KPBI: PP Pengupahan Disahkan, Pemerintah Tak peduli dengan Nasib Buruh

Pimpinan Kolektif Nasional KPBI, Ilham Syah menuding pemerintah tak peduli dengan nasib buruh.

Selasa, 27 Okt 2015 14:00 WIB

Demo buruh. (Foto: Bambang/KBR)

Demo buruh. (Foto: Bambang/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Setelah 12 tahun tertunda, Rancangan Peraturan pemerintah (PP) tentang Pengupahan akhirnya disahkan jadi dan mulai berlaku tahun depan. Dengan keluarnya rumusan PP Pengupahan tersebut,  Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menghitung  kenaikan UMP hanya mencapai 8,5 persen, atau kenaikan upah rata-rata di 33 provinsi hanya mencapai Rp 128.029, pada  2016.

Padahal, UMP 2015 secara nasional tumbuh 13 persen dibanding UMP 2014, karena hal ini, Pimpinan Kolektif Nasional KPBI, Ilham Syah menuding pemerintah tak peduli dengan nasib buruh.

Mengapa demikian, berikut penuturannya...

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas

  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Fraksi Nasdem Berencana Keluar dari Pansus Angket KPK

  • Keluarga La Gode Ragukan Keseriusan Polisi Proses Dugaan Keterlibatan Anggotanya
  • Polda dan TNI Papua Ikut Bantu Tangani Campak di Asmat
  • Diguyur Hujan 2 Pekan, Hasil Panen Rumput Laut di Nunukan Membusuk

Perkembangan teknologi membawa banyak kemudahan bagi kita termasuk di bidang keuangan atau FinTech atau Financial Technology.