'Kalau Negara Tak Mau Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM, Dunia Internasional Akan Ikut Camp

Pembentukan Komisi Kepresidenan itu dibutuhkan sebagai langkah konkrit Presiden Jokowi memenuhi janjinya.

Kamis, 08 Des 2016 19:30 WIB

Aksi kamisan. (antara)

Aksi kamisan. (antara)

Serangkaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sampai saat ini belum terselesaikan. Untuk itu, LSM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Komisi Kepresidenan untuk memenuhi janjinya menyelesaikan kasus-kasus, seperti Peristiwa 1965, Tragedi Semanggi I dan II, dan Peristiwa Talangsari.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Feri Kusuma mengatakan pembentukan Komisi Kepresidenan itu dibutuhkan sebagai langkah konkrit Presiden Jokowi memenuhi janjinya yang selalu dia sampaikan dalam pidato saat momentum Hari HAM Internasional dua tahun lalu. Apalagi, jelang Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang jatuh setiap 10 Desember, banyak pihak berharap Presiden Jokowi segera memenuhi janjinya.

"Dia (Jokowi) sudah memberikan harapan kepada keluarga korban.Jangan sampai harapan itu hanya omong kosong tanpa ada tindakan konkrit. Cuma soal kemauan saja apakah negara kita mau menyelesaikan itu? Kalau negara tidak mau, maka tidak tertutup kemungkinan dunia internasional akan ikut campur,”ujar Feri Kusuma. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi