'Pemerintah Tak Mau Papua Lepas Karena Banyak Kepentingan'

Kepentingan asing ada di Papua, atau kepentingan pengusaha dan elit-elit politik nasional seperti Freeport dan sebagainya.

Selasa, 29 Nov 2016 18:00 WIB

Tambang Freeport di Papua. (Antara)

Tambang Freeport di Papua. (Antara)

1 Desember merupakan momentum berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hari itu juga dikaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang perayaan 1 Desember yang merupakan momentum berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia beralasan, kegiatan itu melanggar konsitusi. Wiranto mengancam akan menangkap mereka yang tetap merayakannya.

Sementara itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan dukungannya untuk referendum di Papua. Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, menyatakan pemerintah Indonesia harus membuka mata atas ketidakadilan di bumi cenderawasih. Pemerintah juga tidak bisa hanya membantah adanya pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

“Pemerintah tak mau Papua lepas, karena banyak kepentingan. Kepentingan asing ada di Papua, atau kepentingan pengusaha dan elit-elit politik nasional seperti Freeport dan sebagainya. Kita sendiri korban ketidakdemokratisan, korban militerisme, seharusnya kita yang jadi korban ini bersolidaritas terhadap rakyat Papua dan harusnya kita bekerjasama,” ujarnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Novel Kembali ke Tanah Air, Eks Ketua KPK: Masih Layak Menjabat Sebagai Penyidik

  • Kembali Ke Indonesia, Novel Akan Tetap Jadi Penyidik KPK
  • 41 Tahun Patok Batas Antar Negara Di Perbatasna Kecamatan Lumbis Tak Pernak Di Periksa
  • Mengancam Kebebasan Pers, Duterte Di Kecam

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.