KIP: Lebih Elegan Kemensetneg Akui Dokumen TPF Munir Raib

Bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengakui pernah menerima dokumen tersebut.

Kamis, 03 Nov 2016 18:00 WIB

Aktivis HAM Munir. (Omah Munir)

Aktivis HAM Munir. (Omah Munir)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Raibnya dokumen TPF munir sampai saat ini belum ada titik terang. Dimanakah dokumen penting itu berada? Karena hal ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai pemerintah tidak serius melaksanakan putusan lembaganya soal kewajiban membuka dan mengumumkan dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Munir ke publik.

Anggota KIP Rumadi mengatakan penilaiannya itu terlihat dari pengajuan banding yang diajukan Kementerian Sekretariat Negara ke PTUN Jakarta, di hari terakhir batas waktu yang ditentukan, Selasa kemarin.

Padahal, kata Rumadi, bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengakui pernah menerima dokumen tersebut. Semestinya, secara otomatis dokumen tersebut ada di Kementerian Sekretaris Negara jika merujuk fungsi lembaga tersebut.

"Menurut saya akan lebih elegan kalau Kemensetneg mengakui, itu bagian dari tanggung jawabnya dia dan ketiadaan dokumen itu keteledorannya dan diakui,"kata Rumadi. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Novel Kembali ke Tanah Air, Eks Ketua KPK: Masih Layak Menjabat Sebagai Penyidik

  • Kembali Ke Indonesia, Novel Akan Tetap Jadi Penyidik KPK
  • 41 Tahun Patok Batas Antar Negara Di Perbatasna Kecamatan Lumbis Tak Pernak Di Periksa
  • Mengancam Kebebasan Pers, Duterte Di Kecam

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.