'Pemerintah Tak Mau Papua Lepas Karena Banyak Kepentingan'

Kepentingan asing ada di Papua, atau kepentingan pengusaha dan elit-elit politik nasional seperti Freeport dan sebagainya.

Selasa, 29 Nov 2016 18:00 WIB

Tambang Freeport di Papua. (Antara)

Tambang Freeport di Papua. (Antara)

1 Desember merupakan momentum berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hari itu juga dikaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto melarang perayaan 1 Desember yang merupakan momentum berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia beralasan, kegiatan itu melanggar konsitusi. Wiranto mengancam akan menangkap mereka yang tetap merayakannya.

Sementara itu, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan dukungannya untuk referendum di Papua. Juru Bicara FRI-West Papua, Surya Anta, menyatakan pemerintah Indonesia harus membuka mata atas ketidakadilan di bumi cenderawasih. Pemerintah juga tidak bisa hanya membantah adanya pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

“Pemerintah tak mau Papua lepas, karena banyak kepentingan. Kepentingan asing ada di Papua, atau kepentingan pengusaha dan elit-elit politik nasional seperti Freeport dan sebagainya. Kita sendiri korban ketidakdemokratisan, korban militerisme, seharusnya kita yang jadi korban ini bersolidaritas terhadap rakyat Papua dan harusnya kita bekerjasama,” ujarnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Paripurna DPR Tetapkan Tujuh Anggota Komnas HAM

  • Polisi Masih Dalami Politikus Penyandang Dana Saracen
  • DKI Ubah Trayek Angkutan Umum demi Program OK-OTRIP
  • Tidak Ada Logo Palu Arit di Spanduk Yang Digunakan Warga Demo Tolak Tambang Emas