tapi harus dari berbagai perspektif.

Fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dampak kepada elemen masyarakat lain di luar Islam. Ditambah lagi, fatwa tersebut telah memicu aksi sweeping di beberapa daerah.

“Pada prinsipnya Aski sweeping atau upaya paksa dari ormas kepada masyarakat itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum, karena upaya hukum hanya bisa dilakukan oleh aparat keamanan yang sah yang secara hukum diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Oleh karena itu mulai saat ini kita minta supaya hal-hal semacam itu, adanya ormas yang melakukan sweeping atau upaya paksa kepada masyarakat dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan kita perintahkan untuk dibubarkan, ditangkap agar tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat,” ujar Wiranto. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR