Dokumen TPF Hilang, Kontras: 'Kalau Pimpinan Setneg Membela Maling, Gawat Kita'

Pejabat Sekretariat Negara menyatakan institusinya tidak memiliki, menguasai atau mengetahui dokumen TPF Munir yang diinginkan oleh Kontras.

Rabu, 12 Okt 2016 18:00 WIB

Surat keterangan bahwa Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen TPF Munir. (Foto: Kontras)

Surat keterangan bahwa Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen TPF Munir. (Foto: Kontras)

LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menantang lembaga Sekretariat Negara untuk melapor ke polisi tentang hilangnya dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir.

Pejabat Sekretariat Negara menyatakan institusinya tidak memiliki, menguasai atau mengetahui dokumen TPF Munir yang diinginkan oleh Kontras.

Koordinator LSM Kontras Haris Azhar menyebut ada orang yang mencuri dokumen tersebut di Sekretariat Negara atau Istana Negara. Padahal, dokumen itu jelas-jelas sudah diserahkan TPF Munir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005.

"Bahaya Republik ini, kok ada ring satu di dekat Presiden, yang mengelola dokumen, yang membiarkan hilangnya berkas-berkas negara. Kalau sikap Setneg kayak begini, wah kita darurat ini, bahaya," kata Haris.. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.