YPKP 65: 'Penyelesaian Pelanggaran HAM 65 Bukan Kewenangan Kemenkopolhukam'

Ketua YPKP 65, Bedjo Untung beralasan, sudah ada tim gabungan yang berasal dari pemerintah, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Rabu, 05 Okt 2016 15:30 WIB

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung. Foto: KBR/Danny Setiawan

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung. Foto: KBR/Danny Setiawan

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mempertanyakan rencana pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat tahun 1965 melalui langkah nonyudisial. Ketua YPKP 65, Bedjo Untung beralasan, sudah ada tim gabungan yang berasal dari pemerintah, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Itupun, kata dia, tim gabungan belum bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat 65. Karena itu, ia menilai rencana pembentukan badan khusus tersebut sebagai ketidakjelasan langkah pemerintah dalam kasus 65.

"Penyelesaian pelanggaran 65 itu bukan kewenangan Kemenkopolhukam. Itu harus ada koordinasi sangat intensif dengan Komnas HAM. Jadi tidak ada dasar hukumnya kalau Kemenkopolhukam," jelas Bedjo. Simak Quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Saksi Kunci Ungkap Pelaku Penganiayaan La Gode

  • Menko Luhut Sebut Turunnya Perekonomian Bali Akibat Keliru Tentukan Status Gunung Agung
  • KPAI: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Masih Tertinggi
  • Jurnalis di-PHK Tanpa Pesangon, PT Pikiran Rakyat Didenda Ganti Rugi Rp141 Juta

Dan tentu saja di akhir tahun dan menjelang akhir tahun, selalu ada yang baru dan berbeda yang akan dipersembahkan Alfamart pada para pelanggannya.