Komnas HAM: 'Pelanggaran HAM di Papua Banyak, Penyelesaian Non Yudisial Hanya Opsi'

Jalur nonyudisial hanya salah satu opsi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Kamis, 06 Okt 2016 17:15 WIB

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan sudah ada pembicaraan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk di Papua melalui jalur nonyudisial. Pertemuan Komnas HAM dengan Wiranto dilakukan sebelum Oktober lalu.

Meski demikian, Ketua Komnas HAM, Nurcholish mengatakan jalur nonyudisial hanya salah satu opsi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

"Kasus pelanggaran HAM di Papua itu banyak. Kalau Pak Menko (Wiranto) memilih opsi rekonsiliasi itu salah satu opsi. Jadi itu ada puluhan kasus yang sedang dipelajari bersama," kata Nurcholis. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.