Edi Saidi: Perda Operasi Yustisi Harus Dicabut Karena Banyak Mudaratnya

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Jakarta menjadi kota yang terbuka, sehingga orang darimana saja bisa kapanpun datang ke Jakarta.

Senin, 20 Jul 2015 13:00 WIB

Operasi Yustisi. (Antara)

Operasi Yustisi. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Operasi Yustisi di Jakarta biasanya digelar pasca lebaran, karena dikhawatirkan banyak pemudik yang membawa saudaranya dari kampung untuk mencari pekerjaan di Jakarta ini. Bisa dibayangkan dong penduduk Jakarta akan bertambah banyak. Namun tahun ini Jakarta tidak melakukan operasi tersebut. Alasannya sih di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Jakarta menjadi kota yang terbuka, sehingga orang darimana saja bisa kapanpun datang ke Jakarta. Namun Perda atau Peraturan Daerah Operasi Yustisi ini masih ada. Menurut aktivis LSm Konsorsium Masyarakat Miskin Kota Edi Saidi mengatakan Perda Operasi Yustisi ini harus dicabut karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mengapa demikian? berikut penuturannya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Pemilihan umum 2019 memang masih satu tahun lagi. Namun hingar bingar mengenai pesta akbar demokrasi m ilik rakyat Indonesia ini sudah mulai terasa saat ini.