KPBI: PP Pengupahan Disahkan, Pemerintah Tak peduli dengan Nasib Buruh

Pimpinan Kolektif Nasional KPBI, Ilham Syah menuding pemerintah tak peduli dengan nasib buruh.

Selasa, 27 Okt 2015 14:00 WIB

Demo buruh. (Foto: Bambang/KBR)

Demo buruh. (Foto: Bambang/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Setelah 12 tahun tertunda, Rancangan Peraturan pemerintah (PP) tentang Pengupahan akhirnya disahkan jadi dan mulai berlaku tahun depan. Dengan keluarnya rumusan PP Pengupahan tersebut,  Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menghitung  kenaikan UMP hanya mencapai 8,5 persen, atau kenaikan upah rata-rata di 33 provinsi hanya mencapai Rp 128.029, pada  2016.

Padahal, UMP 2015 secara nasional tumbuh 13 persen dibanding UMP 2014, karena hal ini, Pimpinan Kolektif Nasional KPBI, Ilham Syah menuding pemerintah tak peduli dengan nasib buruh.

Mengapa demikian, berikut penuturannya...

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?