JJ Rizal: Gelar Pahlawan Nasional, Lebih Banyak Urusan Politik Daripada Urusan Sejarah

ada apa dibalik pemberian gelar pahlawan nasional Kita?

Selasa, 10 Nov 2015 12:00 WIB

Pemberian gelar Pahlawan di Istana Negara. (KBR/Erric)

Pemberian gelar Pahlawan di Istana Negara. (KBR/Erric)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Masih ingat Sarwo Edhie Wibowo, mertua dari bekas Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono? Tahun 2014 lalu, namanya santer disebut akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Namun belum sempat Ia dikukuhkan, petisi penolakan lahir dari Change.Org. Alhasil, gagal lah ayah dari Ani Yudhoyono menjadi Pahlawan Nasional.

Tapi ternyata tahun ini, berdasar Keppres dan rekomendasi Dewan Gelar, rencananya Sarwo Edhie akan dinobatkan lagi menjadi pahlawan nasional.

Kita sedikit mengingat lagi, petisi Tolak Sarwo Edhie jadi pahlawan muncul lantaran beberapa laporan menjabarkan peran Sarwo Edhie sebagai dalang pembunuhan ratusan ribu pendukung Sukarno, yang dianggap sebagai simpatisan komunis, saat tragedi 1965 lalu.

Nah, ada apa dibalik pemberian gelar pahlawan nasional Kita..? Berikut pendapat Sejarawan, JJ Rizal. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi