Jose Ramos Horta di Festival Literatur ASEAN 2016, Jakarta pada Kamis, 6 Mei 2016. Foto: Asrul Dwi

KBR, Jakarta - Peraih nobel perdamaian, Jose Ramos Horta menyarankan Presiden Jokowi membuka akses pendidikan seluasnya kepada masyarakat di Papua. Melalui pendidikan, ia yakin, Papua sebagai sebuah bangsa bakal mampu bertahan. Dengan begitu, Papua tidak perlu memisahkan diri dari Indonesia. 

"Karena hanya melalui pendidikan, Papua mampu bertahan sebagai sebuah bangsa di dalam Indonesia. Tak ada satu bangsa pun, entah kecil maupun besar, bisa bertahan hidup tanpa masyarakat yang berpendidikan. Itu saran saya untuk generasi muda Papua, belajar, belajar dan belajar. (Jadi Anda tidak yakin Papua akan merdeka dari Indonesia?) Permasalahannya bukan pada merdeka dari Indonesia, Papua bisa merdeka di dalam Indonesia," kata Ramos Horta di TIM, (5/6/2016).

Bekas Presiden Timor Leste ini yakin Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memajukan Papua. Jokowi dinilai mau mendengarkan aspirasi dari bawah dan melakukan pemberdayaan. Kepada KBR, Ramos Horta mengaku baru pertama kali melihat komitmen serius Jakarta bagi Papua.

Ia pun mengaku telah bertemu dengan banyak warga Papua Barat yang menyatakan tetap bergabung dalam NKRI. Bahkan banyak warga Papua yang sebelumnya tinggal di luar negeri telah kembali ke tanah air lantaran melihat pemerintahan saat ini berbeda dengan sebelumnya.

"Banyak rakyat Papua Barat berada di luar negeri dan bagi mereka konsep kebebasan itu adalah kebebasan di dalam sebuah Indonesia yang demokratis. Ini lantaran ada keterbukaan di Indonesia, banyak dari mereka yang kembali. Saya bertemu dengan mereka di Jayapura beberapa waktu lalu, orang-orang yang saya tahu tinggal di Swedia. Mereka berkata ketika ada demokrasi terbuka di Indonesia, kami memutuskan untuk kembali dan mereka kembali, mereka kaget. Begitu merdeka di sana," jelasnya.

Meski begitu, ia juga tak menutup mata atas pelanggaran HAM di Papua. Namun ia yakin Presiden Jokowi berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut. "Tentu saja masih banyak pelanggaran, tapi pemerintah Indonesia tengah menginvestigasi dan mereka meminta bantuan dari banyak NGO,"  pungkasnya.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!