Abdullah Hehamahua : Yah, Namanya Juga Pimpinan KPK Sementara

Apa penilaian Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua, terkait kinerja KPK dibawah kepemimpinan Taufiqurahman Ruki?

Selasa, 08 Des 2015 11:00 WIB

Pekan lalu, KPK kembali coba dilemahkan dengan upaya penahanan penyidik seniornya, Novel Baswedan. Meski penahanan itu berhasil digagalkan setelah terjaid perdebatan panjang di Polres Bengkulu. Sebelumnya, Jaksa Penuntut KPK Yudi Kristiana juga tiba-tiba ditarik Kejaksaan Agung. Namun belakangan, ada kesepakatan penarikan ini menunggu Yudi menuntaskan kasus-kasus yang tengah ditanganinya. Belum lagi wacana revisi Undang-undang KPK yang kembali mencuat, di mana poin-poinnya melemahkan fungsi pemberantasan korupsi lembaga antirasuah ini. Dan banyak lagi upaya pelemahan lainnya.

Bahkan, kemarin, menurut catatan Koalisi Kawal KPK, kinerja lembaga antirasuah di bawah Ketua sementara KPK, Taufiqurahman Ruki dinilai gagal. Benarkah demikian? Apa penilaian Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua, terkait kinerja KPK dibawah kepemimpinan Taufiqurahman Ruki? 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?