Pakar Kebijakan Kehutanan: Umumkan Perusahaan Pembakar Hutan Tanpa Ditunda

Artinya sudah ada bukti awal yang ditemukan, lantas perlukah merahasiakan nama-nama ini demi kondisi ekonomi?

Kamis, 29 Okt 2015 14:00 WIB

Foto: Andi Irawan

Foto: Andi Irawan

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak mengumumkan perusahaan pembakar hutan di Sumatera dan Kalimantan karena pertimbangan ekonomi. Padahal sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga sudah melansir 10 nama perusahaan yang terkena sanksi administrasi.

Kepolisian juga menyebut tengah membidik 49 perusahaan pembakar hutan. termasuk enam perusahaan yang dimiliki pemodal asing (PMA). Artinya sudah ada bukti awal yang ditemukan, lantas perlukah merahasiakan nama-nama ini demi kondisi ekonomi?

Apa tanggapan Pakar Perubahan Iklim dan Ekonomi Berkelanjutan;Pakar Kebijakan Kehutanan Togu Manurung terkait hal ini?


 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.