Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Buku yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama, bulan lalu ini langsung menuai protes.

Kamis, 14 Sep 2017 15:54 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Ada usul tes keperawanan bagi perempuan yang akan menikah. Ini diusulkan oleh seorang hakim, Binsar Gultom namanya. Bila perlu sebelum pernikahan harus diatur persyaratan yang tegas, yakni mereka masih dalam posisi kudus, suci artinya perawan atau tidak. Perkataan Hakim Binsar Gultom yang dituliskan dalam buku berjudul 'Pandangan Kritis Seorang Hakim: dalam penegakan hukum di Indonesia 3.

Buku yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama, bulan lalu ini langsung menuai protes. Sebagian masyarakat menilai usulan itu diskriminatif, dan akan menambah tekanan sosial pada perempuan untuk melakukan tes keperawanan sebagai pembuktian atas kehormatan dirinya.

Apa alasan sang hakim mengusulkan ide ini? Mengapa ia yakin kalau laki-laki pun bisa dilakukan tes keperjakaan?

Simak obrolannya di KBR Pagi bersama Hilbram Dunar dan Adit Insomnia di segmen KBR Trending, Kamis (17/09/14) .

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.