Poengky Indarti: Khianati Keluarga Korban Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Harus Diganti

Pemerintah menawarkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat diselesaikan dengan rekonsiliasi. Dengan demikian penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum atau yudisial.

Senin, 25 Mei 2015 11:14 WIB

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti. (Antara)

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti. (Antara)

Pemerintah menawarkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat diselesaikan dengan rekonsiliasi. Dengan demikian penyelesaiannya tidak melalui jalur hukum atau yudisial. Namun Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menolak wacana ini. Menurutnya selain menghianati rasa keadilan bagi keluarga korban, Jaksa Agung yang harusnya bertindak melakukan penyelidikan kasus ini tak ada itikad baik. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Novel Kembali ke Tanah Air, Eks Ketua KPK: Masih Layak Menjabat Sebagai Penyidik

  • Kembali Ke Indonesia, Novel Akan Tetap Jadi Penyidik KPK
  • 41 Tahun Patok Batas Antar Negara Di Perbatasna Kecamatan Lumbis Tak Pernak Di Periksa
  • Mengancam Kebebasan Pers, Duterte Di Kecam

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.