Perludem: Tak Setuju Calon Tunggal Di Pilkada, Masyarakat Bisa Lakukan Perlawanan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan mengabulkan Pasangan calon Tunggal utnuk Ikut pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015.

Rabu, 30 Sep 2015 11:00 WIB

Foto: Antara

Foto: Antara

Mahkamah Konstitusi mengabulkan mengabulkan Pasangan calon Tunggal utnuk Ikut pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015 yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum.

Nah, jika rakyat tak setuju dengan calon tunggal ini, bagaimana..? Ini Tanggapan dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.