Perludem: Revisi UU Pilkada Sarat Kepentingan Politik

Alasan revisi undang-undang pilkada serentak oleh DPR karena ada dual internal partai yang berselisih dinilai oleh Direktur Eksekutif Perludem Titik Anggraini jauh dari kepentingan publik. Mengapa?

Selasa, 12 Mei 2015 11:21 WIB

Sidang paripurna DPR. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Alasan revisi undang-undang pilkada serentak oleh DPR karena ada dual internal partai yang berselisih dinilai oleh Direktur Eksekutif Perludem Titik Anggraini jauh dari kepentingan publik. Mengapa? 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Penunjkan Aziz untuk Gantikan Novanto Menuai Kritik

  • Kemensos Dirikan 15 E-Warung untuk Layani Kebutuhan Penerima PKH Cilacap
  • Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina
  • Pep Guardiola Tegaskan City Belum Juara

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur