Komnas HAM: 'Pelanggaran HAM di Papua Banyak, Penyelesaian Non Yudisial Hanya Opsi'

Jalur nonyudisial hanya salah satu opsi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Kamis, 06 Okt 2016 17:15 WIB

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan sudah ada pembicaraan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk di Papua melalui jalur nonyudisial. Pertemuan Komnas HAM dengan Wiranto dilakukan sebelum Oktober lalu.

Meski demikian, Ketua Komnas HAM, Nurcholish mengatakan jalur nonyudisial hanya salah satu opsi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

"Kasus pelanggaran HAM di Papua itu banyak. Kalau Pak Menko (Wiranto) memilih opsi rekonsiliasi itu salah satu opsi. Jadi itu ada puluhan kasus yang sedang dipelajari bersama," kata Nurcholis. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Yusril Fokus Gugat Presidential Threshold ke MK

  • Presiden Minta OJK Berkontribusi Pada Kelancaran Pembangunan
  • Kadis Perpustakaan: Minat dan Budaya Baca di Aceh Rendah
  • Maitimo: Persija Cuma Menang Beruntung

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.