UMKM Harus Ada Kontribusi Kepada Negara

Direktorat Jenderal Pajak membantah kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menekan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kamis, 01 Sep 2016 18:00 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Direktorat Jenderal Pajak membantah kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menekan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Juru Bicara Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, dalam kebijakan tax amnesty, pengenaan tarif yang hanya 0,5 persen untuk UMKM sepanjang program berlaku, sudah cukup menarik.

Selain itu, kata dia, sepanjang UMKM itu pendapatannya sudah di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sudah seharusnya berkontribusi mendukung penerimaan negara melalui pajak.

"Kalau dianggap salah sasaran, negara dapat dana untuk menyediakan sarana prasarananya dari mana lagi?" kata Yoga . Simak quote selengkapnya. 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".