PSHK: Penggusuran Harus Ada Persetujuan Dari Orang yang Digusur

Penggusuran di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Kamis, 29 Sep 2016 15:16 WIB

Penggusuran di Bukit Duri. (Antara)

Penggusuran di Bukit Duri. (Antara)

Penggusuran di Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pelanggaran itu ditunjukkan melalui pembongkaran sekitar 100 rumah yang dilakukan tanpa meminta persetujuan terlebih dulu pada warga. Padahal menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, Indonesia sudah meratifikasi pelaksanaan nilai dalam DUHAM seperti tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

"Bagaimanapun yang dilakukan pemerintah itu dalam terminologi hukum Hak Asasi Manusia adalah penggusuran paksa. Karena sudah ada konvensinya kalau penggusuran itu harus ada persetujuan dari orang-orang yang digusur," jelas Bivitri Susanti . Simak Quote selengkapnya yang kami jadikan Quote of The Day hari ini. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Paripurna DPR Terima Laporan Pansus Angket KPK, Tiga Fraksi Walk Out

  • Tol Banten-Banyuwangi Ditargetkan Terkoneksi Pada 2019
  • Menhan Baru Terima Laporan Pengadaan 500 Senjata dari BIN
  • Dugaan Pidana Kasus Debora, Polda Metro Jaya Tunggu Keterangan Saksi Ahli