Foto: Andi Irawan

Foto: Andi Irawan

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak mengumumkan perusahaan pembakar hutan di Sumatera dan Kalimantan karena pertimbangan ekonomi. Padahal sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga sudah melansir 10 nama perusahaan yang terkena sanksi administrasi.

Kepolisian juga menyebut tengah membidik 49 perusahaan pembakar hutan. termasuk enam perusahaan yang dimiliki pemodal asing (PMA). Artinya sudah ada bukti awal yang ditemukan, lantas perlukah merahasiakan nama-nama ini demi kondisi ekonomi?

Apa tanggapan Pakar Perubahan Iklim dan Ekonomi Berkelanjutan;Pakar Kebijakan Kehutanan Togu Manurung terkait hal ini?


 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!