Dokumen TPF Hilang, Kontras: 'Kalau Pimpinan Setneg Membela Maling, Gawat Kita'

Pejabat Sekretariat Negara menyatakan institusinya tidak memiliki, menguasai atau mengetahui dokumen TPF Munir yang diinginkan oleh Kontras.

Rabu, 12 Okt 2016 18:00 WIB

Surat keterangan bahwa Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen TPF Munir. (Foto: Kontras)

Surat keterangan bahwa Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen TPF Munir. (Foto: Kontras)

LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menantang lembaga Sekretariat Negara untuk melapor ke polisi tentang hilangnya dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir.

Pejabat Sekretariat Negara menyatakan institusinya tidak memiliki, menguasai atau mengetahui dokumen TPF Munir yang diinginkan oleh Kontras.

Koordinator LSM Kontras Haris Azhar menyebut ada orang yang mencuri dokumen tersebut di Sekretariat Negara atau Istana Negara. Padahal, dokumen itu jelas-jelas sudah diserahkan TPF Munir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005.

"Bahaya Republik ini, kok ada ring satu di dekat Presiden, yang mengelola dokumen, yang membiarkan hilangnya berkas-berkas negara. Kalau sikap Setneg kayak begini, wah kita darurat ini, bahaya," kata Haris.. Simak quote selengkapnya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.