YPKP 65: 'Penyelesaian Pelanggaran HAM 65 Bukan Kewenangan Kemenkopolhukam'

Ketua YPKP 65, Bedjo Untung beralasan, sudah ada tim gabungan yang berasal dari pemerintah, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Rabu, 05 Okt 2016 15:30 WIB

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung. Foto: KBR/Danny Setiawan

Ketua YPKP 65 Bedjo Untung. Foto: KBR/Danny Setiawan

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) mempertanyakan rencana pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat tahun 1965 melalui langkah nonyudisial. Ketua YPKP 65, Bedjo Untung beralasan, sudah ada tim gabungan yang berasal dari pemerintah, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang bertugas menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Itupun, kata dia, tim gabungan belum bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat 65. Karena itu, ia menilai rencana pembentukan badan khusus tersebut sebagai ketidakjelasan langkah pemerintah dalam kasus 65.

"Penyelesaian pelanggaran 65 itu bukan kewenangan Kemenkopolhukam. Itu harus ada koordinasi sangat intensif dengan Komnas HAM. Jadi tidak ada dasar hukumnya kalau Kemenkopolhukam," jelas Bedjo. Simak Quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.