PSHK: Penggusuran Harus Ada Persetujuan Dari Orang yang Digusur

Penggusuran di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kamis, 29 Sep 2016 15:16 WIB

Penggusuran di Bukit Duri. (Antara)

Penggusuran di Bukit Duri. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Penggusuran di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pelanggaran itu ditunjukkan melalui pembongkaran sekitar 100 rumah yang dilakukan tanpa meminta persetujuan terlebih dulu pada warga. Padahal menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, Indonesia sudah meratifikasi pelaksanaan nilai dalam DUHAM seperti tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

"Bagaimanapun yang dilakukan pemerintah itu dalam terminologi hukum Hak Asasi Manusia adalah penggusuran paksa. Karena sudah ada konvensinya kalau penggusuran itu harus ada persetujuan dari orang-orang yang digusur," jelas Bivitri Susanti . Simak Quote selengkapnya yang kami jadikan Quote of The Day hari ini. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?