JJ Rizal: Gelar Pahlawan Nasional, Lebih Banyak Urusan Politik Daripada Urusan Sejarah

ada apa dibalik pemberian gelar pahlawan nasional Kita?

Selasa, 10 Nov 2015 12:00 WIB

Pemberian gelar Pahlawan di Istana Negara. (KBR/Erric)

Pemberian gelar Pahlawan di Istana Negara. (KBR/Erric)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Masih ingat Sarwo Edhie Wibowo, mertua dari bekas Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono? Tahun 2014 lalu, namanya santer disebut akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Namun belum sempat Ia dikukuhkan, petisi penolakan lahir dari Change.Org. Alhasil, gagal lah ayah dari Ani Yudhoyono menjadi Pahlawan Nasional.

Tapi ternyata tahun ini, berdasar Keppres dan rekomendasi Dewan Gelar, rencananya Sarwo Edhie akan dinobatkan lagi menjadi pahlawan nasional.

Kita sedikit mengingat lagi, petisi Tolak Sarwo Edhie jadi pahlawan muncul lantaran beberapa laporan menjabarkan peran Sarwo Edhie sebagai dalang pembunuhan ratusan ribu pendukung Sukarno, yang dianggap sebagai simpatisan komunis, saat tragedi 1965 lalu.

Nah, ada apa dibalik pemberian gelar pahlawan nasional Kita..? Berikut pendapat Sejarawan, JJ Rizal. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.